Kompas.com - 20/04/2020, 21:58 WIB
Petugas gabungan dari TNI, Polri, Polisi Pamong Praja dan Dishub DKI Jakarta melakukan imbauan kepada pengendara motor untuk dapat mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Penjernihan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2020). Imbauan ini dilakukan agar masyarakat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 14 hari, yang salah satu aturannya adalah pembatasan penumpang kendaraan serta anjuran untuk menggunakan masker jika berkendara. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas gabungan dari TNI, Polri, Polisi Pamong Praja dan Dishub DKI Jakarta melakukan imbauan kepada pengendara motor untuk dapat mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di jalan Penjernihan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2020). Imbauan ini dilakukan agar masyarakat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 14 hari, yang salah satu aturannya adalah pembatasan penumpang kendaraan serta anjuran untuk menggunakan masker jika berkendara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya mencatat 18.958 pelanggaran oleh pengguna lalu lintas terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta sejak hari pertama hingga hari ke-10 kebijakan tersebut diberlakukan.

"Evaluasi di Jakarta bersama dengan kementerian beberapa daerah penyangga sampai hari ke-10 sampai dengan hari ke-11 sudah 18.000 lebih (pelanggaran) dari hari pertama sampai dengan hari ini," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Senin (20/4/2020), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Warga Perumahan Sunter Indah Kebagian Paket Bansos, Ketua RW: Tidak Tepat Sasaran

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tercatat sebanyak 18.958 masyarakat melanggar PSBB di Jakarta. Pelanggarannya tentu beraneka ragam.

Adapun jenis pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh masyarakat, yakni tidak menggunakan masker baik pengendara roda dua maupun roda empat.

Kemudian pelanggaran lain adalah jumlah penumpang kendaraan roda empat yang melebihi kapasitas dan pengendara motor berboncengan tidak satu alamat.

Baca juga: Pemprov DKI: Masih Ada 20 Masjid yang Gelar Shalat Jumat Saat PSBB

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski begitu, Yusri mengatakan, warga DKI Jakarta saat ini sudah memahami jika kebijakan PSBB dibuat untuk kebaikan masyarakat.

Hal itu didasarkan pada jumlah pelanggar yang terus menurun.

"Tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat karena memang pandemi corona merupakan musuh bersama kita. Kemudian PSBB ini kebijakan dari pemerintah, mau tidak mau diikuti masyarakat, karena ini upaya pemerintah mencegah penularan COVID-19 yang marak sekali di Jakarta," pungkas Yusri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tagih Utang Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas 2 Kali Somasi Kelurahan Duri Kepa Sebelum Lapor Polisi

Tagih Utang Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas 2 Kali Somasi Kelurahan Duri Kepa Sebelum Lapor Polisi

Megapolitan
Kumpul di Sekitar Istana Negara, Buruh dan Mahasiswa Serukan 13 Tuntutan ke Jokowi

Kumpul di Sekitar Istana Negara, Buruh dan Mahasiswa Serukan 13 Tuntutan ke Jokowi

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RSU Tangsel Tersisa 4 Orang, Sejumlah Nakes Pindah Tugas

Pasien Covid-19 di RSU Tangsel Tersisa 4 Orang, Sejumlah Nakes Pindah Tugas

Megapolitan
Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak Lapor Polisi, PSI: Kami Kooperatif, Tidak Lari

Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak Lapor Polisi, PSI: Kami Kooperatif, Tidak Lari

Megapolitan
Pencuri Kucing Persia di Depok Batal Dituntut ke Pengadilan, Kejari Sebut Keadilan Restoratif

Pencuri Kucing Persia di Depok Batal Dituntut ke Pengadilan, Kejari Sebut Keadilan Restoratif

Megapolitan
Truk Ekspedisi Raib Dicuri di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap Saat Kabur ke Indramayu

Truk Ekspedisi Raib Dicuri di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap Saat Kabur ke Indramayu

Megapolitan
RSU Tangsel Kian Lengang, Hanya Ada 4 Pasien Covid-19 yang Dirawat

RSU Tangsel Kian Lengang, Hanya Ada 4 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Keluhan Warga soal Parkir di Minimarket, Tukang Parkir Tiba-tiba Muncul Saat Kendaraan Hendak Keluar Saja

Keluhan Warga soal Parkir di Minimarket, Tukang Parkir Tiba-tiba Muncul Saat Kendaraan Hendak Keluar Saja

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina Naik ke Penyidikan, Rachel Vennya Bakal Diperiksa Polisi Pekan Depan

Kasus Kabur dari Karantina Naik ke Penyidikan, Rachel Vennya Bakal Diperiksa Polisi Pekan Depan

Megapolitan
RS Minta Pemerintah Tak Hanya Turunkan Tarif PCR, tapi Juga Harga Reagen

RS Minta Pemerintah Tak Hanya Turunkan Tarif PCR, tapi Juga Harga Reagen

Megapolitan
Warga Marah Merasa Dipermainkan soal Harga Tes PCR, Ini Jawaban Rumah Sakit

Warga Marah Merasa Dipermainkan soal Harga Tes PCR, Ini Jawaban Rumah Sakit

Megapolitan
Tepergok Tak Berbusana Bareng PSK, 2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Diperiksa Inspektorat

Tepergok Tak Berbusana Bareng PSK, 2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Diperiksa Inspektorat

Megapolitan
YLKI: Mana Mungkin Penumpang Bus Disuruh Bayar Tes PCR yang Lebih Mahal dari Harga Tiket?

YLKI: Mana Mungkin Penumpang Bus Disuruh Bayar Tes PCR yang Lebih Mahal dari Harga Tiket?

Megapolitan
YLKI Pertanyakan Struktur Harga Tes PCR dan Persentase Profit Penyedia Jasa

YLKI Pertanyakan Struktur Harga Tes PCR dan Persentase Profit Penyedia Jasa

Megapolitan
Lurah: Bendahara Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta atas Nama Kelurahan tapi untuk Keperluan Pribadi

Lurah: Bendahara Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta atas Nama Kelurahan tapi untuk Keperluan Pribadi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.