Kepada DPRD DKI, Disdik Kembali Tegaskan Anggaran Rehab Sekolah Ditunda Bukan Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyebutkan pemangkasan anggaran rehab sekolah adalah untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pernyataan ini untuk menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demomrat terkait pemangkasan anggaran rehabilitasi sekolah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Rehab sekolah awalnya direncanakan sebanyak 191 lokasi sekolah. Namun dikoreksi menjadi 86 lokasi dan terakhir hanya tersisa 56 lokasi.

"Bukan dipotong, bukan dipangkas. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya kan begini, tentu semua orang ingin bangunan sekolahnya bagus, semua kan mengusulkan. Tapi pada saat kita hanya punya sumber daya yang terbatas, maka kemudian yang kita lakukan adalah prioritas," jelas Syaefuloh di ruang Komisi E, lantai 1, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Anggaran Rehab Dipangkas, F-Demokrat Tak Ingin Tragedi Sekolah Ambruk Terulang

Ia menjelaskan, 86 unit sekolah memang perlu direhabilitasi, namun ketika Disdik meneliti dan kembali turun ke lapangan, 30 sekolah masih bisa ditunda rehabilitasinya.

"Oh ternyata ada beberapa yang sangat memungkinkan untuk ditunda. Jadi bukan dipangkas, tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kemudian itu ditunda. Ditunda 30," tuturnya.

Sebanyak 30 sekolah yang belum direhabilitasi pada 2020, akan diprioritaskan untuk direhabilitasi pada 2021.

"Itu prioritas 2021. Karena proses rehab kan panjang.Tapi yang paling penting, RPJMD kita itu mensyaratkan rehab total sekolah itu 48. Makanya kalau kita 56 sebenarnya masih di atas RPJMD," ujar Syaefuloh.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI mempertanyakan pemangkasan anggaran rehabilitasi sekolah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Anggaran Rehab Sekolah Dicoret, Anies Sebut Perhatian pada Pendidikan Tak Hanya soal Infrastruktur

"Padahal dari penjelasan Sekretaris Daerah, 86 lokasi sekolah yang direkomendasikan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta masuk dalam kondisi membahayakan," ucap Ketua Fraksi Partai Demokrat Desie Christhyana Sari saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Pemprov DKI mulanya mengusulkan anggaran Rp 3,7 triliun dalam rancangan KUA-PPAS untuk pembangunan dan rehab gedung sekolah.

Namun, Pemprov DKI memangkas anggaran tersebut sebesar Rp 1,4 triliun menjadi Rp 2,3 triliun dalam KUA-PPAS 2020 yang disepakati.

Salah satu komponen anggaran yang paling banyak dipangkas yakni rehab total gedung sekolah.