Instruksi Pusat, Pemprov DKI Larang Warganya Mudik

Kompas.com - 21/04/2020, 15:18 WIB
Ilustrasi Mudik KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGIlustrasi Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal melarang warga Jakarta mudik untuk mencegah penyebaran virus corona.

Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan larangan tersebut pada Selasa (21/4/2020).

"Tentu kita menyambut baik untuk larangan mudik. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Jakarta pada khususnya dan Jabodetabek pada umumnya itu sudah masuk dalam kategori zona merah Covid-19. Oleh sebab itu kan adanya pelarangan ini kita akan melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaannya," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Ini Sanksi bagi Warga yang Nekat Mudik

Untuk aturan dan mekanisme pelarangan di lapangan, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan.

"Kami juga menunggu arahan lebih lanjut dari kemenhub seperti apa pola yang akan diterapkan dan dijalankan sehingga larangan mudik ini efektif diberlakukan," kata Syafrin.

Saat pelarangan tersebut, warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tak bisa keluar kota, begitu pun sebaliknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Syafrin, Jabodetabek masih menjadi satu klaster sehingga warga masih bisa melintas di lima wilayah tersebut.

"Iya kita akan menyesuaikan. Pelarangan kan otomatis yang dari luar Jabodetabek itu, karena Jabodetabek ini kan satu cluster, Jabodetabek tidak boleh keluar dari luar tidak boleh masuk," jelas dia.

Diketahui, Pemerintah melarang masyarakat mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Hal itu ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020).

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi.

Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

Dalam rapat sebelumnya, pemerintah belum melarang mudik dan hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman.

Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Landai, RSD Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Kosong

Kasus Covid-19 Landai, RSD Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Kosong

Megapolitan
KPAI Minta Ibu Tiri Penganiaya Bocah 5 Tahun di Ciracas Dihukum Maksimal

KPAI Minta Ibu Tiri Penganiaya Bocah 5 Tahun di Ciracas Dihukum Maksimal

Megapolitan
Suami Istri di Kebon Jeruk Edarkan Ganja, Polisi: Pengendalinya Napi Lapas Lampung

Suami Istri di Kebon Jeruk Edarkan Ganja, Polisi: Pengendalinya Napi Lapas Lampung

Megapolitan
Polisi Tangkap Suami Istri Pengedar Narkotika, 1,5 Kilogram Ganja Diamankan

Polisi Tangkap Suami Istri Pengedar Narkotika, 1,5 Kilogram Ganja Diamankan

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemilihan Ketua RT dan RW di Jakpus Digelar Daring

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemilihan Ketua RT dan RW di Jakpus Digelar Daring

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Semua Anggaran Formula E Dicoret

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Semua Anggaran Formula E Dicoret

Megapolitan
Polisi Tangkap 7 Pengeroyok Pemuda hingga Tewas di Teluknaga, 4 di Antaranya Masih di Bawah Umur

Polisi Tangkap 7 Pengeroyok Pemuda hingga Tewas di Teluknaga, 4 di Antaranya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Tetap Bisa Lihat Babi meski Tidak Telanjang, Saksi Perkara Hoaks Babi Ngepet Sempat Ragu

Tetap Bisa Lihat Babi meski Tidak Telanjang, Saksi Perkara Hoaks Babi Ngepet Sempat Ragu

Megapolitan
RSUD Kabupaten Tangerang Perkuat Strategi Hadapi Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kabupaten Tangerang Perkuat Strategi Hadapi Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
Ingin Interpelasi Anies soal Formula E, PSI: Apa Starling dan Tukang Mi Ayam Bisa Jualan di Sana?

Ingin Interpelasi Anies soal Formula E, PSI: Apa Starling dan Tukang Mi Ayam Bisa Jualan di Sana?

Megapolitan
Soal Izin Acara Besar, Wali Kota Tangerang: Tunggu Arahan Pemerintah Pusat agar Seragam

Soal Izin Acara Besar, Wali Kota Tangerang: Tunggu Arahan Pemerintah Pusat agar Seragam

Megapolitan
Wajah Baru Kawasan Stasiun Tebet: Dulu Kumuh, Sekarang Lebih Nyaman

Wajah Baru Kawasan Stasiun Tebet: Dulu Kumuh, Sekarang Lebih Nyaman

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Serahkan Tindak Lanjut Penyegelan 6 TPS Ilegal ke KLHK

Wali Kota Tangerang Serahkan Tindak Lanjut Penyegelan 6 TPS Ilegal ke KLHK

Megapolitan
Sebut Harga Tiket Formula E Setara Dua Bansos, Anggota PSI: Kita Harus Puasa untuk Bisa Nonton?

Sebut Harga Tiket Formula E Setara Dua Bansos, Anggota PSI: Kita Harus Puasa untuk Bisa Nonton?

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Dua Saksi Kunci Mengaku Tak Tahu Skenario

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Dua Saksi Kunci Mengaku Tak Tahu Skenario

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.