Yenny Wahid Ungkap Dilema Pemulangan Anak-anak Eks Kombatan ISIS

Kompas.com - 17/02/2020, 16:10 WIB
Yenny Wahid, putri kedua eks Presiden RI Abdurrahman Wahid di FISIP Universitas Indonesia, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANYenny Wahid, putri kedua eks Presiden RI Abdurrahman Wahid di FISIP Universitas Indonesia, Senin (17/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Direktur Wahid Institute Yenny Wahid buka suara soal polemik pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat hengkang ke Irak-Suriah bergabung dengan ISIS.

Secara khusus, Yenny bicara soal dilema yang dialami pelbagai negara di dunia soal pemulangan warga mereka yang notabene eks ISIS.

"Memang masalahnya, semua negara kesulitan menentukan harus diapakan warga negaranya yang kemudian pergi dengan ISIS. Banyak negara juga bingung ketika menentukan kebijakan," jelas Yenny kepada wartawan di Balai Poernomo Prawiro, FISIP Universitas Indonesia, Senin (17/2/2020) siang.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Pemulangan WNI Eks ISIS

Dilema tersebut semakin membingungkan jika pokok persoalannya ialah pemulangan anak-anak warga eks ISIS.

Sebab, dari total 689 WNI yang hengkang ke Irak dan Suriah, tak semuanya merupakan kombatan yang angkat senjata buat ISIS. Banyak yang merupakan istri dan anak para kombatan itu.

Negara wajib melindungi anak-anak

Dari sudut pandang pro, Yenny menegaskan bahwa negara harus melindungi anak-anak. Paradigma ini berlaku luas di kancah internasional, termasuk Indonesia.

"Indonesia karena sudah meratifikasi konvensi tentang hak anak-anak, memang di satu sisi negara harus memberikan perlindungan kepada anak-anak," jelas Yenny.

Dengan paradigma ini, negara perlu melihat anak-anak eks kombatan ISIS ini sebagai korban.

Pasalnya, anak-anak ini tidak sedang memilih sendiri jalan hidupnya, melainkan diboyong oleh orangtua mereka yang ikut tempur di Irak dan Suriah.

Baca juga: Anggota Wantimpres: Tak Dipulangkannya WNI Eks ISIS Legakan Rakyat

Paradigma ini menjadi dasar argumen untuk mendesak perlakuan negara terhadap anak-anak mesti dibedakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa.

"Orang dewasa bisa memilih sendiri, mereka mengerti. Asumsinya mereka mengerti haknya. Kewajibannya seperti apa, mereka mengerti. Ketika dilanggar, konsekuensinya mereka juga mengerti," jelas putri kedua Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu.

"Tapi kalau anak-anak, mereka tidak mengerti (hak, kewajiban, dan konsekuensinya)," ia menambahkan.

Belum ada model terapi deradikalisasi anak-anak eks ISIS

Di satu sisi, negara memang harus melindungi anak-anak sebagai kalangan yang menjadi korban atas pilihan orangtuanya bergabung dengan ISIS.

Namun, di sisi lain, pemulangan mereka bukan sekadar mengembalikan tubuh mereka kembali ke Tanah Air.

Anak-anak itu juga perlu dikembalikan kondisi mentalnya karena sekian lama, menurut Yenny, telah terpapar ide-ide kekerasan selama di Irak-Suriah.

Baca juga: Pemerintah Diminta Matangkan Program Deradikalisasi Sebelum Pulangkan Anak-anak Eks ISIS

"Bagaimana pun, mereka sudah pernah terpapar oleh kekerasan. Jadi, ini (ide kekerasan) pasti sudah ada di kepalanya, terekam dalam alam bawah sadarnya," ujar Yenny.

"Kalau ingin mengembalikan mereka menjadi normal cara berpikirnya, harus lewat terapi yang panjang sekali. Ada banyak sekali sumber daya yang harus kita alokasikan untuk kemudian membuat mereka normal seperti anak-anak lain. Pertanyaannya kita punya enggak?" ia menjelaskan.

Pertanyaan ini pula yang menurut Yenny menjadi dilema para pemangku kebijakan di berbagai negara.

