Duduk Perkara Pemkot Bekasi Tangguhkan Kartu Sehat dan Mau Tempuh Jalur Hukum

Kompas.com - 10/12/2019, 06:09 WIB
Brosur Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemkot Bekasi, Rabu (7/11/2018). KOMPAS.com/ DEAN PAHREVIBrosur Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemkot Bekasi, Rabu (7/11/2018).


BEKASI, KOMPAS.com – Layanan jaminan kesehatan daerah Kartu Sehat berbasis nomor induk kependudukan (Jamkesda KS-NIK) Pemerintah Kota Bekasi tak akan berjalan seperti biasa mulai 2020 nanti.

Padahal, layanan ini cukup merebut minat warga Kota Bekasi. Sejak 2012 berjalan sebagai Kartu Bekasi Sehat, kemudian pada 2018 bermetamorfosis menjadi KS-NIK, warga tak dipungut iuran untuk menikmati layanan fasilitas kesehatan kelas III melalui KS-NIK.

Penyebabnya, ada masalah dalam dasar hukum yang disusun belakangan setelah KS-NIK beroperasi beberapa tahun. KS-NIK akan disusun ulang skemanya karena dianggap tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan.

"Ingat, ini pemberhentian sementara ya. Langkah ke depan sudah dijelaskan di surat," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dikonfirmasi pada Minggu (8/12/2019).

Baca juga: Pemkot Bekasi Stop Sementara Layanan Kartu Sehat Mulai Tahun Depan

Surat yang dimaksud Rahmat Effendi ialah surat edaran bertanggal 29 November 2019 dengan nomor 440/7894 Dinkes.

"Pemkot Bekasi sedang merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang bersifat komplementer dan tidak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan," tulis pria yang akrab disapa Pepen itu dalam surat edarannya.

Dasar hukum bermasalah

Biang permasalahan KS-NIK adalah Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018, tepatnya pada Pasal 102. Pasal itu mengatur, pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Dasar hukum yang muncul jauh setelah Kartu Bekasi Sehat dan KS-NIK ada ini tak pelak menjadi polemik. Pasalnya, Perpres ini kemudian menjadi acuan bagi Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD 2020.

Kota Bekasi, sebagaimana daerah-daerah lain, melalui Permendagri itu, tak diperkenankan memuat anggaran jamkesda yang “tumpang-tindih” dengan BPJS Kesehatan.

Permendagri yang bersumber dari Perpres tadi itu pun akhirnya disebut sebagai acuan penangguhan KS-NIK dalam surat edaran yang Pepen terbitkan akhir November 2019.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

Megapolitan
Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Megapolitan
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Wagub DKI: Kami Prihatin

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Wagub DKI: Kami Prihatin

Megapolitan
Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Megapolitan
Waspada, November-Januari Masa Penetasan Telur Kobra

Waspada, November-Januari Masa Penetasan Telur Kobra

Megapolitan
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Utan Kayu

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Utan Kayu

Megapolitan
Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Megapolitan
Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Megapolitan
Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Megapolitan
Cerita Jacklyn Choppers Punya Akun YouTube, Pernah Bikin Warga 'Lupa' Sedang Marah ke Polisi

Cerita Jacklyn Choppers Punya Akun YouTube, Pernah Bikin Warga "Lupa" Sedang Marah ke Polisi

Megapolitan
Pengendara Motor Tertimpa Patahan Pohon di Lapangan Banteng

Pengendara Motor Tertimpa Patahan Pohon di Lapangan Banteng

Megapolitan
Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Rumah Dinas Guru SMK 57 Terbakar Dini Hari Tadi, Diduga karena Korsleting

Rumah Dinas Guru SMK 57 Terbakar Dini Hari Tadi, Diduga karena Korsleting

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X