Kompas.com - 07/04/2020, 16:27 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim. KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHWakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengajukan surat rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Jika surat tersebut disetujui, maka Kota Bogor akan mengikuti jejak DKI Jakarta dalam pemberlakuan PSBB yang telah disetujui Menkes lewat Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020.

Baca juga: PSBB di Jakarta Berlaku Hingga 20 April dan Bisa Diperpanjang

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, keputusan DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB ini harus diikuti dan didukung oleh wilayah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

"Kami merespons, karena DKI Jakarta sudah direkomendasikan melakukan PSBB. Dan saya pikir ini harus diikuti untuk mengefektifkan langkah-langkah penanggulangan sehingga tidak parsial," ucap Dedie saat menggelar rapat bersama DPRD Kota Bogor, Selasa (7/4/2020).

Dedie menuturkan, Pemkot Bogor tengah menyiapkan surat rekomendasi penerapan PSBB kepada Menteri Kesehatan.

Baca juga: PSBB Diterapkan di Jakarta, Ini 6 Hal yang Dilakukan Pemprov DKI

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, pemerintah daerah juga sedang merumuskan sejumlah langkah dan mekanisme jika pemberlakuan PSBB ini jadi diterapkan di Kota Bogor.

"Kami juga menyampaikan hal ini kepada DPRD tentang rencana Kota Bogor untuk mengajukan surat kepada Menteri Kesehatan, soal PSBB. Saat ini suratnya sedang kami buat, semoga besok atau lusa bisa kami sampaikan kepada Kementerian," jelas Dedie.

Secara umum, lanjut Dedie, DPRD Kota Bogor mendukung langkah tersebut.

Baca juga: PSBB di Jakarta, Ini Sektor Pekerjaan yang Tetap Beroperasi

Namun, sambung dia, para legislator meminta agar Pemkot Bogor juga harus memikirkan dampak lain yang ditimbulkan dari pemberlakuan PSBB tersebut.

"Pada hakikatnya, DPRD menyetujui semuanya. Akan tetapi, kami diminta menghitung dampak ekonomi dan dampak lainnya, jika memang PSBB di Kota Bogor ini diberlakukan," sebutnya.

"Kalau PSBB ini dilakukan secara bersama se-Jabodetabek, saya pikir ada efektivitasnya, daripada karantina wilayah parsial. Jadi lebih baik ini kita lakukan secara bersama-sama. Makanya, kami akan surati secepatnya Kementerian Kesehatan soal ini," tutup dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Megapolitan
PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

Megapolitan
Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Megapolitan
Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Megapolitan
Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Megapolitan
UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Megapolitan
Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Megapolitan
2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

Megapolitan
Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Megapolitan
RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.