Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/04/2020, 15:18 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal melarang warga Jakarta mudik untuk mencegah penyebaran virus corona.

Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan larangan tersebut pada Selasa (21/4/2020).

"Tentu kita menyambut baik untuk larangan mudik. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Jakarta pada khususnya dan Jabodetabek pada umumnya itu sudah masuk dalam kategori zona merah Covid-19. Oleh sebab itu kan adanya pelarangan ini kita akan melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaannya," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Ini Sanksi bagi Warga yang Nekat Mudik

Untuk aturan dan mekanisme pelarangan di lapangan, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan.

"Kami juga menunggu arahan lebih lanjut dari kemenhub seperti apa pola yang akan diterapkan dan dijalankan sehingga larangan mudik ini efektif diberlakukan," kata Syafrin.

Saat pelarangan tersebut, warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tak bisa keluar kota, begitu pun sebaliknya.

Menurut Syafrin, Jabodetabek masih menjadi satu klaster sehingga warga masih bisa melintas di lima wilayah tersebut.

"Iya kita akan menyesuaikan. Pelarangan kan otomatis yang dari luar Jabodetabek itu, karena Jabodetabek ini kan satu cluster, Jabodetabek tidak boleh keluar dari luar tidak boleh masuk," jelas dia.

Diketahui, Pemerintah melarang masyarakat mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Hal itu ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020).

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi.

Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

Dalam rapat sebelumnya, pemerintah belum melarang mudik dan hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman.

Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hendak Tawuran, 8 Remaja di Bekasi Kedapatan Bawa 8 Senjata Tajam

Hendak Tawuran, 8 Remaja di Bekasi Kedapatan Bawa 8 Senjata Tajam

Megapolitan
Polisi Amankan 8 Orang Hendak Tawuran di Kota Bekasi, 7 Orang di Bawah Umur

Polisi Amankan 8 Orang Hendak Tawuran di Kota Bekasi, 7 Orang di Bawah Umur

Megapolitan
2 Remaja Hanyut Terseret Arus Saat Main Hujan di Kali Mampang

2 Remaja Hanyut Terseret Arus Saat Main Hujan di Kali Mampang

Megapolitan
Perjuangan Nurul Syaifudin, Usaha Tutup Akibat Covid-19 dan Kini Kembali Bangkit

Perjuangan Nurul Syaifudin, Usaha Tutup Akibat Covid-19 dan Kini Kembali Bangkit

Megapolitan
Jokowi Sulit Dimakzulkan karena Kepuasan Masyarakat Tinggi, Pengamat: Salah Satunya karena Bansos

Jokowi Sulit Dimakzulkan karena Kepuasan Masyarakat Tinggi, Pengamat: Salah Satunya karena Bansos

Megapolitan
Ramai Gelombang Demonstrasi Kecurangan Pemilu, ke Mana Akan Bermuara?

Ramai Gelombang Demonstrasi Kecurangan Pemilu, ke Mana Akan Bermuara?

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPR Kota Depok 54,78 persen: PKS Ungguli Golkar dan Gerindra

"Real Count" Pileg DPR Kota Depok 54,78 persen: PKS Ungguli Golkar dan Gerindra

Megapolitan
'Real Count' Pilpres 2024 di Depok 76,68 Persen: Prabowo-Gibran Unggul 45,55 Persen

"Real Count" Pilpres 2024 di Depok 76,68 Persen: Prabowo-Gibran Unggul 45,55 Persen

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK 72 Kampung Rambutan-Ciracas

Rute Mikrotrans JAK 72 Kampung Rambutan-Ciracas

Megapolitan
Kronologi Pengendara Motor yang Tewas Dihantam Bus di Depok

Kronologi Pengendara Motor yang Tewas Dihantam Bus di Depok

Megapolitan
Belum Dapat Izin BPTJ, Pembukaan Rute Transjakarta Pondok Cabe-Lebak Bulus Ditunda

Belum Dapat Izin BPTJ, Pembukaan Rute Transjakarta Pondok Cabe-Lebak Bulus Ditunda

Megapolitan
Perlu Proses, Bawaslu Belum Putuskan Hasil Laporan Politik Uang Caleg Golkar di Bekasi

Perlu Proses, Bawaslu Belum Putuskan Hasil Laporan Politik Uang Caleg Golkar di Bekasi

Megapolitan
Warga Jakarta Terdampak Penonaktifan NIK Bisa Aktivitasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei

Warga Jakarta Terdampak Penonaktifan NIK Bisa Aktivitasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei

Megapolitan
Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah Diimbau Cek Status NIK di Situs Dukcapil, Begini Caranya...

Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah Diimbau Cek Status NIK di Situs Dukcapil, Begini Caranya...

Megapolitan
Warga Kampung Gembira Gembrong Masih Berupaya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Warga Kampung Gembira Gembrong Masih Berupaya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com