Pemprov DKI Belum Bisa Atasi Banjir, Pemerintah Pusat Diminta Tidak Izinkan Formula E di Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga meminta pemerintah pusat menolak izin rencana pagelaran Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Sebab, ia melihat Pemprov DKI sampai saat ini belum mendetailkan apa saja manfaat yang didapat masyarakat jika Formula E digelar.

Menurut Nirwono, alangkah lebih penting Pemprov DKI mengutamakan atasi banjir Jakarta yang belakangan ini kerap terjadi.

Baca juga: Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

"Apa manfaatnya dari rencana penyelenggaraan Formula E sehingga semua pihak dapat merasakan penting atau tidaknya kegiatan ini. Pemprov DKI terbukti kurang mengantisipasi banjir di awal tahun dan awal Februari kemarin," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Senin (17/2/2020).

Ia juga mengkritisi dana anggaran untuk menangani banjir yang lebih kecil dibanding anggaran untuk Formula E.

Nirwonono menganggap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serius dalam upaya pencegahan banjir.

Dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 3 Januari 2020, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di Jakarta tahun 2020 hanya 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta.

Di sisi lain, anggaran untuk penyelenggaraan Formula E memperoleh porsi anggaran sebesar Rp 1,6 triliun di RAPBD 2020.

"Ini menunjukkan ketidak berpihakan dan ketidak seriusan Gubernur DKI terhadap banjir (yang menjadi tanggung jawabnya dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022)). Sementara kegiatan Formula E ini tidak ada tapi justru mendapat anggaran lebih besar, bagaimana kelanjutan penanganan banjir kemarin saja tidak jelas," kata dia.

Oleh karena itu, Nirwono meminta agar Pemerintah Pusat agar tidak mengizinkan Formula E itu digelar di Monas.

Menurut dia, jika nantinya acara Formula E ini digelar di Monas justru akan merusak nilai sejarahnya.

Baca juga: Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Apalagi ada ketidaksinkronan antara Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dengan Pemprov DKI terkait rekomendasi digelarnya acara Formula E ini.

"Komisi pengarah (Pemerintah Pusat) harus membatalkan perijinan pelaksanaan Formul E di dalam kawasan Monas karena ada yang tidak sinkron. Komisi pengarah harus tegas menolak dan membatalkan pembangunan sirkuit di dalam kawasan Monas segera, jelas-jelas akan merusak nilai sejarah cagar budaya Monas," ucap dia.

Ia menyarankan agar Formula E itu digelar di lokasi lain yang lebih luas dibanding Monas.

"Komisi pengarah harus membatalkan perijinan pelaksanaan Forula E di dalam kawasan Monas dan dapat mengarahkan lokasi lain penyelenggaraan Formula E di sekitar luar kawasan Monas, kawasan GBK dan Kemayoran yang menjadi kewenangan Setneg," kata Nirwono.

"bisa pula di Ancol, TMII, Bundaran Semanggi, kawasan Kota Tua atau pulau hasil reklamasi yang menjadi kewenangan Pemda DKI, apalagi bila tujuannya mengenal potensi wisata Jakarta bahwa bukan hanya di Monas," tutur dia.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan banyak anggaran untuk menggelar turnamen balap mobil listrik Formula E demi menggerakkan perekonomian Jakarta.

Penyelenggaraan Formula E di Jakarta, kata Anies, menghasilkan pendapatan untuk berbagai industri.

Baca juga: Untung Rugi Formula E Bagi Jakarta, Promosi Pariwisata tetapi Dianggap Rusak Cagar Budaya

"Jangan membayangkan seperti usaha pribadi, keluar berapa, masuk berapa. Ini adalah peredaran uang di Jakarta. Uang itu akan masuk kepada industri pariwisata, akan masuk kepada pekerja-pekerja seni," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (15/8/2019).