Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta kembali mengusulkan pembangunan SMK 74 sebagai sekolah pariwisata di tahun 2020.

Kali ini, idenya sekolah tersebut dibangun sebagai sekolah asrama (boarding school). Usulan itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat dalam rapat bersama Komisi E/Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Sebelumnya, pada Jumat (6/12/2019), anggaran Rp 106 miliar untuk membangun SMK 74 dicoret  karena dianggap tak masuk akal.

Anggota Komisi E dari Fraksi PDI-P, Ima Mahdiah menyoroti adanya anggaran membangun laboratorium fisika dan kimia, padahal sekolah tersebut jurusan pariwisata.

Dalam rapat penyisiran anggaran, Sabtu sore, Ima kembali menyadari bahwa anggaran pembangunan SMKN 74 kembali diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Kok masih ada? Bukannya sudah didrop?" tanya Ima.

"Betul SMKN 74 sudah didrop, tetapi barangkali kalau diizinkan untuk menyampaikan, kami mau mencoba diskusi," jawab Syaefuloh.

Syaefuloh mengatakan, pada rapat Jumat, pihaknya sempat menyinggung soal sistem asrama pada SMKN 74.

Baca juga: Komisi E DPRD Coret Anggaran Pembangunan SMK Pariwisata yang Punya Lab Fisika dan Kimia

Tetapi, saat itu, belum dimasukkan usulan anggaran untuk membangun kamar bagi para murid.

"Sekarang kita menyiapkan 36 ruangan kelas untuk SMKN 74. Kamar-kamarnya kami coba membangun 50 kamar untuk boardingnya," ujar Syaefuloh.

"Ini hanya kira-kira semangat kami. Kami sadar sudah didrop, tapi teman-teman ini karena kemarin-kemarin semangatnya adalah untuk orang miskin. Jadi kami menghitung kembali, tetapi semuanya kami serahkan pada Bapak/Ibu yang terhormat," lanjut dia.

Usulan dadakan ini akhirnya membuat anggota Komisi E terbelah pendapatnya. Sebagian menyetujui agar anggaran SMKN 74 langsung disahkan untuk tahun 2020, karena sekolah asrama merupakan salah satu cita-cita Komisi E.

Sebagian lainnya meminta agar anggaran SMKN 74 ditunda untuk tahun 2021, karena usulan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak disertai perencanaan dan kajian yang matang.