Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Anies, Ketua DPRD DKI Nilai SOP Penanganan Banjir Tidak Jelas

Kompas.com - 24/02/2020, 09:19 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritik kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam menangani masalah banjir di Ibu Kota.

Pasalnya, setidaknya sudah beberapa kali Jakarta kebanjiran sejak awal tahun 2020.

Politisi senior PDI-P ini menyebut, di bawah kepemimpinan Gubernur Anies, Jakarta tidak memiliki standar operasional prosedural (SOP) yang jelas dalam penanganan banjir.

"Banjir yang terjadi sekarang karena tidak dikendalikan dengan baik. SOP-nya tidak jelas," ucap Prasetio, Minggu (23/2/2020), seperti dikutip Tribun Jakarta.

Baca juga: PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin (23/12/2019)KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin (23/12/2019)
Padahal, Prasetio menyebut, DKI saat ini memiliki 140 rumah pompa dan 400 lebih pompa stasioner yang tersebar di seluruh penjuru Jakarta.

Dengan banyaknya jumlah pompa tersebut, kata dia, seharusnya jajaran Pemprov DKI bisa mengantisipasi genangan yang mungkin terjadi.

Menurut Prasetio, Gubernur Anies tertinggal jauh soal kesigapan penanganan banjir dibandingkan pendahulunya, yaitu Basuki Tjahaja Punrama (BTP) alias Ahok.

"Di pemerintahan sebelumnya (SOP) sudah jelas. Sebelum air masuk dari Katulampa, itu barang (pompa) harus sudah nyala," ujarnya.

"Kebiasaan ini yang saya lihat secara teknis tidak dilaksanakan dan sekarang saat hujan baru pompa dinyalakan, mati bos," tambahnya.

Baca juga: BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

Prasetio juga mengkritik Anies yang dinilainya salah menunjuk Kepala Dinas Sumber Daya Air (Kadis SDA) DKI Jakarta.

Untuk diketahui, saat ini Kadis SDA dijabat Juani Yusuf yang sebelumnya menjabat Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur.

"Dia taroh Kepala Dinas SDA bukan jagonya di situ, repot bos," kata Prasetio.

Menurut dia, selama ini Juani kerap lamban dalam mengantisipasi banjir di Jakarta. Pasalnya, jajaran Pemprov DKI baru bekerja saat genangan air sudah muncul.

"Tidak siap petugas di lapangan, sekarang buat apa rekan-relan PJLP dan pasukan biru, dia ngerti, tapi siapa komandonya? Kalau ini dikasih komando dia gerak loh," kata Prasetio.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Sabtu (22/2/2020) dan Minggu (23/2/2020) dini hari, mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta.

Baca juga: Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Setidaknya, sebanyak 55 rukun warga (RW) di Jakarta terendam banjir. RW yang terendam banjir tersebar di 36 kelurahan di 23 kecamatan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta M Insaf mengatakan, banjir disebabkan curah hujan tinggi, luapan Kali Ciliwung, luapan Kali Item, luapan Kali Sunter, dan luapan Kali Semongol.

Ketinggian air banjir di 55 RW yang terendam beragam, mulai dari 5 sentimeter sampai 120 sentimeter. Banjir juga merendam 10 ruas jalan.

Salah satunya di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Imbasnya, para pengendara motor nekat masuk jalan Tol Wiyoto Wiyono.

Genangan air di ruas jalan mengganggu operasional Transjakarta di sejumlah rute. Begitu pula dengan operasional Commuter Line.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya terpaksa melakukan pemadaman aliran listrik akibat banjir. Sebanyak 308 gardu listrik terdampak. (Dionisius Arya Bima Suci)

 

 

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul "Jakarta Kembali Dikepung Banjir, Ketua DPRD Kritik Gubernur Anies Baswedan: SOP Tak Jelas."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com