Pasalnya, belum pernah ada suatu model terapi anak-anak kombatan eks ISIS yang dapat dirujuk secara global.

Semua negara masih berupaya merumuskan fasilitas, metode, dan sumber daya guna melakukan deradikalisasi terhadap anak-anak tersebut.

"Mungkin, kita (Indonesia) perlu untuk menciptakan model semacam itu. Justru barangkali kita bisa jadi pionir," tutup Yenny.

Baca juga: Ketua MPR Dukung Keputusan Pemerintah Batal Pulangkan WNI Eks ISIS

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk menutup pintu pemulangan 689 WNI eks ISIS.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut mereka sebagai foreign terrorist fighter (FTF). Berangkat dari cap tersebut, Mahfud berujar bahwa pemerintah tak akan memulangkan teroris.

Namun demikian, pemerintah Indonesia masih membuka kemungkinan pendataan (profiling) lebih detail, karena tak seluruh 689 WNI itu kombatan yang angkat senjata untuk ISIS.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Januari: Bertambah 93, Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 4.883

UPDATE 24 Januari: Bertambah 93, Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 4.883

Megapolitan
IDI Jakarta Sebut PPKM Periode Pertama Belum Efektif Kurangi Kasus Covid-19

IDI Jakarta Sebut PPKM Periode Pertama Belum Efektif Kurangi Kasus Covid-19

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Jakarta Catat 3.512 Kasus Positif Covid-19, Kasus Aktif Tembus 24.224

UPDATE 24 Januari: Jakarta Catat 3.512 Kasus Positif Covid-19, Kasus Aktif Tembus 24.224

Megapolitan
Daftar 49 Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridenfikasi

Daftar 49 Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridenfikasi

Megapolitan
Banjir Mulai Surut, Ruas Jalan di Bekasi Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Banjir Mulai Surut, Ruas Jalan di Bekasi Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Megapolitan
Minggu Sore, 10 Lokasi di Jakut dan Jaktim Tergenang Air

Minggu Sore, 10 Lokasi di Jakut dan Jaktim Tergenang Air

Megapolitan
Banjir Melanda 6 Kecamatan di Bekasi, Ketinggian Air Sempat Mencapai 1,2 Meter di Pondok Gede

Banjir Melanda 6 Kecamatan di Bekasi, Ketinggian Air Sempat Mencapai 1,2 Meter di Pondok Gede

Megapolitan
Tiga Hari Dibuka, Sudah 86 Jenazah Dimakamkan di TPU Bambu Apus dengan Protap Covid-19

Tiga Hari Dibuka, Sudah 86 Jenazah Dimakamkan di TPU Bambu Apus dengan Protap Covid-19

Megapolitan
Hujan Deras, Beberapa Perumahan dan Ruas Jalan di Bekasi Banjir

Hujan Deras, Beberapa Perumahan dan Ruas Jalan di Bekasi Banjir

Megapolitan
Daftar 25 Kelurahan di Jakarta dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Jagakarsa 312 Kasus

Daftar 25 Kelurahan di Jakarta dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Jagakarsa 312 Kasus

Megapolitan
Hujan Deras Sejak Minggu Pagi, 10 Lokasi di Jakarta Tergenang Air

Hujan Deras Sejak Minggu Pagi, 10 Lokasi di Jakarta Tergenang Air

Megapolitan
Imbas RS Penuh, Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Tangsel Meningkat

Imbas RS Penuh, Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Tangsel Meningkat

Megapolitan
Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, Wagub DKI Sampaikan Belasungkawa

Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, Wagub DKI Sampaikan Belasungkawa

Megapolitan
Ruang ICU Penuh, Wakil Wali Kota Tangsel: Masyarakat Jangan Sakit

Ruang ICU Penuh, Wakil Wali Kota Tangsel: Masyarakat Jangan Sakit

Megapolitan
PPKM di Tangsel Belum Maksimal, Tingkat Kedisiplinan Masyarakat Tak Sesuai Target

PPKM di Tangsel Belum Maksimal, Tingkat Kedisiplinan Masyarakat Tak Sesuai Target

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X