Bahas Banjir, Pemprov Jabar Panggil Bupati hingga Wali Kota yang Wilayahnya Terdampak

Kompas.com - 27/02/2020, 17:26 WIB
Banjir di Harapan Baru, Bekasi, Rabu (26/2/2020).Jakarta KOMPAS.com/Cynthia LovaBanjir di Harapan Baru, Bekasi, Rabu (26/2/2020).Jakarta
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemprov Jabar akan memanggil bupati hingga wali kota kawasan Jawa Barat yang wilayahnya terdampak banjir pada Jumat (28/2/2020) besok.

Pertemuan itu untuk membahas solusi persoalan banjir di sejumlah titik Jawa Barat sekaligus menindaklanjuti kunjungannya hari ini meninjau banjir di Bekasi.

Sebab sejak Senin (24/2/2020), sejumlah daerah di Jabar diterjang banjir terutama di kawasan pantai utara mulai dari Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang.

Baca juga: Cerita Warga Korban Banjir di Kelapa Gading: Bersekolah dengan Seragam Seadanya...

"Besok akan kami rapatkan, yang jelas untuk ke depan ada progres. Tidak bisa saya datang ke sini hanya ninjau lihat kiri kanan tetapi tidak ada progres,” kata Uu di Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Kamis (27/2/2020).

“Kami koordinasi dengan seluruh lembaga terkait, termasuk pemerintah, BWSCC dan dinas-dinas. Itu langkah yang akan dilakukan rapat akan mereka panggil para bupati dan wali kota yang daerahnya kena bencana,” tambah Uu.

Uu mengatakan, nantinya rapat itu membahas apa saja yang dibutuhkan untuk menanggulangi banjir di Jawa Barat.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Beri Bantuan Rp 750 Juta untuk Korban Banjir di Bekasi

Mulai dari solusi terbaik jangka pendek hingga solusi permanen untuk mengatasi bencana banjir itu.

“Kemudian dalam rapat itu harus diambil sebuah keputusan, bagaimana caranya, tanggap darurat dulu, atau caranya pembangunan secara permanen (atasi banjir). Misalnya dengan membuat satu sodetan atau pengerukan atau normalisasi," kata dia.

Ia berharap dengan adanya rapat itu penanganan banjir pun akan segera dilaksanakan.

“Secepat mungkin (ditangani banjir), tetapi melalui prosedur karena yang digunakan adalah anggaran negara dan keputusan pemerintah semuanya harus memiliki legalitas formal, harus memiliki payung hukum, kami tidak bisa bertindak tanpa payung hukum,” tutur dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Bekasi, dan Depok Hujan Nanti Malam

Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Bekasi, dan Depok Hujan Nanti Malam

Megapolitan
Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Megapolitan
Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Megapolitan
Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Megapolitan
Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Megapolitan
40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

Megapolitan
Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Megapolitan
Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Megapolitan
Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X