Anggap Pemerintah Lalai Atasi Virus Corona, Kelompok UMKM Gugat Jokowi

Kompas.com - 01/04/2020, 19:47 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.


JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melayangkan gugatan class action terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gugatan itu mereka lakukan karena Jokowi dianggap lalai menanggulangi Covid-19 di Indonesia.

Gugatan ini kemudian didaftarkan oleh seorang perwakilan dari kelompok UMKM bernama Enggal Pamukty di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca juga: Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

"Betul bahwa saya menggugat Presiden Jokowi karena kelalaian fatal dalam penanganan teror virus Covid-19," kata Enggal saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2020).

Enggal kemudian membandingkan penanganan virus ini dengan China yang langsung tegas menutup provinsi Hubei tanpa memikirkan kerugian ekonomi negara.

Sementara, saat isu ini menjadi perbincangan internasional, pemerintah Indonesia malah sibuk mempromosikan sektor pariwisata.

Baca juga: Akibat Lockdown, Banyak Orang India Tak Sanggup Bayar Kontrakan

"Kalau saja pemerintah pusat sejak awal serius menangani teror Covid-19 ini, tentu saya dan kawan-kawan pedagang eceran dan UMKM lainnya masih bisa mencari nafkah," ucap Enggal.

"Ini kan jadi bikin kami kehilangan pendapatan sementara pemerintah belum juga kasih solusi bantuan seperti apa," sambung dia.

Adapun dalam gugatan ini Enggal meminta ganti rugi sebesar Rp 10 miliar 12 Juta. Rp 10 miliar dianggap sebagai kerugian imateril, sementara Rp 12 juta kerugian Enggal selama 20 hari wabah Covid-19

Enggal kemudian mengatakan, gugatan ini terdapat enam orang penggugat dari UMKM.

Sementara yang jadi tergugat adalah Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi PN JKT.PST-042020DGB.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TPU Utan Jati Ditutup, Peziarah Cari Celah Masuk di Sekitar Permukiman Warga

TPU Utan Jati Ditutup, Peziarah Cari Celah Masuk di Sekitar Permukiman Warga

Megapolitan
Penangguhan Tahanan Belum Dikabulkan, Rizieq Shihab Rayakan Idul Fitri di Rutan Bareskrim Polri

Penangguhan Tahanan Belum Dikabulkan, Rizieq Shihab Rayakan Idul Fitri di Rutan Bareskrim Polri

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, Tercatat 4.000 Lebih Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Lebaran Hari Pertama, Tercatat 4.000 Lebih Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Megapolitan
Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Megapolitan
Satpol PP Bubarkan PKL di Jatinegara karena Timbulkan Kerumunan dan Abaikan Prokes

Satpol PP Bubarkan PKL di Jatinegara karena Timbulkan Kerumunan dan Abaikan Prokes

Megapolitan
Kebun Binatang Ragunan Buka Jumat Besok, Hanya untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Kebun Binatang Ragunan Buka Jumat Besok, Hanya untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
Lebaran di Rumah Bareng Keluarga, Anies Tidak Adakan Open House

Lebaran di Rumah Bareng Keluarga, Anies Tidak Adakan Open House

Megapolitan
Ajakan Anies di Perayaan Idul Fitri 2021: Mari Doakan Saudara Kita di Palestina

Ajakan Anies di Perayaan Idul Fitri 2021: Mari Doakan Saudara Kita di Palestina

Megapolitan
Di Luar Prediksi Pengurus Masjid Luar Batang, Jumlah Jemaah Shalat Id Lebih dari 50 Persen Kapastitas

Di Luar Prediksi Pengurus Masjid Luar Batang, Jumlah Jemaah Shalat Id Lebih dari 50 Persen Kapastitas

Megapolitan
Shalat Id Kembali Digelar di Lapangan Velodrome, Jumlah Jemaah Lebih Banyak Dibanding Tahun Lalu

Shalat Id Kembali Digelar di Lapangan Velodrome, Jumlah Jemaah Lebih Banyak Dibanding Tahun Lalu

Megapolitan
Shalat Idul Fitri di Balaikota Depok Batal, Tenda Dibongkar

Shalat Idul Fitri di Balaikota Depok Batal, Tenda Dibongkar

Megapolitan
Stadion Patriot Akan Jadi Tempat Isolasi Pemudik yang Kembali ke Bekasi

Stadion Patriot Akan Jadi Tempat Isolasi Pemudik yang Kembali ke Bekasi

Megapolitan
Pilih Laksanakan Shalat Id di Masjid, Warga: Supaya Lebih Khusyuk

Pilih Laksanakan Shalat Id di Masjid, Warga: Supaya Lebih Khusyuk

Megapolitan
Ribuan Jemaah Shalat Id di Masjid KH Hasyim Ashari, Protokol Kesehatan Diterapkan

Ribuan Jemaah Shalat Id di Masjid KH Hasyim Ashari, Protokol Kesehatan Diterapkan

Megapolitan
Gubernur Anies Shalat Id di Rumah Pribadi Sesuai Imbauan Perayaan Idul Fitri di Jakarta

Gubernur Anies Shalat Id di Rumah Pribadi Sesuai Imbauan Perayaan Idul Fitri di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X