Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Sepekan PSBB Jakarta, Politisi PKB: Jangan Sampai Ada yang Tidak Makan

Kompas.com - 17/04/2020, 15:17 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta telah berlangsung selama sepekan sejak kali pertama diterapkan pada 10 April 2020 lalu.

Sekretaris Fraksi PKB-PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Yusuf mengatakan, masih ada sejumlah larangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum dipatuhi perusahaan maupun warga.

Salah satunya terlihat dari masih padatnya lalu lintas termasuk padatnya penumpang di KRL.

Baca juga: Sepekan PSBB Jakarta: Situasi Masih Ramai, Perusahaan Bandel, dan Dinamika Ojol

"Saya melihat beberapa jalan masih ada kepadatan lalu lintas terutama pada hari pertama sampai hari ke tiga dan juga transportasi massal seperti KRL," ucap Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Meski demikian, Yusuf tak sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Pasalnya, yang masih beraktifitas di jalan pun banyak dari kalangan pekerja harian.

Sehingga, kata Yusuf, seharusnya pemerintah menjamin kebutuhan mereka agar bisa tetap di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona tipe 2 penyebab pandemi Covid-19.

"Kalau masyarakat tidak keluar rumah saya yakin penyebaran Covid-19 akan terhenti, akan tetapi pemerintah juga harus menyiapkan logistik selama penerapan PSBB berlangsung," tuturnya.

Baca juga: Ahli Epidemiologi Minta Pemerintah Tak Ragu Perpanjang PSBB Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memang saat ini tengah melakukan pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin dan rentan miskin.

Yusuf sendiri sempat mengecek langsung proses pengemasan dan pendistribusian paket bansos yang diberikan kepada warga.

Meski pendistribusian agak mengalami keterlambatan, ia tetap mengapresiasi kinerja Pemprov DKI.

"Memang dalam pendistribusian tersebut ada kemunduran sesuai jadwal walaupun mundurnya satu hari karena dalam pengemasan keterbatasan tenaga pengemansan, menurut saya menangani 1.178.000 kartu keluarga bukan hal mudah," kata dia.

Baca juga: Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta Banyak yang Belum Dapat Bansos

"Yang terpenting dalam masa PSBB masyarakat Jakarta jangan sampai ada yang tidak makan," tambah Yusuf.

Untuk diketahui, PSBB di Jakarta berlangsung mulai Jumat (10/4/2020) lalu dan akan berakhir pada 23 April 2020 mendatang.

Dalam kurun waktu dua minggu tersebut, seluruh warga di wilayah DKI Jakarta hanya diperbolehkan keluar rumah apabila dalam keadaan darurat seperti memenuhi kebutuhan pokok atau bekerja di sektor tertentu yang mendapat pengecualian.

Warga juga diwajibkan menggunakan masker apabila keluar rumah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com