Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Kompas.com - 28/02/2020, 20:46 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan menyelidiki dugaan maladministrasi dalam proses perizinan revitalisasi Monas dan penggunaan Monas untuk balapan mobil listrik Formula E.

Ombudsman juga akan menyelidiki ada atau tidaknya kerusakan cagar budaya kawasan Monas akibat dua proyek tersebut.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Teguh Nugroho mengatakan, jika terbukti ada kerusakan cagar, pejabat yang bertanggung jawab pada dua proyek tersebut bisa dikenai sanksi pidana.

Sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Baca juga: Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

"Jika terbukti ada tindak pidana pengrusakan cagar budaya, kami sampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini aparat penegak hukum. Kan ada pidananya di dalam undang-undang cagar budaya ini," ujar Teguh saat dihubungi, Jumat (28/2/2020).

Teguh mengingatkan, ada dua cagar budaya di kawasan Monas, yakni Tugu Monas dan Lapangan Merdeka/Monas. Karena itu, merusak lapangan atau kawasan Monas berarti merusak cagar budaya.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya bisa dikenai pidana penjara 1-15 tahun dan/atau denda Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar.

Baca juga: Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

"Jika pelakunya pejabat yang berwenang, dalam Pasal 114 menyatakan, jika pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan pelestarian cagar budaya, pidananya dapat ditambah sepertiga," kata Teguh.

Ombudsman menduga Pemprov DKI Jakarta dan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka melakukan maladministrasi dalam perizinan revitalisasi Monas dan penggunaan Monas untuk Formula E.

Kedua pihak diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Megapolitan
Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Megapolitan
Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Megapolitan
Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Megapolitan
Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Megapolitan
Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Megapolitan
Penumpang Menurun, PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta

Penumpang Menurun, PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta

Megapolitan
Warga Cipinang Melayu Bangun Gapura Penyemprot Disinfektan Otomatis

Warga Cipinang Melayu Bangun Gapura Penyemprot Disinfektan Otomatis

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jalani Isolasi Secara Mandiri

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jalani Isolasi Secara Mandiri

Megapolitan
Beredar Video Penutupan Jalan di Rawa Bokor Tangerang, Polisi: Itu Hoaks

Beredar Video Penutupan Jalan di Rawa Bokor Tangerang, Polisi: Itu Hoaks

Megapolitan
Politisi Demokrat Usulkan Bantuan untuk Warga Menengah ke Bawah Disalurkan dalam Bentuk Pangan

Politisi Demokrat Usulkan Bantuan untuk Warga Menengah ke Bawah Disalurkan dalam Bentuk Pangan

Megapolitan
UPDATE Rapid Test Covid-19 Depok: Kasus Positif Naik 50 Persen

UPDATE Rapid Test Covid-19 Depok: Kasus Positif Naik 50 Persen

Megapolitan
UPDATE Covid-19 Depok: Tambah 3 Pasien Positif, Jumlah PDP dan ODP Melonjak

UPDATE Covid-19 Depok: Tambah 3 Pasien Positif, Jumlah PDP dan ODP Melonjak

Megapolitan
Anggap Pemerintah Lalai Atasi Virus Corona, Kelompok UMKM Gugat Jokowi

Anggap Pemerintah Lalai Atasi Virus Corona, Kelompok UMKM Gugat Jokowi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X