Naturalisasi Kali Ciliwung Terhambat Defisit Anggaran Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Program naturalisasi sungai yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus tersendat karena pemerintah provinsi dalam kondisi defisit anggaran.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini mengatakan, salah satu yang tersendat adalah perkembangan naturalisasi di kali Ciliwung.

"Ada beberapa lokasi yang belum kita bebaskan, karena defisit anggaran. Rencana tahun ini mau bebaskan empat kelurahan, tapi karena anggarannya di-stop, defisit, jadi kita stop," ujar Juaini saat ditemui di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Keempat kelurahan tersebut adalah Pejaten Timur, Tanjung barat, Cililitan, dan Balekambang.

Baca juga: DKI Anggarkan Rp 288,4 M untuk Naturalisasi Sungai dan Waduk pada 2020

Sedangkan untuk pembebasan tersebut, Dinas SDA DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 80 miliar.

"Tahun depan kita masukkan Rp 80 miliar karena ada sisa bidang yang belum kita bebaskan di tahun besok," kata dia.

Juaini menambahkan, naturalisasi dilakukan untuk mengembalikan sungai-sungai di Jakarta sebagai tempat interaksi masyarakat.

Bantaran sungai dan waduk akan diberikan fasilitas interaksi sosial seperti pedestarian, jogging track, dan taman sebagai bentuk penghijauan.

"Proses 50 persen ada di Kampung Rambutan, Sunter, lagi jalan," kata Juaini.

Baca juga: Rencana Naturalisasi Sungai DKI yang Dipertanyakan...

Berdasarkan catatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov DKI Jakarta per 17 Oktober 2019, pendapatan dari sektor pajak mencapai Rp 31,56 triliun dari target Rp 44,54 triliun.

Butuh Rp 12,97 triliun lagi untuk menutupi target tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi juga sempat menyoroti defisit anggaran tersebut.

"Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit," kata dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).