Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Banjir, Pemprov Jabar Panggil Bupati hingga Wali Kota yang Wilayahnya Terdampak

Kompas.com - 27/02/2020, 17:26 WIB
Cynthia Lova,
Jessi Carina

Tim Redaksi


BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemprov Jabar akan memanggil bupati hingga wali kota kawasan Jawa Barat yang wilayahnya terdampak banjir pada Jumat (28/2/2020) besok.

Pertemuan itu untuk membahas solusi persoalan banjir di sejumlah titik Jawa Barat sekaligus menindaklanjuti kunjungannya hari ini meninjau banjir di Bekasi.

Sebab sejak Senin (24/2/2020), sejumlah daerah di Jabar diterjang banjir terutama di kawasan pantai utara mulai dari Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang.

Baca juga: Cerita Warga Korban Banjir di Kelapa Gading: Bersekolah dengan Seragam Seadanya...

"Besok akan kami rapatkan, yang jelas untuk ke depan ada progres. Tidak bisa saya datang ke sini hanya ninjau lihat kiri kanan tetapi tidak ada progres,” kata Uu di Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Kamis (27/2/2020).

“Kami koordinasi dengan seluruh lembaga terkait, termasuk pemerintah, BWSCC dan dinas-dinas. Itu langkah yang akan dilakukan rapat akan mereka panggil para bupati dan wali kota yang daerahnya kena bencana,” tambah Uu.

Uu mengatakan, nantinya rapat itu membahas apa saja yang dibutuhkan untuk menanggulangi banjir di Jawa Barat.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Beri Bantuan Rp 750 Juta untuk Korban Banjir di Bekasi

Mulai dari solusi terbaik jangka pendek hingga solusi permanen untuk mengatasi bencana banjir itu.

“Kemudian dalam rapat itu harus diambil sebuah keputusan, bagaimana caranya, tanggap darurat dulu, atau caranya pembangunan secara permanen (atasi banjir). Misalnya dengan membuat satu sodetan atau pengerukan atau normalisasi," kata dia.

Ia berharap dengan adanya rapat itu penanganan banjir pun akan segera dilaksanakan.

“Secepat mungkin (ditangani banjir), tetapi melalui prosedur karena yang digunakan adalah anggaran negara dan keputusan pemerintah semuanya harus memiliki legalitas formal, harus memiliki payung hukum, kami tidak bisa bertindak tanpa payung hukum,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com