Kompas.com - 10/12/2019, 06:09 WIB


BEKASI, KOMPAS.com – Layanan jaminan kesehatan daerah Kartu Sehat berbasis nomor induk kependudukan (Jamkesda KS-NIK) Pemerintah Kota Bekasi tak akan berjalan seperti biasa mulai 2020 nanti.

Padahal, layanan ini cukup merebut minat warga Kota Bekasi. Sejak 2012 berjalan sebagai Kartu Bekasi Sehat, kemudian pada 2018 bermetamorfosis menjadi KS-NIK, warga tak dipungut iuran untuk menikmati layanan fasilitas kesehatan kelas III melalui KS-NIK.

Penyebabnya, ada masalah dalam dasar hukum yang disusun belakangan setelah KS-NIK beroperasi beberapa tahun. KS-NIK akan disusun ulang skemanya karena dianggap tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan.

"Ingat, ini pemberhentian sementara ya. Langkah ke depan sudah dijelaskan di surat," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dikonfirmasi pada Minggu (8/12/2019).

Baca juga: Pemkot Bekasi Stop Sementara Layanan Kartu Sehat Mulai Tahun Depan

Surat yang dimaksud Rahmat Effendi ialah surat edaran bertanggal 29 November 2019 dengan nomor 440/7894 Dinkes.

"Pemkot Bekasi sedang merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang bersifat komplementer dan tidak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan," tulis pria yang akrab disapa Pepen itu dalam surat edarannya.

Dasar hukum bermasalah

Biang permasalahan KS-NIK adalah Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018, tepatnya pada Pasal 102. Pasal itu mengatur, pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Dasar hukum yang muncul jauh setelah Kartu Bekasi Sehat dan KS-NIK ada ini tak pelak menjadi polemik. Pasalnya, Perpres ini kemudian menjadi acuan bagi Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD 2020.

Kota Bekasi, sebagaimana daerah-daerah lain, melalui Permendagri itu, tak diperkenankan memuat anggaran jamkesda yang “tumpang-tindih” dengan BPJS Kesehatan.

Permendagri yang bersumber dari Perpres tadi itu pun akhirnya disebut sebagai acuan penangguhan KS-NIK dalam surat edaran yang Pepen terbitkan akhir November 2019.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Zebra 2022 Mulai 3 Oktober 2022, Sasar 14 Pelanggaran Lalu Lintas

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Zebra 2022 Mulai 3 Oktober 2022, Sasar 14 Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Rutin Pulang Pergi Malaysia-Indonesia, Karyawan Swasta Ini Bawa 'Oleh-oleh' Berbagai Jenis Narkoba ke Jakarta

Rutin Pulang Pergi Malaysia-Indonesia, Karyawan Swasta Ini Bawa "Oleh-oleh" Berbagai Jenis Narkoba ke Jakarta

Megapolitan
Pecatan TNI jadi Spesialis Perampok Toko Emas, Suplai Senjata hingga Dugaan Danai Terorisme

Pecatan TNI jadi Spesialis Perampok Toko Emas, Suplai Senjata hingga Dugaan Danai Terorisme

Megapolitan
Kala Warga Geruduk Balai Kota, Tagih Janji Anies Cabut Pergub Pengurusan Warisan Ahok

Kala Warga Geruduk Balai Kota, Tagih Janji Anies Cabut Pergub Pengurusan Warisan Ahok

Megapolitan
Duduk Perkara Perda Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok Kecewa Rp 400 Juta Terbuang Sia-sia

Duduk Perkara Perda Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok Kecewa Rp 400 Juta Terbuang Sia-sia

Megapolitan
Perkembangan Terbaru Penyelidikan Polisi atas Kasus KDRT Rizky Billar ke Lesti Kejora

Perkembangan Terbaru Penyelidikan Polisi atas Kasus KDRT Rizky Billar ke Lesti Kejora

Megapolitan
Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Megapolitan
Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak lewat Sidik Jari

Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak lewat Sidik Jari

Megapolitan
Viral Video Kelompok Remaja Bawa Senjata Tajam di Jatiasih, Polisi: Mereka Hanya Lewat

Viral Video Kelompok Remaja Bawa Senjata Tajam di Jatiasih, Polisi: Mereka Hanya Lewat

Megapolitan
Minta Anies Hentikan Revitalisasi Halte Bundaran HI, Politikus PDI-P: Cukup Monas yang Dikorbankan

Minta Anies Hentikan Revitalisasi Halte Bundaran HI, Politikus PDI-P: Cukup Monas yang Dikorbankan

Megapolitan
Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Megapolitan
KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

Megapolitan
Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Megapolitan
Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Megapolitan
Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.