Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Banjir yang Gugat Pemprov DKI Wajib Buat Notifikasi jika Mundur sebagai Penggugat

Kompas.com - 29/04/2020, 09:56 WIB
Tria Sutrisna,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mewajibkan para penggugat banjir Jakarta 2020 membuat pengumuman notifikasi jika mereka mundur dari gugatan yang diajukan secara class action.

Hal tersebut ditetapkan dalam sidang lanjutan gugatan class action banjir Jakarta 2020 pada Selasa (28/4/2020) kemarin.

Tim Advokat Gugatan Class Action Banjir Jakarta 2020 Azas Tigor Nainggolan menjelaskan, notifikasi itu berguna untuk memastikan warga yang mengajukan gugatan tetap ikut serta dalam proses penggugatan.

Baca juga: Hakim Sakit, Sidang Gugatan Banjir Jakarta Ditunda Pekan Depan

Jika dari 312 orang penggugat ada yang inginkan keluar dan tidak terikat dalam gugatan harus menyatakan diri dengan memberikan notifikasi.

"Kalau ada yang mau keluar, yang mau keluar harus menyatakan diri. Sudah ada formulirnya, nanti dia bisa kirim ke kuasa hukum lewat email ataupun langsung ke pengadilan," kata Tigor ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (29/4/2020).

Tigor menambahkan, majelis hakim memberikan tenggat waktu tiga pekan bagi 312 warga untuk menyatakan sikap lewat notifikasi.

Jika tidak ada yang menyampaikan pengunduran diri sampai batas waktu yang ditentukan, itu akan dianggap mereka tetap melanjutkan gugatan class action.

"Jadi sidang diundur tiga minggu, sekaligus sebagai masa tenggat waktu pengajuan pengunduran diri lewat notifikasi," kata Tigor.

Gugatan class action banjir Jakarta pada 1 Januari 2020 telah diterima secara sah oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada Maret lalu.

Baca juga: Empat Fakta dalam Sidang Perdana Gugatan Class Action Banjir Terhadap Anies

Gugatan tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak merespon cepat korban yang terdampak banjir.

Warga antara lain mempersoalkan adanya sejumlah warga yang tidak terevakuasi, kurangnya pasokan logistik dan pendistribusian perlengkapan medis ke beberapa wilayah terdampak.

Lewat gugatan itu, warga menutut Anies membayar uang kompensasi kerugian akibat banjir lebih dari Rp 42 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhub dan Heru Budi Temui Duta Besar Jepang Masaki Yasushi di Stasiun MRT Bundaran HI

Menhub dan Heru Budi Temui Duta Besar Jepang Masaki Yasushi di Stasiun MRT Bundaran HI

Megapolitan
Gara-gara Ponsel, Anak di Cengkareng Tega Bacok Ibu Kandungnya

Gara-gara Ponsel, Anak di Cengkareng Tega Bacok Ibu Kandungnya

Megapolitan
Pengemudi yang Mengaku Adik Jenderal dan Pakai Pelat Palsu TNI Resmi Jadi Tersangka

Pengemudi yang Mengaku Adik Jenderal dan Pakai Pelat Palsu TNI Resmi Jadi Tersangka

Megapolitan
Pengedar Narkoba di Bekasi Ditangkap Polisi, Baru Beraksi Dua Minggu

Pengedar Narkoba di Bekasi Ditangkap Polisi, Baru Beraksi Dua Minggu

Megapolitan
Parkir Liar di Pamulang Square Patok Rp 10.000 Plus THR, Pelaku Diduga Oknum Sekuriti

Parkir Liar di Pamulang Square Patok Rp 10.000 Plus THR, Pelaku Diduga Oknum Sekuriti

Megapolitan
Foto Viral Karcis Parkir Liar di Pamulang Square Patok Biaya Rp 10.000+THR, Diduga Ulah Oknum Sekuriti

Foto Viral Karcis Parkir Liar di Pamulang Square Patok Biaya Rp 10.000+THR, Diduga Ulah Oknum Sekuriti

Megapolitan
Ditipu Kenalan dari Aplikasi Kencan, Perempuan di Depok Kehilangan Motor dan HP

Ditipu Kenalan dari Aplikasi Kencan, Perempuan di Depok Kehilangan Motor dan HP

Megapolitan
KPU Bakal Temui Dukcapil DKI, Bahas Penyusunan DPT Pilkada di Tengah Penonaktifan NIK

KPU Bakal Temui Dukcapil DKI, Bahas Penyusunan DPT Pilkada di Tengah Penonaktifan NIK

Megapolitan
PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Cawalkot Depok untuk Pilkada 2024

PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Cawalkot Depok untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Pengelola Ragunan Tanggung Semua Biaya Rumah Sakit Pengunjung yang Tertimpa Dahan Pohon

Pengelola Ragunan Tanggung Semua Biaya Rumah Sakit Pengunjung yang Tertimpa Dahan Pohon

Megapolitan
Polisi Hanya Tilang Pengendara Mobil yang Tabrak Lari di Bekasi karena Masih di Bawah Umur

Polisi Hanya Tilang Pengendara Mobil yang Tabrak Lari di Bekasi karena Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Warga Keluhkan Banjir Rob di Pelabuhan Sunda Kelapa Bau dan Takut Bikin Penyakit

Warga Keluhkan Banjir Rob di Pelabuhan Sunda Kelapa Bau dan Takut Bikin Penyakit

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polda Metro atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polda Metro atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Toko Perabot di Ciledug Kebakaran

Toko Perabot di Ciledug Kebakaran

Megapolitan
Pendatang Tak Dilarang ke Jakarta, asalkan Punya Keterampilan dan Tempat Tinggal

Pendatang Tak Dilarang ke Jakarta, asalkan Punya Keterampilan dan Tempat Tinggal

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com