Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Kompas.com - 28/02/2020, 15:13 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menduga, Pemprov DKI Jakarta dan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka melakukan malaadministrasi terkait perizinan revitalisasi Monas dan penetapan lokasi penyelenggaraan Formula E di Monas.

Ombudsman menduga, proses perizinan revitalisasi Monas dan pemanfaatan Monas sebagai lokasi Formula E melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho, Jumat (28/2/2020) mengatakan, Pemprov DKI diduga telah mengabaikan Pasal 80 Ayat 1 undang-undang tersebut dalam merevitalisasi Monas.

Baca juga: Komisi Pengarah Cek Dugaan Kerusakan Pohon akibat Revitalisasi Monas

Pasal 80 Ayat 1 undang-undang itu menyatakan, revitalisasi cagar budaya harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

Pemprov DKI juga diduga telah melakukan malaadministrasi karena merevitalisasi Monas tanpa mengajukan izin terlebih dahulu kepada Komisi Pengarah.

Padahal, menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, semua perubahan di kawasan Taman Medan Merdeka harus dilakukan seizin Komisi Pengarah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang ini logikanya dibalik, dibangun (revitalisasi) dulu, setelah (progres pembangunan) 70 persen, baru diajukan (izin) ke Komisi Pengarah," ujar Teguh.

Sementara Komisi Pengarah, kata Teguh, diduga melakukan malaadministrasi karena mengizinkan revitalisasi Monas tanpa alasan yang jelas.

Padahal, tim asistensi Komisi Pengarah baru mengambil sampel pohon, tanah, dan lainnya untuk mengecek kerusakan akibat revitalisasi Monas pada Rabu lalu, setelah Komisi Pengarah memberikan izin.

Teguh berujar, Komisi Pengarah harusnya melakukan analisis itu sebelum mengeluarkan izin.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Remaja yang Tenggelam di Kali Teluk Gong Ditemukan Tewas

Remaja yang Tenggelam di Kali Teluk Gong Ditemukan Tewas

Megapolitan
15 Persen Remaja Usia 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksinasi Covid-19

15 Persen Remaja Usia 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
P2G Kritik Pemprov DKI yang Tak Cek Langsung Kelayakan Sekolah Gelar PTM

P2G Kritik Pemprov DKI yang Tak Cek Langsung Kelayakan Sekolah Gelar PTM

Megapolitan
Masuk ke Lapas Tangerang, Eks Mensos Juliari Ditempatkan di Sel Masa Pengenalan Lingkungan

Masuk ke Lapas Tangerang, Eks Mensos Juliari Ditempatkan di Sel Masa Pengenalan Lingkungan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pengusaha Karaoke Sabar Tunggu Izin Beroperasi

Wagub DKI Minta Pengusaha Karaoke Sabar Tunggu Izin Beroperasi

Megapolitan
Polisi Kembali Periksa 3 Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Polisi Kembali Periksa 3 Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Tidak Memiliki Izin, SPBU Indomobil di Bekasi Disegel

Tidak Memiliki Izin, SPBU Indomobil di Bekasi Disegel

Megapolitan
Wagub DKI Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 5-11 Tahun Segera Terlaksana

Wagub DKI Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 5-11 Tahun Segera Terlaksana

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 15 Kasus Covid-19 dan 22 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 24 September: Bertambah 15 Kasus Covid-19 dan 22 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 24 September: Tambah 18 Kasus di Kota Tangerang, 860 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 September: Tambah 18 Kasus di Kota Tangerang, 860 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Akhirnya Dinonaktifkan

3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Akhirnya Dinonaktifkan

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Megapolitan
Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Megapolitan
PTM di Kota Bogor Digelar 4 Oktober 2021

PTM di Kota Bogor Digelar 4 Oktober 2021

Megapolitan
49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Rawan Jebol, Pemkab Minta Segera Diperbaiki

49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Rawan Jebol, Pemkab Minta Segera Diperbaiki

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.