Polemik Kartu Sehat, Tim Advokat Bekasi Resmi Uji Materi Peraturan Jokowi ke MA

Kompas.com - 17/12/2019, 17:06 WIB
Puluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) untuk memprotes wacana integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan yang berbayar. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANPuluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) untuk memprotes wacana integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan yang berbayar.

BEKASI, KOMPAS.com - Tim Ikatan Advokat Patriot Indonesia resmi mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Tim Ikatan Advokat Patriot Herman menyatakan, pendaftaran uji materi ini telah masuk ke MA pada Senin (16/12/2019) lalu.

"Dalam pandangan kami, Perpres ini bersifat monopoli, ada unsur pemaksaan, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum," ujar Herman dalam siaran persnya, Selasa (17/12/2019).

"Terhitung 14 hari sejak hari ini, untuk disampaikan kepada Presiden (RI, Joko Widodo) agar selaku termohon memberikan tanggapan. Bila termohon tidak memberi tanggapan, dianggap tidak menggunakan haknya untuk menanggapi, maka perkara jalan terus," tambah dia.

Baca juga: DPRD Akan Periksa RSUD Kota Bekasi yang Disebut Tolak Layanan Kartu Sehat

Pasal 102 Perpres yang diteken Presiden RI Joko Widodo itu mengatur agar jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Kepada wartawan dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa, Herman menganggap bahwa Perpres itu melangkahi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ada di atasnya.

UU itu mengatur bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah.

Uji materi ini dilayangkan sehubungan dengan polemik program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Pemerintah Kota Bekasi belakangan ini.

Sebagai informasi, tak seperti BPJS Kesehatan yang berbayar, program KS-NIK tidak dipungut iuran sama sekali.

Namun 2020 mendatang, program KS-NIK sebagai jaminan kesehatan daerah dipaksa masuk dalam program BPJS Kesehatan akibat ditandatanganinya Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Baca juga: DPRD Kota Bekasi Pastikan Layanan Kartu Sehat Masih Berlaku hingga Akhir 2019

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bogor Dilanda Hujan Es, Warga Kaget karena Mengira Batu Jatuh dari Langit

Bogor Dilanda Hujan Es, Warga Kaget karena Mengira Batu Jatuh dari Langit

Megapolitan
Maju di Pilkada Tangsel, Harta Kekayaan Pilar Saga Ichsan Lebih dari Rp 28 Miliar

Maju di Pilkada Tangsel, Harta Kekayaan Pilar Saga Ichsan Lebih dari Rp 28 Miliar

Megapolitan
Anggaran Dinas SDA DKI Dipangkas untuk Covid-19, Pembebasan Lahan untuk Penanganan Banjir Terhambat

Anggaran Dinas SDA DKI Dipangkas untuk Covid-19, Pembebasan Lahan untuk Penanganan Banjir Terhambat

Megapolitan
Pohon Tumbang di Bogor, 4 Sepeda Motor Milik Ojol Rusak

Pohon Tumbang di Bogor, 4 Sepeda Motor Milik Ojol Rusak

Megapolitan
Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Dilakukan Dokter Abal-abal

Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Dilakukan Dokter Abal-abal

Megapolitan
Pemkot Jakut Siapkan 10 Pompa Jelang Musim Hujan

Pemkot Jakut Siapkan 10 Pompa Jelang Musim Hujan

Megapolitan
Raup Untung Rp 10 Juta Sehari, Begini Pembagian Komisi Pelaku Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Raup Untung Rp 10 Juta Sehari, Begini Pembagian Komisi Pelaku Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Megapolitan
Dua Motor Tabrakan di Fatmawati, Seorang Pengendara Patah Tulang

Dua Motor Tabrakan di Fatmawati, Seorang Pengendara Patah Tulang

Megapolitan
Selama Pandemi, Grab Layani Lebih dari 26 Juta Kilometer Perjalanan

Selama Pandemi, Grab Layani Lebih dari 26 Juta Kilometer Perjalanan

Megapolitan
Pasien Sembuh dari Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.105 Orang

Pasien Sembuh dari Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.105 Orang

Megapolitan
Warga Bogor Temukan Mayat di Emperan Warung, Diduga Tunawisma

Warga Bogor Temukan Mayat di Emperan Warung, Diduga Tunawisma

Megapolitan
Pilkada Tangsel di Tengah Pandemi Covid-19, Benyamin-Pilar Maksimalkan Kampanye Secara Online

Pilkada Tangsel di Tengah Pandemi Covid-19, Benyamin-Pilar Maksimalkan Kampanye Secara Online

Megapolitan
Hadi Pranoto Jalani Pemeriksaan Lanjutan Terkait Klaim Temuan Obat Covid-19

Hadi Pranoto Jalani Pemeriksaan Lanjutan Terkait Klaim Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Konflik Geng Motor di Bintaro yang Tewaskan 1 Orang

Polisi Dalami Motif Konflik Geng Motor di Bintaro yang Tewaskan 1 Orang

Megapolitan
Pembentukan Perda Covid-19, Ketua DPRD DKI: Agar Ada Efek Jera

Pembentukan Perda Covid-19, Ketua DPRD DKI: Agar Ada Efek Jera

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X