Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Kompas.com - 28/02/2020, 15:13 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menduga, Pemprov DKI Jakarta dan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka melakukan malaadministrasi terkait perizinan revitalisasi Monas dan penetapan lokasi penyelenggaraan Formula E di Monas.

Ombudsman menduga, proses perizinan revitalisasi Monas dan pemanfaatan Monas sebagai lokasi Formula E melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho, Jumat (28/2/2020) mengatakan, Pemprov DKI diduga telah mengabaikan Pasal 80 Ayat 1 undang-undang tersebut dalam merevitalisasi Monas.

Baca juga: Komisi Pengarah Cek Dugaan Kerusakan Pohon akibat Revitalisasi Monas

Pasal 80 Ayat 1 undang-undang itu menyatakan, revitalisasi cagar budaya harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

Pemprov DKI juga diduga telah melakukan malaadministrasi karena merevitalisasi Monas tanpa mengajukan izin terlebih dahulu kepada Komisi Pengarah.

Padahal, menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, semua perubahan di kawasan Taman Medan Merdeka harus dilakukan seizin Komisi Pengarah.

"Sekarang ini logikanya dibalik, dibangun (revitalisasi) dulu, setelah (progres pembangunan) 70 persen, baru diajukan (izin) ke Komisi Pengarah," ujar Teguh.

Sementara Komisi Pengarah, kata Teguh, diduga melakukan malaadministrasi karena mengizinkan revitalisasi Monas tanpa alasan yang jelas.

Padahal, tim asistensi Komisi Pengarah baru mengambil sampel pohon, tanah, dan lainnya untuk mengecek kerusakan akibat revitalisasi Monas pada Rabu lalu, setelah Komisi Pengarah memberikan izin.

Teguh berujar, Komisi Pengarah harusnya melakukan analisis itu sebelum mengeluarkan izin.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Megapolitan
Calon Penumpang Harus Punya SIKM untuk Beli Tiket Kereta Api dari dan Menuju Gambir

Calon Penumpang Harus Punya SIKM untuk Beli Tiket Kereta Api dari dan Menuju Gambir

Megapolitan
Pemkot Jaksel Bangun 14 Pos untuk Periksa SIKM, Ini Daftar Lokasinya

Pemkot Jaksel Bangun 14 Pos untuk Periksa SIKM, Ini Daftar Lokasinya

Megapolitan
Menuju New Normal, Pemkot Bekasi Siapkan Aturan buat Masyarakat dan Pelaku Usaha

Menuju New Normal, Pemkot Bekasi Siapkan Aturan buat Masyarakat dan Pelaku Usaha

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Dukung New Normal, tapi Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Dukung New Normal, tapi Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Aturan Baru, Syarat Keluar Masuk Depok seperti Jakarta

Aturan Baru, Syarat Keluar Masuk Depok seperti Jakarta

Megapolitan
Penyebab Mobil Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim

Penyebab Mobil Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim

Megapolitan
3 Penumpang KA Tanpa SIKM Tak Lanjutkan Isolasi di Gelanggang Remaja Gambir

3 Penumpang KA Tanpa SIKM Tak Lanjutkan Isolasi di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Tiba di Bandara Soetta Tanpa SIKM, Siap-siap Biayai Karantina Sendiri

Tiba di Bandara Soetta Tanpa SIKM, Siap-siap Biayai Karantina Sendiri

Megapolitan
TPA Rawa Kucing Kebakaran Sepanjang 20 Meter

TPA Rawa Kucing Kebakaran Sepanjang 20 Meter

Megapolitan
Satu Penumpang KA Luar Biasa Tanpa SIKM Dipulangkan ke Yogyakarta

Satu Penumpang KA Luar Biasa Tanpa SIKM Dipulangkan ke Yogyakarta

Megapolitan
Tips Pencegahan Covid-19 bagi Warga Usai Pergi ke Luar Rumah

Tips Pencegahan Covid-19 bagi Warga Usai Pergi ke Luar Rumah

Megapolitan
BPOM Beri Panduan Menjaga Keamanan Pangan di Restoran

BPOM Beri Panduan Menjaga Keamanan Pangan di Restoran

Megapolitan
Kadisparekraf: Pembukaan Mal di Jakarta Tergantung Keputusan Gugus Tugas soal PSBB

Kadisparekraf: Pembukaan Mal di Jakarta Tergantung Keputusan Gugus Tugas soal PSBB

Megapolitan
Tips Naik Transportasi Umum di Tengah Pandemi Covid-19

Tips Naik Transportasi Umum di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X