Ketua Ormas Goib Bantah Buat Spanduk Tolak Bioskop XXI karena Faktor Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ormas Goib Andy M Saleh membantah pernyataan polisi yang mengatakan motif dirinya membuat spanduk bertuliskan penolakan kehadiran bioskop XXI di Pusat Grosir Cililitan karena faktor ekonomi.

Menurut Andy, tujuannya membuat spanduk tersebut adalah menolak adanya bioskop XXI di PGC.

"Daripada diserang, akhirnya saya bikin spanduk. Maksud bikin spanduk, yuk kita usir. Bukan biar dapat duit," kata Andy di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Ketua Goib Jaktim Ditetapkan sebagai Tersangka Pemasangan Spanduk Tolak Bioskop di PGC

Andy mengharapkan adanya negosiasi antara warga dan pihak PGC terkait bioskop XXI.

Menurut Andy, pihak PGC pernah menyepakati sebuah perjanjian dengan warga. Kendati demikian, dia tak menjelaskan isi perjanjian tersebut.

"Kita membuat spanduk kan nanti jadinya negosiasi antara pihak PGC dengan warga. Di samping itu juga, dulu ada perjnjian antara orang di sana (warga Kramat Jati) dengan PGC," ungkap Andy.

Baca juga: Polisi Telusuri Kasus Pemasang Spanduk Tolak Bioskop XXI di PGC

Sebelumnya diberitakan, polisi menetapkan Andy sebagai tersangka pemasangan spanduk yang berisi tulisan bernada menolak kehadiran bioskop XXI di Pusat Grosir Cililitan.

Andy ditangkap di kediamannya di Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin malam. Andy terbukti membuat dan merencanakan pemasangan spanduk tersebut. Bahkan, Andy merencanakan konsep tulisan dalam spanduk itu.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, Andy mengaku membuat spanduk tersebut karena faktor ekonomi.

"Masih didalami lagi motifnya karena pengakuannya masalah ekonomi. Dia membuat karena memang tanggal 17 Januari 2020 akan ada aksi demo untuk menolak adanya bioskop dekat masjid," ungkap Yusri.

Saat ini, Andy telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Andy dijerat Pasal 156 KUHP, Pasal 55 KUHP, Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ancaman hukumannya adalah lima tahun penjara.