Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Siap Diadu dengan Riza Patria

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis menyatakan siap diadu dalam debat terbuka dengan rivalnya, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

Tujuan agar masyarakat mengetahui kualitas cawagub yang akan mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami siap dan kami dukung, walaupun dipilihnya di internal (DPRD DKI), tapi publik kan harus tahu, kira-kira Bang Ancah (sapaan Nurmansjah) bisa enggak review mendalam APBD," ujar Nurmansjah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Seloroh Nurmansjah Lubis kepada Rivalnya: Bang Riza Patria DPR Aja, Gue Wagub DKI

Nurmansjah menyatakan siap ditanya apa pun dalam debat tersebut. Dia juga siap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) jika DPRD DKI menggelar tes tersebut.

"Pokoknya dioprek (dikorek) habis deh, supaya publik tahu bahwa kualitas talenta cawagub yang akan dipilih setidaknya memengaruhi teman-teman (DPRD). Saya pikir fit and proper test perlulah," kata dia.

Jika terpilih menjadi wagub DKI, Nurmansjah mengaku akan lebih banyak bekerja di belakang layar.

"Saya itu chef, meracik di dapur, kerja, udah itu saja, istilahnya politik kerja. Kalau wagub itu harus politik kerja, tidak bisa politik macam-macam," ucap Nurmansjah.

Baca juga: Siap Jadi Wagub DKI, Nurmansjah Lubis: Pindahkan Bully-nya Bang Anies ke Ane

Nurmansjah tengah menggalan dukungan fraksi-fraksi di DPRD DKI. Hari ini, ia mendatangi Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI.

Sebelum bertemu anggota Fraksi Golkar, Nurmansjah sudah mendatangi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), PDI-P, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia juga akan mendatangi fraksi-fraksi lainnya di DPRD DKI.

Nurmansjah dan Riza merupakan cawagub baru yang diusulkan Gerindra dan PKS.

Mereka menggantikan dua nama cawagub sebelumnya, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Pengamat: Riza Patria Lebih Berpeluang Jadi Wagub DKI Jakarta

Gerindra dan PKS mengganti nama cawagub karena nama Agung dan Syaikhu tak kunjung diproses oleh DPRD DKI Jakarta.

Padahal, dua nama itu sudah diserahkan ke DPRD pada Maret 2019.

Adapun ketentuan soal mekanisme pengisian kekosongan jabatan wagub diatur dalam Pasal 176 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal itu mengatur, partai politik pengusung harus mengusulkan dua orang cawagub untuk dipilih oleh DPRD provinsi dalam rapat paripurna.