Korban Banjir yang Gugat Pemprov DKI Wajib Buat Notifikasi jika Mundur sebagai Penggugat

Kompas.com - 29/04/2020, 09:56 WIB
Salah satu penggugat class action (kanan abu-abu), Rudi bersama anggota tim advokasi Azaz Tigor Nainggolan (batik, tengah)  di PN Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVASalah satu penggugat class action (kanan abu-abu), Rudi bersama anggota tim advokasi Azaz Tigor Nainggolan (batik, tengah) di PN Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mewajibkan para penggugat banjir Jakarta 2020 membuat pengumuman notifikasi jika mereka mundur dari gugatan yang diajukan secara class action.

Hal tersebut ditetapkan dalam sidang lanjutan gugatan class action banjir Jakarta 2020 pada Selasa (28/4/2020) kemarin.

Tim Advokat Gugatan Class Action Banjir Jakarta 2020 Azas Tigor Nainggolan menjelaskan, notifikasi itu berguna untuk memastikan warga yang mengajukan gugatan tetap ikut serta dalam proses penggugatan.

Baca juga: Hakim Sakit, Sidang Gugatan Banjir Jakarta Ditunda Pekan Depan

Jika dari 312 orang penggugat ada yang inginkan keluar dan tidak terikat dalam gugatan harus menyatakan diri dengan memberikan notifikasi.

"Kalau ada yang mau keluar, yang mau keluar harus menyatakan diri. Sudah ada formulirnya, nanti dia bisa kirim ke kuasa hukum lewat email ataupun langsung ke pengadilan," kata Tigor ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (29/4/2020).

Tigor menambahkan, majelis hakim memberikan tenggat waktu tiga pekan bagi 312 warga untuk menyatakan sikap lewat notifikasi.

Jika tidak ada yang menyampaikan pengunduran diri sampai batas waktu yang ditentukan, itu akan dianggap mereka tetap melanjutkan gugatan class action.

"Jadi sidang diundur tiga minggu, sekaligus sebagai masa tenggat waktu pengajuan pengunduran diri lewat notifikasi," kata Tigor.

Gugatan class action banjir Jakarta pada 1 Januari 2020 telah diterima secara sah oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada Maret lalu.

Baca juga: Empat Fakta dalam Sidang Perdana Gugatan Class Action Banjir Terhadap Anies

Gugatan tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak merespon cepat korban yang terdampak banjir.

Warga antara lain mempersoalkan adanya sejumlah warga yang tidak terevakuasi, kurangnya pasokan logistik dan pendistribusian perlengkapan medis ke beberapa wilayah terdampak.

Lewat gugatan itu, warga menutut Anies membayar uang kompensasi kerugian akibat banjir lebih dari Rp 42 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lebaran Hari Pertama, Tercatat 4.000 Lebih Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Lebaran Hari Pertama, Tercatat 4.000 Lebih Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Megapolitan
Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Megapolitan
Satpol PP Bubarkan PKL di Jatinegara karena Timbulkan Kerumunan dan Abaikan Prokes

Satpol PP Bubarkan PKL di Jatinegara karena Timbulkan Kerumunan dan Abaikan Prokes

Megapolitan
Kebun Binatang Ragunan Buka Jumat Besok, Hanya untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Kebun Binatang Ragunan Buka Jumat Besok, Hanya untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
Lebaran di Rumah Bareng Keluarga, Anies Tidak Adakan Open House

Lebaran di Rumah Bareng Keluarga, Anies Tidak Adakan Open House

Megapolitan
Ajakan Anies di Perayaan Idul Fitri 2021: Mari Doakan Saudara Kita di Palestina

Ajakan Anies di Perayaan Idul Fitri 2021: Mari Doakan Saudara Kita di Palestina

Megapolitan
Di Luar Prediksi Pengurus Masjid Luar Batang, Jumlah Jemaah Shalat Id Lebih dari 50 Persen Kapastitas

Di Luar Prediksi Pengurus Masjid Luar Batang, Jumlah Jemaah Shalat Id Lebih dari 50 Persen Kapastitas

Megapolitan
Shalat Id Kembali Digelar di Lapangan Velodrome, Jumlah Jemaah Lebih Banyak Dibanding Tahun Lalu

Shalat Id Kembali Digelar di Lapangan Velodrome, Jumlah Jemaah Lebih Banyak Dibanding Tahun Lalu

Megapolitan
Shalat Idul Fitri di Balaikota Depok Batal, Tenda Dibongkar

Shalat Idul Fitri di Balaikota Depok Batal, Tenda Dibongkar

Megapolitan
Stadion Patriot Akan Jadi Tempat Isolasi Pemudik yang Kembali ke Bekasi

Stadion Patriot Akan Jadi Tempat Isolasi Pemudik yang Kembali ke Bekasi

Megapolitan
Pilih Laksanakan Shalat Id di Masjid, Warga: Supaya Lebih Khusyuk

Pilih Laksanakan Shalat Id di Masjid, Warga: Supaya Lebih Khusyuk

Megapolitan
Ribuan Jemaah Shalat Id di Masjid KH Hasyim Ashari, Protokol Kesehatan Diterapkan

Ribuan Jemaah Shalat Id di Masjid KH Hasyim Ashari, Protokol Kesehatan Diterapkan

Megapolitan
Gubernur Anies Shalat Id di Rumah Pribadi Sesuai Imbauan Perayaan Idul Fitri di Jakarta

Gubernur Anies Shalat Id di Rumah Pribadi Sesuai Imbauan Perayaan Idul Fitri di Jakarta

Megapolitan
Semua Masjid Gelar Shalat Id, Wali Kota Bekasi: Lebaran Tahun Ini Lebih Semarak

Semua Masjid Gelar Shalat Id, Wali Kota Bekasi: Lebaran Tahun Ini Lebih Semarak

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19 | PNS Ogah Naik Jabatan

[POPULER JABODETABEK] Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19 | PNS Ogah Naik Jabatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X