Bus AKAP di Terminal Pulo Gebang Belum Beroperasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengizinkan pengoperasian secara terbatas moda transportasi antarakota, termasuk bus antarkota antarprovi atau AKAP, sejak Kamis (7/5/2020) kemarin.

Kebijakan tersebut hanya berlaku untuk penumpang dengan kriteria tertentu, seperti pejabat negara atau orang dengan kebutuhan khusus yang mendesak.

Namun kebijakan tu belum mempengaruhi aktivitas di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Bernad Octavianus Pasaribu mengatakan, hingga saat ini bus AKAP belum beroperasi.

Baca juga: Aksi Nakal Bus Akap, 31 Pemudik Diturunkan di Jalur Tol untuk Hindari Penyekatan

"Bus AKAP belum kembali beroperasi, belum terinfokan pengoperasionalan kembali bus AKAP," kata Bernad, Jumat (8/5/2020).

Ia menjelaskan, saat ini Terminal Terpadu Pulo Gebang hanya melayani bus dalam kota, seperti transjakarta.

Belum diketahui kapan bus AKAP akan kembali beroperasi.

"Belum pasti (kapan bus AKAP kembali beroperasi) sepertinya, mau ada rencananya pengecualian. Saya belum bisa kasih detailnya soalnya baru mau dibahas," ujar Bernad.

Sebelumnya kegiatan pengangkutan penumpang antarakota (lewat transportasi darat dan udara) dari dan ke zona merah Covid-19 dihentikan untuk mencegah penularan wabah itu. Namun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperbolehkan moda transportasi angkutan penumpang antara kota beroperasi secara terbatas sejak Kamis kemarin. 

Hal tersebut berdasarkan penjabaran Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Baca juga: Dishub DKI: Semua Angkutan Umum AKAP Tetap Dilarang Beroperasi

Dengan demikian, moda transportasi udara, darat, laut, hingga kereta api kembali diperbolehkan untuk beroperasi melayani perjalanan keluar atau masuk wilayah zona merah Covid-19.

Namun, operasi moda transportasi itu dilakukan dengan sejumlah pembatasan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Melalui surat edaran, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjabarkan tiga kriteria yang diperbolehkan keluar atau masuk zona merah.

Pertama, orang-orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan seperti pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan fungsi ekonomi penting.

Kemudian, perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

Terakhir, repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI, dan pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku.