Banjir Jakarta, Ketua DPRD DKI Singgung Anggaran Penanganan Banjir yang Dipangkas Pemprov

Kompas.com - 02/01/2020, 17:06 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat memberikan bantuan sembako kepada korban banjir di Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat memberikan bantuan sembako kepada korban banjir di Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyindir Pemerintah DKI Jakarta yang dinilainya tak memprioritaskan penanganan banjir.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta sendiri batal membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang untuk normalisasi.

Adapun, program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir disebut sebagai naturalisasi.

"Di sini kan ya harus normalisasi harus ada kali yang besar harus ada jalan kiri kanan inspeksi dinormalisasi oleh teman-teman, ini harus disikapi pemerintah. Pemerintah punya uang, bukan pemerintah tidak punya uang," ucap Prasetio ketika meninjau lokasi banjir Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020).

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dalam melakukan penanganan banjir, terbukti dengan sedikitnya anggaran yang diajukan untuk program tersebut.

Padahal naturalisasi saat ini belum efektif berjalan dan masih banyak wilayah yang terdampak banjir.

"Saya juga melihat kemarin biaya banjir diefisiensi sebetulnya juga enggak betul ini. Makanya di sini saya minta sekali lagi kepada teman-teman eksekutif konsentrasi bagaimana ini banjir masih panjang," tutur Prasetio.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta batal membebaskan 118 bidang tanah untuk normalisasi.

Baca juga: Banjir Jabodetabek, Waspadai Risiko Hipotermia pada Anak dan Lansia

Hal ini disebutkan karena adanya defisit anggaran DKI pada 2019 berimbas pada efisiensi sejumlah belanja kegiatan.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mulanya berencana membebaskan 118 bidang tanah itu pada akhir tahun ini. Dinas SDA bahkan sudah siap membayar 118 bidang tanah itu dengan anggaran Rp 160 miliar.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
Kasusnya Menggantung, Komnas PA Antar Saksi Pencabulan oleh Ayah Kandung ke Kantor Polisi

Kasusnya Menggantung, Komnas PA Antar Saksi Pencabulan oleh Ayah Kandung ke Kantor Polisi

Megapolitan
Polisi Buru 2 Lagi Komplotan Polisi dan Wartawan Gadungan yang Peras Pedagang

Polisi Buru 2 Lagi Komplotan Polisi dan Wartawan Gadungan yang Peras Pedagang

Megapolitan
Ada Potensi Penyebaran Virus Corona di Ruang Tertutup, Begini Antisipasi Bioskop

Ada Potensi Penyebaran Virus Corona di Ruang Tertutup, Begini Antisipasi Bioskop

Megapolitan
Gugus Tugas Covid-19 Tangsel Dampingi Pasien Sembuh yang Sempat Ditolak Warga

Gugus Tugas Covid-19 Tangsel Dampingi Pasien Sembuh yang Sempat Ditolak Warga

Megapolitan
Hasil Swab Negatif, Tiga Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Dipulangkan

Hasil Swab Negatif, Tiga Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Dipulangkan

Megapolitan
Polisi Kembali Sisir TKP Tewasnya Editor Metro TV untuk Cari Rekaman CCTV

Polisi Kembali Sisir TKP Tewasnya Editor Metro TV untuk Cari Rekaman CCTV

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X