Pemerintah Pusat Akan Izinkan Warga di Bawah 45 Tahun Bekerja, Pemprov DKI Pilih Ikuti Aturan PSBB

Kompas.com - 13/05/2020, 16:07 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah setelah dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/9/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah setelah dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah menuturkan Pemprov DKI Jakarta tetap akan mengikuti aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait aktivitas pekerja dan perusahaan yang harus beroperasi di saat Covid-19.

Hal ini untuk menanggapi kebijakan pemerintahan yang bakal mengizinkan usia di bawah 45 tahun untuk kembali beraktivitas termasuk bekerja.

Andri mengaku tetap akan memakai aturan bahwa yang bisa bekerja hanya pegawai atau karyawan di 11 sektor yang dikecualikan selama PSBB.

Baca juga: Wawali Kota Bekasi Dukung Pemerintah Izinkan Warga di Bawah 45 Tahun Beraktivitas, padahal Faktanya...

"Kalau usia kerja kita serahkan sepenuhnya kepada perusahaan atau tempat usaha yang bersangkutan dan Disnaker tidak mempermasalahkan masalah usia kerja. Yang hanya dilihat oleh Disnaker adalah jenis usahanya," ucap Andri saat dihubungi, Rabu (13/5/2020).

Jika perusahaan tersebut masuk dalam kategori dikecualikan selama PSBB, maka harus tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau masuk kategori yang tidak dikecualikan namun tidak mempunyai IOMKI (izin operasional dan mobilitas kegiatan industri) tetap harus tutup sementara sampai penerapan PSBB," kata dia.

Kemudian, bagi perusahaan yang masuk kategori yang tidak dikecualikan tetapi mempunyai IOMKI boleh tetap beroperasi namun harus memperhatikan protokol Covid-19.

Baca juga: Usia di Bawah 45 Tahun Dianggap Tak Rentan Covid-19, Bagaimana Faktanya di Kabupaten Bekasi?

Diketahui, izin beraktivitas bagi warga di bawah 45 tahun dengan alasan agar kelompok tersebut tak kehilangan mata pencarian.

"Kelompok ini kita beri ruang untuk beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terpapar PHK bisa kita kurangi lagi," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo lewat video conference, Senin (11/5/2020).

Doni menyebutkan, warga yang berusia 45 tahun ke bawah tak termasuk dalam kelompok rentan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRL Tabrak Motor di Jakarta Pusat, Pemotor Selamat karena Berhasil Menghindar

KRL Tabrak Motor di Jakarta Pusat, Pemotor Selamat karena Berhasil Menghindar

Megapolitan
Fakta Kontroversi Nopol RFS di Mobil Rachel Vennya, Disebut Pelat Khusus tapi Dibantah Polisi

Fakta Kontroversi Nopol RFS di Mobil Rachel Vennya, Disebut Pelat Khusus tapi Dibantah Polisi

Megapolitan
Ayu Ting Ting Kembali Laporkan Pemilik Akun Instagram @gundik_empaeng, Kali Ini soal UU ITE

Ayu Ting Ting Kembali Laporkan Pemilik Akun Instagram @gundik_empaeng, Kali Ini soal UU ITE

Megapolitan
Selesai Diotopsi, 2 Korban Tewas akibat Kecelakaan Bus Transjakarta Diserahkan ke Pihak Keluarga

Selesai Diotopsi, 2 Korban Tewas akibat Kecelakaan Bus Transjakarta Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
KPAD: Baru 10 dari 26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi yang Disidangkan

KPAD: Baru 10 dari 26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi yang Disidangkan

Megapolitan
Serikat Buruh Minta UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Serikat Buruh Minta UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Megapolitan
5 Korban Kecelakaan Transjakarta Masih Dirawat Inap di RS Polri, Ada yang Luka di Kepala hingga Patah Tulang

5 Korban Kecelakaan Transjakarta Masih Dirawat Inap di RS Polri, Ada yang Luka di Kepala hingga Patah Tulang

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual di Kota Bekasi Mayoritas Berusia Remaja

Korban Pelecehan Seksual di Kota Bekasi Mayoritas Berusia Remaja

Megapolitan
Pasca-kecelakaan Maut di Cawang, PT Transjakarta Akan Perketat Evaluasi Operator

Pasca-kecelakaan Maut di Cawang, PT Transjakarta Akan Perketat Evaluasi Operator

Megapolitan
Rumah Dinas Penjaga SDN 12 Cawang Hangus Terbakar Saat Ditinggal Nyapu Penghuninya

Rumah Dinas Penjaga SDN 12 Cawang Hangus Terbakar Saat Ditinggal Nyapu Penghuninya

Megapolitan
Berlaku Mulai Hari Ini di Jakarta, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Ditilang Rp 500.000, Motor Rp 250.000

Berlaku Mulai Hari Ini di Jakarta, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Ditilang Rp 500.000, Motor Rp 250.000

Megapolitan
KPAD Kota Bekasi Terima 26 Laporan Pelecehan Seksual Sepanjang 2021

KPAD Kota Bekasi Terima 26 Laporan Pelecehan Seksual Sepanjang 2021

Megapolitan
Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

Megapolitan
Serikat Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Minta Kepastian Kenaikan UMP

Serikat Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Minta Kepastian Kenaikan UMP

Megapolitan
Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.