Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Kompas.com - 28/02/2020, 15:13 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menduga, Pemprov DKI Jakarta dan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka melakukan malaadministrasi terkait perizinan revitalisasi Monas dan penetapan lokasi penyelenggaraan Formula E di Monas.

Ombudsman menduga, proses perizinan revitalisasi Monas dan pemanfaatan Monas sebagai lokasi Formula E melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho, Jumat (28/2/2020) mengatakan, Pemprov DKI diduga telah mengabaikan Pasal 80 Ayat 1 undang-undang tersebut dalam merevitalisasi Monas.

Baca juga: Komisi Pengarah Cek Dugaan Kerusakan Pohon akibat Revitalisasi Monas

Pasal 80 Ayat 1 undang-undang itu menyatakan, revitalisasi cagar budaya harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

Pemprov DKI juga diduga telah melakukan malaadministrasi karena merevitalisasi Monas tanpa mengajukan izin terlebih dahulu kepada Komisi Pengarah.

Padahal, menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, semua perubahan di kawasan Taman Medan Merdeka harus dilakukan seizin Komisi Pengarah.

"Sekarang ini logikanya dibalik, dibangun (revitalisasi) dulu, setelah (progres pembangunan) 70 persen, baru diajukan (izin) ke Komisi Pengarah," ujar Teguh.

Sementara Komisi Pengarah, kata Teguh, diduga melakukan malaadministrasi karena mengizinkan revitalisasi Monas tanpa alasan yang jelas.

Padahal, tim asistensi Komisi Pengarah baru mengambil sampel pohon, tanah, dan lainnya untuk mengecek kerusakan akibat revitalisasi Monas pada Rabu lalu, setelah Komisi Pengarah memberikan izin.

Teguh berujar, Komisi Pengarah harusnya melakukan analisis itu sebelum mengeluarkan izin.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin Davnie Berencana Habiskan Waktu dengan Memancing

Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin Davnie Berencana Habiskan Waktu dengan Memancing

Megapolitan
Video Bocah di Bekasi Meraung-raung karena Dipukuli gara-gara Tak Kerjakan PR Viral di Medsos

Video Bocah di Bekasi Meraung-raung karena Dipukuli gara-gara Tak Kerjakan PR Viral di Medsos

Megapolitan
Kemenhub Tetap Proses Usulan Trase LRT Velodrome-Klender dari Anies meski Tak Sesuai Perpres

Kemenhub Tetap Proses Usulan Trase LRT Velodrome-Klender dari Anies meski Tak Sesuai Perpres

Megapolitan
Nasib Korban Gusuran di Cilincing, Terpaksa Angkat Kaki Pindah ke Kampung Sebelah

Nasib Korban Gusuran di Cilincing, Terpaksa Angkat Kaki Pindah ke Kampung Sebelah

Megapolitan
Anggaran Pembangunan Sekolah Baru Hanya Rp 3,8 M, sedangkan RKT DPRD DKI Rp 888 M

Anggaran Pembangunan Sekolah Baru Hanya Rp 3,8 M, sedangkan RKT DPRD DKI Rp 888 M

Megapolitan
Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Dicabuli dan Dipaksa Nonton Video Porno di Rumah Ibadah

Bocah 11 Tahun Dicabuli dan Dipaksa Nonton Video Porno di Rumah Ibadah

Megapolitan
Alasan Idris Tampil Virtual di Debat Terakhir Pilkada Depok meski Sudah Negatif Covid-19

Alasan Idris Tampil Virtual di Debat Terakhir Pilkada Depok meski Sudah Negatif Covid-19

Megapolitan
Simulasi Penanganan Banjir di Cililitan, Posko Pengungsi Positif Covid-19 Dipisah

Simulasi Penanganan Banjir di Cililitan, Posko Pengungsi Positif Covid-19 Dipisah

Megapolitan
Debat Terakhir Pilkada Depok, Idris Tampil Virtual walau Sudah Negatif Covid-19

Debat Terakhir Pilkada Depok, Idris Tampil Virtual walau Sudah Negatif Covid-19

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Sara Ingin Dirikan SLB di Tangsel

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Sara Ingin Dirikan SLB di Tangsel

Megapolitan
Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan Ditangkap, Polisi: Motifnya untuk Menyebarkan Saja

Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan Ditangkap, Polisi: Motifnya untuk Menyebarkan Saja

Megapolitan
Pemkot Jaksel Dapat CSR 8.000 Liter Cat untuk Genteng Rumah di Sekitar Flyover Tapal Kuda

Pemkot Jaksel Dapat CSR 8.000 Liter Cat untuk Genteng Rumah di Sekitar Flyover Tapal Kuda

Megapolitan
Bentrok Pengemudi Ojol dan Dishub di Bulungan akibat Pentil Motor Dicabut Berakhir Damai

Bentrok Pengemudi Ojol dan Dishub di Bulungan akibat Pentil Motor Dicabut Berakhir Damai

Megapolitan
Ini Alasan Sara Bersedia Maju di Pilkada Tangsel 2020

Ini Alasan Sara Bersedia Maju di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X