Cerita Ahok, Butuh 3 Tahun Sosialisasi Sebelum Relokasi Warga demi Normalisasi Sungai

Kompas.com - 19/01/2020, 12:00 WIB
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. PRIYOMBODOBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) merupakan gubernur yang dikenal keras dan tegas di era kepemimpinannya.

Ketegasan itulah yang membuat Ahok kerap disebut tidak manusiawi, khususnya dalam permasalahan penertiban warga di bantaran sungai untuk kepentingan normalisasi sungai dan waduk guna mengatasi banjir Jakarta.

Baca juga: Cerita Ahok Saat Jadi Gubernur DKI: Disebut Tidak Manusiawi Tertibkan Bangunan Liar untuk Normalisasi

"Justru kalau saya membiarkan warga terendam banjir di setiap musim hujan lah yang tidak manusiawi," kata Ahok dalam Buku "Kebijakan Ahok" oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut pengakuannya, menertibkan warga di bantaran sungai bukan hal yang mudah. Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak asal menggusur warga.

Baca juga: Cerita Wiyogo Atmodarminto Semasa Jadi Gubernur, Sulitnya Relokasi Warga di Bantaran Kali Jakarta

Sebab, pemerintah saat itu merelokasi warga dari bantaran sungai ke sejumlah rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI Jakarta.

Saat proses sosialisasi kala itu, Ahok mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk membujuk warganya agar mau direlokasi demi menyelesaikan masalah banjir.

"Apakah saya serta merta main gusur saja? Tanpa sosialisasi?" ucap dia.

Baca juga: Ahok: Kita Harus Percaya Pak Anies Lebih Pintar Atasi Banjir

"Sosialisasi soal normalisasi sungai dan waduk kepada warga ini membutuhkan waktu cukup lama. Saya membutuhkan setidaknya tiga tahun agar sebagian besar warga mengerti dan memahami soal program pengentasan masalah banjir ini," ujar Ahok.

Kemudian, saat itu Ahok juga membuat kebijakan menggratiskan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi warga di bantaran sungai yang terkena proyek normalisasi sungan dan ingin membuat sertifikat tanah karena merasa tanahnya bukan tanah negara.

"Dengan memiliki sertifikat, maka warga tersebut berhak menerima ganti rugi. Saya bahkan membuat kebijakan yang memudahkan warga mengurus sertifikat, dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," ujar Ahok.

Baca juga: Banjir Jakarta yang Merepotkan Gubernur Ali Sadikin

Bagi Ahok, untuk mengentaskan masalah banjir di Jakarta, normalisasi sungai dan waduk merupakan hal yang wajib dilakukan.

Tiap sungai dan waduk tentunya memiliki batas maksimal daya tampung.

"Terlebih kurangnya daya tampung juga dikarenakan banyaknya bangunan yang berdiri di atasnya atau di pinggirannya. Karenanya dibutuhkan wadah atau tampungan air yang lebih besar, termasuk memperdalam dan melebarkan sungai dan waduk," ujar Ahok.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Siaran Langsung, Masyarakat Tak Bisa Saksikan Pemilihan Wagub DKI

Tak Ada Siaran Langsung, Masyarakat Tak Bisa Saksikan Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Wali Kota Minta Restoran dan Rumah Makan di Depok Tak Layani Makan di Tempat

Pandemi Covid-19, Wali Kota Minta Restoran dan Rumah Makan di Depok Tak Layani Makan di Tempat

Megapolitan
1.151 Pasien Positif Covid-19 di Jakarta, Ini 14 Kelurahan dengan Kasus Terbanyak

1.151 Pasien Positif Covid-19 di Jakarta, Ini 14 Kelurahan dengan Kasus Terbanyak

Megapolitan
Pemkot Klaim Kampung Siaga Covid-19 Sudah Jangkau 80 Persen Wilayah Depok

Pemkot Klaim Kampung Siaga Covid-19 Sudah Jangkau 80 Persen Wilayah Depok

Megapolitan
Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI di Tengah Pandemi Covid-19

Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi Tindak Warga Berkerumun meski Belum Ditetapkan PSBB, Ini Penjelasan Kepolisian

Polisi Tindak Warga Berkerumun meski Belum Ditetapkan PSBB, Ini Penjelasan Kepolisian

Megapolitan
11 Pasar Tradisional Kota Bekasi Segera Terapkan Sistem Jual Beli Online

11 Pasar Tradisional Kota Bekasi Segera Terapkan Sistem Jual Beli Online

Megapolitan
Gedung Bekas Rumah Sakit Akan Dijadikan Ruang Isolasi Kasus Covid-19, Warga Kedaung Pamulang Menolak

Gedung Bekas Rumah Sakit Akan Dijadikan Ruang Isolasi Kasus Covid-19, Warga Kedaung Pamulang Menolak

Megapolitan
1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 di Jakarta: 1.151 Positif, 64 Sembuh, 123 Meninggal

[UPDATE] Covid-19 di Jakarta: 1.151 Positif, 64 Sembuh, 123 Meninggal

Megapolitan
Kisah Kevin, Jadi Petugas Misa Live Streaming untuk Pelayanan Umat yang Berada di Rumah

Kisah Kevin, Jadi Petugas Misa Live Streaming untuk Pelayanan Umat yang Berada di Rumah

Megapolitan
Di Tengah Pandemi Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Dilaksanakan Siang Ini

Di Tengah Pandemi Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Dilaksanakan Siang Ini

Megapolitan
Awas, Lupa Pakai Masker Bakal Dilarang Naik MRT

Awas, Lupa Pakai Masker Bakal Dilarang Naik MRT

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tangkap Masyarakat yang Nekat Nongkrong di Luar Rumah

Pemkot Bekasi Akan Tangkap Masyarakat yang Nekat Nongkrong di Luar Rumah

Megapolitan
Hari Ini Jangan Lupa Pakai Masker Sebelum Naik MRT

Hari Ini Jangan Lupa Pakai Masker Sebelum Naik MRT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X