Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Antrean Warga dan Wartawan Dipotong Sejumlah Pejabat BUMN untuk Tes Covid-19

Kompas.com - 19/03/2020, 12:00 WIB
Jimmy Ramadhan Azhari,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - B (bukan inisial sebenarnya), seorang wartawan yang mengaku bahwa antreannya dipotong oleh pejabat BUMN saat ingin memeriksa Covid-19 di RSPAD, Jakarta Pusat.

B lantas menceritakan pengalamannya tersebut kepada Kompas.com.

B berujar, ia diperintahkan oleh perusahaannya untuk memeriksakan diri ke rumah sakit karena pada 2 Maret 2020 lalu ia kontak dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dinyatakan positif Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Kaji Rapid Test untuk Periksa Pasien Terduga Covid-19

Ia dan seluruh wartawan yang pernah kontak dengan Menhub diperintahkan untuk memeriksakan diri di RSPAD dengan biaya ditanggung kantor.

Mereka pun mendatangi RSPAD pada Senin (16/3/2020) lalu. Namun, saat itu pihak RSPAD membatasi dalam sehari hanya akan melayani 200 orang saja, bagi yang hendak memeriksakan kesehatannya.

"Tapi yang datang lebih dari 200, akhirnya di-waiting list (daftar tunggu), pada daftar untuk hari Selasa dan Rabu," kata B kepada Kompas.com, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Tak Akan Ungkap Hasil Tes Covid-19 Para Pejabat Negara

Saat itu yang hadir bukan hanya wartawan tapi juga sejumlah warga yang ingin memeriksakan kesehatannya.

Dalam daftar tunggu tersebut, B dijadwalkan mendapat pemeriksaan pada hari Rabu (18/3/2020).

B akhirnya datang sesuai dengan hari yang dijadwalka pada pukul 06.00 WIB. Saat itu ia mendapatkan informasi bahwa dalam sehari RSPAD hanya melayani 60 pasien untuk menjaga kondisi dokter yang melakukan pengetesan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Lindungi HAM Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

Saat B datang ke rumah sakit, sejumlah warga ternyata sudah ada yang lebih dulu datang dengan niatan memeriksakan virus corona di diri mereka.

Mereka membuat sebuah daftar nama urutan orang yang datang pagi itu untuk cek Covid-19.

"Kalau enggak salah aku nulis nomor 39 tadi tuh, saya kira itu daftar baru jadi saya dan dua teman wartawan tulis," ucap B.

Namun, setelah pendaftaran dibuka, pihak rumah sakit menolak daftar hadir tersebut karena mereka sudah memiliki daftar tunggu sejak hari Senin.

Baca juga: Pulang dari Eropa, Rombongan Pejabat PDAM Cianjur akan Diisolasi

Petugas itu juga menyampaikan bahwa daftar tunggu pasien di RSPAD sudah penuh hingga 31 Maret.

"Kami sudah senang, kan. Karena kami sudah terdaftar di situ. Nah yang baru datang diminta balik ke rumah dan waiting list sampai 3 April," ucap B.

Saat itu, suana tak kondusif karena banyak warga yang memprotes hal tersebut. Namun, pada akhirnya mereka hanya bisa menerima. Adapula warga yang memilih beralih ke rumah sakit rujukan lain.

Setelah suasana aman, petugas RSPAD melakukan presensi terhadap warga yang masuk dalam daftar tunggu sejak hari Senin.

Warga yang masuk dalam daftar tunggu dan hadir kemudian diberikan nomor antrean, serta sebuah formulir.

Setelah mendapatkan semua itu, warga diarahkan untuk cek darah oleh pihak rumah sakit.

"Teman saya dapat nomor 17, saya nomor 19, 18 itu warga, nomor 20 temen saya lagi," kata B.

Di tengah antrean cek darah tersebut tiba-tiba datang sejumlah orang baru yang kemudian dipanggil lebih dahulu.

Orang-orang tersebut ada yang menggunakan seragam Angkasa Pura, adapula yang mengenakan baju batik.

Padahal, nama-nama mereka tidak masuk dalam daftar tunggu yang tadi disebutkan.

"Nomor antreannya kalau enggak salah 50an juga sampai 70 bahkan, saya bilang ke teman saya (nomor antrean 17), kayaknya lu diselak (diloncati) deh," ujar B.

Bahkan, kata B, ada nama yang dipanggil oleh pihak rumah sakit, namun belum hadir di RSPAD.

B dan teman-temannya sempat memprotes hal tersebut ke pihak rumah sakit. Mulanya mereka langsung memanggil sesuai nomor antrean, namun hanya beberapa saat, kembali para pejabat Angkasa Pura itu yang didahulukan.

"Mereka tahu kami wartawan, sempat ngomong juga sama mereka, si (orang) Angkasa Pura ini ngomong, kita baru rapat sama Mehub tanggal 29 (Februari), lah kita kan juga baru ketemu sama Menhub, lah gimana? Tetap antre kan seharusnya" tutur B.

Akhirnya, setelah dipotong oleh sejumlah pejabat tersebut, B baru mendapatkan pemeriksaan darah sekitar pukul 10.00 WIB.

Ia menjalani tes darah, rontgen paru-paru, dan konseling dengan dokter. Kegiatan pemeriksaaan baru selesai sekitar pukul 14.00 WIB.

Untungnya pelayanan yang dilakukan para tenaga kesehatan cukup baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com