Banjir Jakarta, Ketua DPRD DKI Singgung Anggaran Penanganan Banjir yang Dipangkas Pemprov

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyindir Pemerintah DKI Jakarta yang dinilainya tak memprioritaskan penanganan banjir.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta sendiri batal membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang untuk normalisasi.

Adapun, program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir disebut sebagai naturalisasi.

"Di sini kan ya harus normalisasi harus ada kali yang besar harus ada jalan kiri kanan inspeksi dinormalisasi oleh teman-teman, ini harus disikapi pemerintah. Pemerintah punya uang, bukan pemerintah tidak punya uang," ucap Prasetio ketika meninjau lokasi banjir Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020).

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dalam melakukan penanganan banjir, terbukti dengan sedikitnya anggaran yang diajukan untuk program tersebut.

Padahal naturalisasi saat ini belum efektif berjalan dan masih banyak wilayah yang terdampak banjir.

"Saya juga melihat kemarin biaya banjir diefisiensi sebetulnya juga enggak betul ini. Makanya di sini saya minta sekali lagi kepada teman-teman eksekutif konsentrasi bagaimana ini banjir masih panjang," tutur Prasetio.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta batal membebaskan 118 bidang tanah untuk normalisasi.

Baca juga: Banjir Jabodetabek, Waspadai Risiko Hipotermia pada Anak dan Lansia

Hal ini disebutkan karena adanya defisit anggaran DKI pada 2019 berimbas pada efisiensi sejumlah belanja kegiatan.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mulanya berencana membebaskan 118 bidang tanah itu pada akhir tahun ini. Dinas SDA bahkan sudah siap membayar 118 bidang tanah itu dengan anggaran Rp 160 miliar.

Pembayaran tinggal menunggu keputusan gubernur (kepgub) soal penetapan lokasi (lokasi) yang akan dibebaskan tersebut. Namun, pembebasan lahan akhirnya dibatalkan seluruhnya.

"(Sebanyak 118 bidang) itu yang Ciliwung, dibatalkan semua. Sebenarnya kami sudah siap bayar, administrasi semuanya sudah siap, tapi sekarang ini di-stop karena defisit," ujar Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Menkominfo Minta Operator Seluler Pulihkan BTS yang Mati karena Banjir

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah juga sebelumnya menilai Pemprov DKI Jakarta tidak memprioritaskan penanggulangan banjir.

Alasannya, usulan anggaran pembangunan trotoar lebih besar dibandingkan usulan anggaran penanggulangan banjir dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu Pak Gubernur programnya apa, kok justru program prioritas dia trotoar," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Anggaran pembangunan trotoar dan anggaran penataan RW kumuh lebih besar yakni Rp 1,2 triliun namun untuk penanganan banjir hanya Rp 1 triliun.