DPRD Kota Bekasi Tetap Sahkan Anggaran Kartu Sehat di 2020 untuk Dievaluasi Ridwan Kamil

Kompas.com - 12/12/2019, 16:53 WIB
Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Juwono Putro. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANKetua DPRD Kota Bekasi Chairoman Juwono Putro.

BEKASI, KOMPAS.com - Anggaran program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) tetap disahkan oleh DPRD Kota Bekasi dalam RAPBD 2020 pada akhir November 2019 lalu.

Padahal, DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi sudah sama-sama mengetahui bahwa program KS-NIK sebagai jaminan kesehatan daerah mesti dilebur ke dalam BPJS Kesehatan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun secara spesifik menerbitkan peraturan bahwa dalam penyusunan APBD 2020, tak boleh ada anggaran jaminan kesehatan daerah yang tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan.

Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman beralasan, anggaran KS-NIK telanjur diusulkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Baca juga: Wali Kota Bekasi: Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan Tidak Efisien

Namun, dewan telah memberi catatan resmi mengenai anggaran KS-NIK itu ketika RAPBD 2020 disahkan dan disetor ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Nanti perubahan nomenklaturnya tergantung evaluasi Gubernur. Karena setelah ketok palu itu, Gubernur punya waktu 15 hari untuk mengevaluasi," ujar Chairoman ditemui awak media di ruangannya pada Kamis (12/12/2019).

"Kalau misalkan nanti Gubernur memperbolehkan, oh itu ya sudah. Nanti (tanggung jawab) Gubernur berhadapan demgan Mendagri, bukan dewan lagi, karena dewan sudah memberikan catatan catatan," kata dia.

Dalam dokumen RAPBD 2020 yang ditunjukkan Chairoman kepada wartawan Kompas.com, anggaran KS-NIK digelontorkan sekitar Rp 338,6 miliar.

Baca juga: Duduk Perkara Pemkot Bekasi Tangguhkan Kartu Sehat dan Mau Tempuh Jalur Hukum

Nomenklatur anggaran tersebut bukan "program KS-NIK" melainkan "pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kota Bekasi berbasis NIK".

Di dalamnya, ada beberapa poin peruntukan anggaran, termasuk kegiatan operasional pembiayaan jaminan, perjanjian kerja sama RE pemerintah dan swasta dalam pelayanan jamkesda, serta verifikasi klaim RS yang bekerja sama.

Sebelumnya diberitakan, program KS-NIK Kota Bekasi tengah menjadi polemik karena Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menengok Dhanagun, Vihara Berusia 3 Abad di Bogor

Menengok Dhanagun, Vihara Berusia 3 Abad di Bogor

Megapolitan
5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

Megapolitan
Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Megapolitan
Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Megapolitan
Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Megapolitan
Cegah Penyebaran Virus Corona, Lion Air Group Batalkan Penerbangan ke China

Cegah Penyebaran Virus Corona, Lion Air Group Batalkan Penerbangan ke China

Megapolitan
Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata

Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata

Megapolitan
WNA AS Penyelundup Brownies Ganja Ditangkap, Temannya DPO

WNA AS Penyelundup Brownies Ganja Ditangkap, Temannya DPO

Megapolitan
KJRI Toronto Undang Bogor Hadiri Indonesian Summer Festival di Kanada

KJRI Toronto Undang Bogor Hadiri Indonesian Summer Festival di Kanada

Megapolitan
Cegah Banjir, Saluran Penghubung Sulaiman di Makasar Dikuras

Cegah Banjir, Saluran Penghubung Sulaiman di Makasar Dikuras

Megapolitan
Kisah Grup Barongsai Kong Ha Hong, Dilarang Era Orba dan Kini Jadi Juara Dunia

Kisah Grup Barongsai Kong Ha Hong, Dilarang Era Orba dan Kini Jadi Juara Dunia

Megapolitan
Ketua Ormas Goib Bantah Buat Spanduk Tolak Bioskop XXI karena Faktor Ekonomi

Ketua Ormas Goib Bantah Buat Spanduk Tolak Bioskop XXI karena Faktor Ekonomi

Megapolitan
Bikin Surat Pamitan, Dirut Transjakarta yang Mundur Sebut Anies 'Bapak Integrasi'

Bikin Surat Pamitan, Dirut Transjakarta yang Mundur Sebut Anies "Bapak Integrasi"

Megapolitan
Dirut Transjakarta Mundur, Posisinya Digantikan Wakil Ketua DTKJ

Dirut Transjakarta Mundur, Posisinya Digantikan Wakil Ketua DTKJ

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Bogor Tembus Rp 90.000 Per Kilo

Harga Cabai Rawit Merah di Bogor Tembus Rp 90.000 Per Kilo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X