Kompas.com - 11/02/2020, 09:42 WIB
Petugas Satpol PP melalui dua back hoe membongkar bangunan semi permanen yang berada di area bantaran aliran Sungai Ciliwung di RW 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Setelah bangunan diratakan dengan tanah, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan memulai memasang sheet pile sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPetugas Satpol PP melalui dua back hoe membongkar bangunan semi permanen yang berada di area bantaran aliran Sungai Ciliwung di RW 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Setelah bangunan diratakan dengan tanah, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan memulai memasang sheet pile sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembebasan 118 bidang tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung masih menunggu pemilik lahan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) lahan yang akan dibebaskan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, pembebasan lahan paling cepat dieksekusi pada Maret 2020.

"Sesudah mereka bayar PBB, langsung kami proses. Tunggu saja PBB itu keluar, surat PBB keluarnya bulan apa? Maret ini," kata Juaini di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Pembebasan 118 Bidang Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dieksekusi April 2020

Sambil menunggu pemilik lahan membayar PBB, Dinas Sumber Daya Air menginventarisasi ulang surat-surat kepemilikan 118 bidang tersebut.

Menurut Juaini, bisa saja lahan yang dibebaskan akan bertambah sesuai hasil inventarisasi tersebut.

Setelah inventarisasi, tim konsultan penaksir harga (appraisal) lahan akan menghitung harga per meter lahan yang akan dibebaskan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemudian negosiasi harga setelah appraisal, di situ baru bisa ketahuan berapa harga per meternya," kata Juaini.

Adapun 118 bidang tanah itu tersebar di empat kelurahan, yaitu Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.

Pembebasan lahan mulanya akan dieksekusi pada 2019. Namun, pembebasan lahan dibatalkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019 defisit.

Baca juga: 8 Fakta Proyek Normalisasi Ciliwung, Dimulai Zaman Jokowi hingga Mandek Era Anies

Pemprov DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki kesepakatan untuk melebarkan sungai di Jakarta dengan konsep normalisasi.

Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan, sementara BBWSCC membangun infrastrukturnya.

Saat Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, dia memperkenalkan konsep naturalisasi untuk melebarkan sungai di Jakarta.

Anies dan Kementerian PUPR akhirnya menyepakati pelebaran sungai di Jakarta akan dijalankan, baik konsep normalisasi ataupun naturalisasi. Konsep yang digunakan disesuaikan dengan area yang akan dilebarkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Restoran yang Beroperasi Malam Naik Jadi 50 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Restoran yang Beroperasi Malam Naik Jadi 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Transportasi Umum Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Transportasi Umum Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Bawa Anak ke Tempat Bermain di Mal, Para Orangtua Bawa Baju Ganti Anak hingga Ingatkan Pakai Hand Sanitizer

Bawa Anak ke Tempat Bermain di Mal, Para Orangtua Bawa Baju Ganti Anak hingga Ingatkan Pakai Hand Sanitizer

Megapolitan
PPKM Level 2, Tempat Wisata dan Taman di Jakarta Dibuka dengan Kapasitas 25 Persen

PPKM Level 2, Tempat Wisata dan Taman di Jakarta Dibuka dengan Kapasitas 25 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Megapolitan
Sudah Dibuka, Tempat Bermain di TangCity Mall Ramai Dikunjungi Anak di Bawah 12 Tahun

Sudah Dibuka, Tempat Bermain di TangCity Mall Ramai Dikunjungi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Meski Korban Tak Melapor, Polisi Mestinya Tetap Selidiki Kasus Remaja Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Meski Korban Tak Melapor, Polisi Mestinya Tetap Selidiki Kasus Remaja Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Megapolitan
Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Megapolitan
Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Megapolitan
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.