Kepada DPRD DKI, Disdik Kembali Tegaskan Anggaran Rehab Sekolah Ditunda Bukan Dipangkas

Kompas.com - 05/12/2019, 17:18 WIB
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di ruang Komisi D, lantai 1, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPlt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di ruang Komisi D, lantai 1, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyebutkan pemangkasan anggaran rehab sekolah adalah untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pernyataan ini untuk menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demomrat terkait pemangkasan anggaran rehabilitasi sekolah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Rehab sekolah awalnya direncanakan sebanyak 191 lokasi sekolah. Namun dikoreksi menjadi 86 lokasi dan terakhir hanya tersisa 56 lokasi.


"Bukan dipotong, bukan dipangkas. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya kan begini, tentu semua orang ingin bangunan sekolahnya bagus, semua kan mengusulkan. Tapi pada saat kita hanya punya sumber daya yang terbatas, maka kemudian yang kita lakukan adalah prioritas," jelas Syaefuloh di ruang Komisi E, lantai 1, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Anggaran Rehab Dipangkas, F-Demokrat Tak Ingin Tragedi Sekolah Ambruk Terulang

Ia menjelaskan, 86 unit sekolah memang perlu direhabilitasi, namun ketika Disdik meneliti dan kembali turun ke lapangan, 30 sekolah masih bisa ditunda rehabilitasinya.

"Oh ternyata ada beberapa yang sangat memungkinkan untuk ditunda. Jadi bukan dipangkas, tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kemudian itu ditunda. Ditunda 30," tuturnya.

Sebanyak 30 sekolah yang belum direhabilitasi pada 2020, akan diprioritaskan untuk direhabilitasi pada 2021.

"Itu prioritas 2021. Karena proses rehab kan panjang.Tapi yang paling penting, RPJMD kita itu mensyaratkan rehab total sekolah itu 48. Makanya kalau kita 56 sebenarnya masih di atas RPJMD," ujar Syaefuloh.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI mempertanyakan pemangkasan anggaran rehabilitasi sekolah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Anggaran Rehab Sekolah Dicoret, Anies Sebut Perhatian pada Pendidikan Tak Hanya soal Infrastruktur

"Padahal dari penjelasan Sekretaris Daerah, 86 lokasi sekolah yang direkomendasikan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta masuk dalam kondisi membahayakan," ucap Ketua Fraksi Partai Demokrat Desie Christhyana Sari saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Pemprov DKI mulanya mengusulkan anggaran Rp 3,7 triliun dalam rancangan KUA-PPAS untuk pembangunan dan rehab gedung sekolah.

Namun, Pemprov DKI memangkas anggaran tersebut sebesar Rp 1,4 triliun menjadi Rp 2,3 triliun dalam KUA-PPAS 2020 yang disepakati.

Salah satu komponen anggaran yang paling banyak dipangkas yakni rehab total gedung sekolah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siswi Tewas Usai Lompat dari Lantai 4, KPAI Nilai Sekolahnya Belum Ramah Anak

Siswi Tewas Usai Lompat dari Lantai 4, KPAI Nilai Sekolahnya Belum Ramah Anak

Megapolitan
Ruang ICU Terbatas, RSUI Rujuk Korban Kecelakaan Bus di Subang ke Rumah Sakit Lain

Ruang ICU Terbatas, RSUI Rujuk Korban Kecelakaan Bus di Subang ke Rumah Sakit Lain

Megapolitan
Demo Selesai, Buruh Berangsur Pulang, Jalan di Depan Gedung DPR Dibuka Kembali

Demo Selesai, Buruh Berangsur Pulang, Jalan di Depan Gedung DPR Dibuka Kembali

Megapolitan
KSPI Sebut Buruh Tidak Dilibatkan dalam Pembuatan Draf Omnibus Law

KSPI Sebut Buruh Tidak Dilibatkan dalam Pembuatan Draf Omnibus Law

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Penadah Sepeda Motor Curian yang Beroperasi di Tangsel

Polisi Tangkap 2 Penadah Sepeda Motor Curian yang Beroperasi di Tangsel

Megapolitan
SDN Samudrajaya 04 Bekasi Rusak Parah, Sisa Dana BOS Hanya Cukup untuk Cat Dinding

SDN Samudrajaya 04 Bekasi Rusak Parah, Sisa Dana BOS Hanya Cukup untuk Cat Dinding

Megapolitan
Polisi Sita Ribuan Botol Miras Chivas, Imperial, Hennesey yang Hendak Dipalsukan

Polisi Sita Ribuan Botol Miras Chivas, Imperial, Hennesey yang Hendak Dipalsukan

Megapolitan
Miras Impor Palsu di Jakarta Utara Dipromosikan Lewat Status WA

Miras Impor Palsu di Jakarta Utara Dipromosikan Lewat Status WA

Megapolitan
Tertunduk, Tersangka Pelecehan Seksual di Bekasi Mengaku Menyesal

Tertunduk, Tersangka Pelecehan Seksual di Bekasi Mengaku Menyesal

Megapolitan
Pemuda yang Tabrak Polisi Lalu Lintas di Senayan Positif Konsumsi Ganja

Pemuda yang Tabrak Polisi Lalu Lintas di Senayan Positif Konsumsi Ganja

Megapolitan
Kenalkan Dua Calon Baru, Gerindra Sebut Pemilihan Wagub DKI Awal Februari

Kenalkan Dua Calon Baru, Gerindra Sebut Pemilihan Wagub DKI Awal Februari

Megapolitan
Dua Cawagub Baru DKI Disepakati, Bagaimana Proses Selanjutnya?

Dua Cawagub Baru DKI Disepakati, Bagaimana Proses Selanjutnya?

Megapolitan
Basarnas Bentuk Tim Penyelamat Cari Santri yang Hanyut di Bogor

Basarnas Bentuk Tim Penyelamat Cari Santri yang Hanyut di Bogor

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Tersangka Pelaku Pelecehan Seksual di Bekasi

Polisi Periksa Kejiwaan Tersangka Pelaku Pelecehan Seksual di Bekasi

Megapolitan
Dua Nama Cawagub DKI yang Baru Akan Langsung Diserahkan ke Anies

Dua Nama Cawagub DKI yang Baru Akan Langsung Diserahkan ke Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X