Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Kompas.com - 21/02/2020, 22:21 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendorong agar peristiwa robohnya atap SMKN 24, Cipayung, Jakarta Timur, dibawa ke jalur hukum.

Komisi E DPRD DKI Jakarta mencium indikasi kecurangan dalam rehabilitasi sekolah tersebut.

Ima telah meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk melaporkan data lengkap kontraktor dan anggaran yang dipakai untuk rehabilitasi pada tahun 2018 lalu.

Baca juga: Baru Setahun Direhab, Atap 8 Kelas di SMKN 24 Jakarta Roboh, Wali Kota Jaktim Minta Diusut

"Jadi aku sudah cek, ternyata itu rehab tahun 2018. Nah kita mintakan tadi dari Dinas Pendidikan ngasih tahu siapa kontraktornya. Ya kemungkinan kita dari Komisi E sudah sarankan diselesaikan kalau bisa melalui jalur hukum gitu," ucap Ima saat dihubungi, Jumat (21/2/2020).

"Karena di satu sisi rehab baru dua tahun tapi kok sudah roboh, robohnya langsung hampir keseluruhan," lanjutnya.

Menurut Mantan Staf Gubernur ke-15 DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini, peristiwa semacam itu harus dibawa ke ranah hukum agar ada efek jera.

Apalagi sebelumnya kanopi di SDN 10 dan 12 Kembangan Utara, Jakarta Barat juga roboh, beberapa waktu lalu.

"Jadi untuk Disdik tadi saya juga sudah sampaikan di grup, jangan sampai ini kita kan baru merancang yang di 2020 yang rehab-rehab ini kan, jangan sampai ada kejadian seperti ini. Harus pakai jalur hukum biar jera," tutur Ima.

Baca juga: Atap SMKN 24 Jaktim Roboh, DPRD DKI Cium Indikasi Kecurangan Saat Rehab

Kepala SMKN 24 Jakarta Tri Eriyani sebelumnya mengatakan, terdapat delapan bangunan kelas yang rusak berat.

Diduga bangunan itu rusak karena terdampak cuaca buruk pada Jumat, pukul 02.45 WIB.

Wali Kota Jakarta Timur M Anwar langsung meninjau bangunan kelas yang atapnya roboh tersebut. 

Anwar mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan peristiwa tersebut bisa terjadi. Dia merasa geram karena bangunan dua lantai itu baru saja direhabilitasi pada tahun 2018.

Baca juga: Dato Sri Tahir: Banjir Era Anies Lebih Cepat Surut Dibanding Gubernur Sebelumnya

 

"(Bangunan kelas) rehab berat anggaran tahun 2018, baru satu tahun. Delapan kelas (yang rusak) di lantai dua," kata Anwar di lokasi, Jumat.

"Kenapa rehab di tahun 2018, hujan tidak terlalu besar kok bisa runtuh seperti ini? Ketika kejadiannya siang hari, anak-anak sedang belajar, seperti apa nanti korban-korbannya. Kita masih bersyukur kejadiannya jam 02.45 di malam hari," tambah Anwar.

Menurut Anwar, pihaknya akan menginvestigasi penyebab bangunan tersebut rusak. Anwar juga akan memanggil pihak kontraktor yang merehabilitasi bangunan kelas sebagai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

"Pasti, semuanya (akan dipanggil), PPK, pemborong, akan dipanggil semuanya," ujar Anwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com