Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puji Anies Saat Rapat di DPR, Politisi PKS: Setelah 4 Gubernur Revitalisasi Tim Baru Terealisasi

Kompas.com - 27/02/2020, 13:04 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

Untuk itu, Jakarta juga bisa menjadi salah satu pusat kebudayaan internasional.

Anies melanjutkan, TIM nantinya menjadi ruang pameran atau karya para seniman dengan lebih bergengsi.

Baca juga: Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Konsep TIM yang sesuai keinginan para seniman akan diakomodasi sebagai laboratorium, barometer, dan etalase.

Anies juga mengklaim bahwa pengerjaan revitalisasi TIM tidak mengambil untung.

Untuk itu, pengerjaan tersebut ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anies menyamakan pengerjaan oleh Jakpro layaknya proyek pemerintah pusat yang dieksekusi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut dia, revitalisasi TIM bakal menghasilkan manfaat bagi para seniman.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjami tak ada komersialisasi seusai revitalisasi TIM.

Penyewaan wisma, kata dia, akan dibanderol dengan harga murah, namun dengan fasilitas berstandar internasional.

"Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional tapi harganya terjangkau. Karena mau dorong kesenian. Kalau mau pemasukan tinggal naikkan (anggaran)," ucap Anies.

Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan Komisi X DPR dengan Forum Seniman Peduli TIM, Senin (17/2/2020).

Dalam rapat itu, pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi terkait revitalisasi TIM.

Mereka menilai Anies telah melanggar banyak aturan.

"Melangkahi Permendagri, Mendagri, tidak ada Amdal, tidak ada izin ini dan lain-lain, tidak ngomong sama DPRD," imbuh dia.

Panca mengutarakan para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM telah berupaya menyampaikan aspirasi ke sejumlah pihak terkait, termasuk DPRD DKI Jakarta.

Namun, kata Panca, hasilnya nihil. Menurut dia, revitalisasi yang dilakukan Anies hanya berorientasi untuk kepentingan komersial.

Dia mengatakan Anies punya pandangan keliru mengenai revitalisasi TIM.

"Revitalisasi itu diberlakukan oleh Saudara Gubernur dengan aspek komersial yamg sangat tinggi. Itu rinciannya ada. Kami sudah rinci satu per satu. Praktik komersial supaya BEP, supaya dapat profit, dan lain-lain, untuk nambal kebutuhan karena TIM diangap beban APBD," ujarnya.

Panca menyebut orientasi Anies pada profit itu menyesatkan. Ia khawatir pemerintah daerah lain punya anggapan serupa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan seni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com