Hingga 4 Mei, Pemprov DKI Segel 141 Perusahaan yang Nekat Beroperasi Saat PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta telah menutup sementara 141 perusahaan hingga Senin (4/5/2020) ini.

Perusahaan-perusahaan itu disegel karena melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, 141 tempat usaha tersebut seharusnya menghentikan aktivitasnya di perusahaan selama PSBB.

Namun, perusahaan-perusahaan tersebut tetap menjalankan aktivitas usahanya.

Baca juga: Hingga 4 Mei, 116.861 Spesimen Orang Telah Diperiksa Terkait Covid-19

"141 perusahaan/tempat kerja yang tidak dikecualikan (harus tutup) namun tetap melakukan kegiatan usahanya telah dilakukan penghentian sementara kegiatannya," ujar Andri saat dikonfirmasi, Senin.

Andri berujar, 141 perusahaan itu tersebar di lima wilayah kota.

Rinciannya, 27 perusahaan di Jakarta Pusat, 35 perusahaan di Jakarta Barat, 26 perusahaan di Jakarta Utara, 16 perusahaan di Jakarta Timur, dan 37 perusahaan di Jakarta Selatan.

Dari 141 perusahaan tersebut, ada 11.198 pekerja yang terdampak.

Selain perusahaan yang ditutup sementara, ada 700 perusahaan yang diberi peringatan.

Baca juga: 200 Warga Kebon Kacang Lakukan Rapid Test setelah 19 Orang Positif Covid-19

Dari jumlah tersebut, 517 perusahaan termasuk jenis usaha yang dibolehkan beroperasi selama PSBB. Perusahaan-perusahaan itu diberi peringatan karena tidak melaksanakan seluruh protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"183 perusahaan lainnya tidak dikecualikan (seharusnya tutup), namun memiliki izin Kementerian Perindustrian dan tetap melakukan kegiatan usahanya, namun masih belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh, diberikan peringatan," kata Andri.

Pemprov DKI mewajibkan seluruh aktivitas perkantoran dihentikan selama PSBB diterapkan, kecuali 11 sektor yang tetap boleh beroperasi.

Sektor yang dibolehkan beroperasi, yakni kesehatan; bahan pangan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; serta kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Bima Arya Akui Pria yang Bentak Petugas Saat PSBB Adalah Seniornya di SMA

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta.

Namun, dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan di luar 11 sektor tersebut yang tetap beroperasi selama PSBB karena mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) dari Kemenperin.

Izin itu diterbitkan sejak PSBB belum diterapkan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, saat PSBB periode kedua diberlakukan sejak 24 April, Pemprov DKI bersama Kemenperin mengkaji ulang izin-izin yang diberikan kepada perusahaan di luar 11 sektor itu.

Pemprov DKI ingin hanya perusahaan yang esensial yang diizinkan beroperasi selama PSBB.