Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Berencana Potong Tunjangan hingga Tiadakan THR PNS akibat Covid-19

Kompas.com - 07/05/2020, 12:19 WIB
Nursita Sari,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berencana memangkas sejumlah tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai akibat pandemi Covid-19.

Tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tunjangan penghasilan pegawai (TPP) seluruh PNS menurut rencana akan dipangkas 50 persen.

Tunjangan transportasi pejabat direncanakan akan dihapus.

Baca juga: Jokowi Ingin Roda Perekonomian Tetap Berjalan di Tengah Wabah Corona

"Kemungkinan TKD pegawai dikurangi 50 persen," ujar Catur dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).

"Pejabat tidak menerima (tunjangan) transport dan uang bensin, kecuali untuk mobil-mobil operasional," tambah dia.

Selain itu, Pemprov DKI mencoret gaji ke-14 pegawai. Pemprov DKI juga kemungkinan tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai. Namun, Catur tidak merinci apakah THR dihapus untuk seluruh PNS atau hanya untuk golongan tertentu.

Pemerintah pusat diketahui memutuskan THR untuk PNS akan tetap diberikan sesuai jadwal pada tahun ini. Namun, yang mendapatkan THR hanyalah PNS level eselon III ke bawah. Besarannya tak penuh sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: LBH Jakarta: THR Kerap Jadi Alat agar Perusahaan Tak Bayar Pesangon

"THR tidak dibayarkan, terus gaji 14 pegawai Pemda tidak dibayarkan," ucap Catur.

Setelah anggaran belanja pegawai dan pos belanja lainnya dipangkas, lanjut Catur, total anggaran belanja DKI tahun ini diperkirakan Rp 51 triliun, jauh menurun dibandingkan total APBD senilai Rp 87,95 triliun.

Anggaran belanja Rp 51 triliun itu pun masih lebih besar dibandingkan prediksi pendapatan. Pendapatan Pemprov DKI tahun ini diprediksi hanya sekitar Rp 47 triliun.

Artinya, masih ada defisit sekitar Rp 4 triliun.

"Dari anggaran semula Rp 87 triliun, tinggal Rp 47 triliun kemungkinan pendapatan. Padahal, (anggaran) belanja, setelah dipotong-potong, sekitar Rp 51 triliun, itu termasuk (pemotongan) TKD," kata Catur.

Baca juga: Pemerintah Potong Iuran BPJS Ketenagakerjaan agar Pengusaha Bisa Bayar THR

Pemotongan TKD PNS diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memangkas anggaran belanja sejumlah pos pengeluaran untuk dialihkan menjadi anggaran penanganan Covid-19.

Salah satunya adalah anggaran belanja pegawai. Anggaran yang semula Rp 24,19 triliun dipangkas Rp 5,05 triliun menjadi Rp 19,14 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Masalah PKS Usung Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, PKB: Wajar, Partai Pemenang

Tak Masalah PKS Usung Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, PKB: Wajar, Partai Pemenang

Megapolitan
Warga Sudah Laporkan Dugaan Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo ke Polisi

Warga Sudah Laporkan Dugaan Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo ke Polisi

Megapolitan
Bus yang 'Digetok' Tarif Parkir Liar di Istiqlal Ternyata Bawa Rombongan Pondok Pesantren dari Bandung

Bus yang "Digetok" Tarif Parkir Liar di Istiqlal Ternyata Bawa Rombongan Pondok Pesantren dari Bandung

Megapolitan
Antisipasi Judi Online, Wali Kota Tangsel Cek Ponsel Para ASN

Antisipasi Judi Online, Wali Kota Tangsel Cek Ponsel Para ASN

Megapolitan
Virgoun Suruh Kru Band Beli Sabu, 1 Gram Seharga Rp 1,6 Juta

Virgoun Suruh Kru Band Beli Sabu, 1 Gram Seharga Rp 1,6 Juta

Megapolitan
Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Depan Masjid Istiqlal, padahal Hanya Turunkan Penumpang

Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Depan Masjid Istiqlal, padahal Hanya Turunkan Penumpang

Megapolitan
Sebelum Ditangkap Polisi, Virgoun Akui Pernah Konsumsi Narkoba pada 2012

Sebelum Ditangkap Polisi, Virgoun Akui Pernah Konsumsi Narkoba pada 2012

Megapolitan
Ulah Sopir Taksi 'Online' di Ancol, Serempet Mobil Seorang Wanita lalu Berupaya Kabur hingga Bikin Korban Terseret

Ulah Sopir Taksi "Online" di Ancol, Serempet Mobil Seorang Wanita lalu Berupaya Kabur hingga Bikin Korban Terseret

Megapolitan
Kronologi Dua Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Masjid Istiqlal

Kronologi Dua Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Warga: Kami Sudah Lapor ke Dishub Terkait Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo, tapi Tak Ditanggapi

Warga: Kami Sudah Lapor ke Dishub Terkait Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo, tapi Tak Ditanggapi

Megapolitan
Akhir Pelarian Pria di Tangsel yang Sekap dan Aniaya Pacar, Dibekuk Saat Sembunyi di Rumah Kakak Ipar

Akhir Pelarian Pria di Tangsel yang Sekap dan Aniaya Pacar, Dibekuk Saat Sembunyi di Rumah Kakak Ipar

Megapolitan
DPP PKS Beri Restu Atang Trisnanto Maju Pilkada Bogor 2024

DPP PKS Beri Restu Atang Trisnanto Maju Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Polisi: Wanita yang Ditangkap Bersama Virgoun adalah Kerabat Dekatnya

Polisi: Wanita yang Ditangkap Bersama Virgoun adalah Kerabat Dekatnya

Megapolitan
Anjing yang Gigit Bocah di Kebayoran Lama Dikarantina

Anjing yang Gigit Bocah di Kebayoran Lama Dikarantina

Megapolitan
Pembunuhan Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dihabisi lalu Motor Dibawa Kabur Putrinya

Pembunuhan Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dihabisi lalu Motor Dibawa Kabur Putrinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com