Bahas Banjir, Pemprov Jabar Panggil Bupati hingga Wali Kota yang Wilayahnya Terdampak

Kompas.com - 27/02/2020, 17:26 WIB
Banjir di Harapan Baru, Bekasi, Rabu (26/2/2020).Jakarta KOMPAS.com/Cynthia LovaBanjir di Harapan Baru, Bekasi, Rabu (26/2/2020).Jakarta
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemprov Jabar akan memanggil bupati hingga wali kota kawasan Jawa Barat yang wilayahnya terdampak banjir pada Jumat (28/2/2020) besok.

Pertemuan itu untuk membahas solusi persoalan banjir di sejumlah titik Jawa Barat sekaligus menindaklanjuti kunjungannya hari ini meninjau banjir di Bekasi.

Sebab sejak Senin (24/2/2020), sejumlah daerah di Jabar diterjang banjir terutama di kawasan pantai utara mulai dari Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang.

Baca juga: Cerita Warga Korban Banjir di Kelapa Gading: Bersekolah dengan Seragam Seadanya...

"Besok akan kami rapatkan, yang jelas untuk ke depan ada progres. Tidak bisa saya datang ke sini hanya ninjau lihat kiri kanan tetapi tidak ada progres,” kata Uu di Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Kamis (27/2/2020).

“Kami koordinasi dengan seluruh lembaga terkait, termasuk pemerintah, BWSCC dan dinas-dinas. Itu langkah yang akan dilakukan rapat akan mereka panggil para bupati dan wali kota yang daerahnya kena bencana,” tambah Uu.

Uu mengatakan, nantinya rapat itu membahas apa saja yang dibutuhkan untuk menanggulangi banjir di Jawa Barat.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Beri Bantuan Rp 750 Juta untuk Korban Banjir di Bekasi

Mulai dari solusi terbaik jangka pendek hingga solusi permanen untuk mengatasi bencana banjir itu.

“Kemudian dalam rapat itu harus diambil sebuah keputusan, bagaimana caranya, tanggap darurat dulu, atau caranya pembangunan secara permanen (atasi banjir). Misalnya dengan membuat satu sodetan atau pengerukan atau normalisasi," kata dia.

Ia berharap dengan adanya rapat itu penanganan banjir pun akan segera dilaksanakan.

“Secepat mungkin (ditangani banjir), tetapi melalui prosedur karena yang digunakan adalah anggaran negara dan keputusan pemerintah semuanya harus memiliki legalitas formal, harus memiliki payung hukum, kami tidak bisa bertindak tanpa payung hukum,” tutur dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X