Pelayanan Dokumen Dukcapil Sepenuhnya Daring, Begini Cara Urusnya

Kompas.com - 02/04/2020, 22:46 WIB
Ilustrasi internet, media sosial ShutterstockIlustrasi internet, media sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan untuk pengurusan dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta sepenuhnya sudah bersifat daring atau online.

Sebab, untuk sementara waktu pelayanan dokumen di kelurahan maupun di kantor Disdukcapil berhenti sementara karena wabah virus corona penyebab Covid-19.

Seluruh pegawai pun kini bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Lalu bagaimana mengurus dokumen secara daring?

Kepala Satuan Pengelola Aplikasi Software dan Database Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK) Disdukcapil Raditya Wirawan mengungkapkan, untuk sementara waktu masyarakat bisa mengajukan pembuatan dokumen melalui situs atau aplikasi.

Baca juga: Ini Daftar Pasar Tradisional di Jakarta yang Buka Layanan Belanja Via Ponsel

Situs tersebut bisa diakses di https://alpukat-dukcapil.jakarta.go.id/ atau mengunduh aplikasi Alpukat Betawi.

Alpukat Betawi merupakan singkatan dari Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat.

Jika sudah mengunduh aplikasi, masyarakat diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu.

Saat registrasi akan diminta menuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga.

Lalu diwajibkan mengisi nama lengkap, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, hingga nomor telepon.

Baca juga: Polri Tutup Sementara Layanan Pembuatan SKCK dan Izin Keramaian

"Jika sudah terdaftar, login menggunakan NIK dan kata sandi," ucap Radit saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/4/2020).

Kalau sudah berhasil login, masyarakat bisa memilih menu pengajuan dari membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

Sementara untuk perubahan biodata dan info data keluarga diharuskan harus diaktifkan terlebih dahulu ke kelurahan.

"Kalau baru registrasi begini belum bisa buka dua menu layanan. Karena dua menu itu, mesti verifikasi. Untuk aktivasi dua menu itu bisa ke kelurahan," jelasnya.

Selain dua menu itu masyarakat bisa membuat semua dokumen melalui aplikasi.

Namun, untuk pengambilan dokumen harus ditunggu hingga kantor pelayanan beroperasi atau saat corona mereda.

"Pengambilan sementara yang pasti setelah WFH selesai di kelurahan. Tapi nanti kalau sudag pengajuan permohonan ada konfirmasi pesan di aplikasi dari petugas kelurahan. Setelah pengajuan ada konfirmasi dari petugas kelurahan setempat, bisa dikomunikasikan di situ nanti," tambah Radit.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pradi-Afifah Sindir Banyak Dokter Duduki Jabatan Struktural, padahal Depok Kekurangan Tenaga Medis

Pradi-Afifah Sindir Banyak Dokter Duduki Jabatan Struktural, padahal Depok Kekurangan Tenaga Medis

Megapolitan
Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Megapolitan
Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Megapolitan
Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Megapolitan
Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Megapolitan
Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Megapolitan
Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Megapolitan
Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Megapolitan
Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Megapolitan
Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Megapolitan
Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X