Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Kompas.com - 28/02/2020, 20:46 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan menyelidiki dugaan maladministrasi dalam proses perizinan revitalisasi Monas dan penggunaan Monas untuk balapan mobil listrik Formula E.

Ombudsman juga akan menyelidiki ada atau tidaknya kerusakan cagar budaya kawasan Monas akibat dua proyek tersebut.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Teguh Nugroho mengatakan, jika terbukti ada kerusakan cagar, pejabat yang bertanggung jawab pada dua proyek tersebut bisa dikenai sanksi pidana.

Sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Baca juga: Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

"Jika terbukti ada tindak pidana pengrusakan cagar budaya, kami sampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini aparat penegak hukum. Kan ada pidananya di dalam undang-undang cagar budaya ini," ujar Teguh saat dihubungi, Jumat (28/2/2020).

Teguh mengingatkan, ada dua cagar budaya di kawasan Monas, yakni Tugu Monas dan Lapangan Merdeka/Monas. Karena itu, merusak lapangan atau kawasan Monas berarti merusak cagar budaya.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya bisa dikenai pidana penjara 1-15 tahun dan/atau denda Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar.

Baca juga: Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

"Jika pelakunya pejabat yang berwenang, dalam Pasal 114 menyatakan, jika pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan pelestarian cagar budaya, pidananya dapat ditambah sepertiga," kata Teguh.

Ombudsman menduga Pemprov DKI Jakarta dan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka melakukan maladministrasi dalam perizinan revitalisasi Monas dan penggunaan Monas untuk Formula E.

Kedua pihak diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perampok Bersenpi Beraksi di Minimarket Kembangan, Uang Rp 26 Juta Raib

Perampok Bersenpi Beraksi di Minimarket Kembangan, Uang Rp 26 Juta Raib

Megapolitan
Antisipasi Arus Balik ke Jakarta, Depok Ikut Awasi di Sejumlah Titik

Antisipasi Arus Balik ke Jakarta, Depok Ikut Awasi di Sejumlah Titik

Megapolitan
Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Megapolitan
Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Megapolitan
Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Megapolitan
Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Megapolitan
Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Megapolitan
Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Megapolitan
Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Megapolitan
6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

Megapolitan
Satu Keluarga di Bekasi Positif Covid-19, Sempat Ikut Shalat Id di Masjid

Satu Keluarga di Bekasi Positif Covid-19, Sempat Ikut Shalat Id di Masjid

Megapolitan
Operasi Ketupat Akan Berakhir, Jangka Waktu Pemeriksaan SIKM Tunggu Keputusan Pemprov DKI

Operasi Ketupat Akan Berakhir, Jangka Waktu Pemeriksaan SIKM Tunggu Keputusan Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X