Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Desak Pemerintah Libatkan Perguruan Tinggi di Depok untuk Genjot Produksi VTM

Kompas.com - 15/05/2020, 20:51 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok, Alif Noeriyanto, mendesak pemerintah memperbanyak sentra produksi VTM [virus/viral transport medium] di Depok.

VTM merupakan wadah untuk membawa/mengirim sampel tubuh pasien, dalam hal ini lendir tenggorokan suspect Covid-19, untuk diteliti kandungan virusnya di laboratorium.

Tanpa VTM, sampel lendir tenggorokan itu tak bisa dikirim ke laboratorium untuk diperiksa positif atau negatif Covid-19.

"Ketika zona-zona merah ditetapkan, ketersediaan VTM harus diperbanyak. Problemnya, bagaimana bisa memperbanyak kalau tempat produksinya sendiri tidak banyak?" kata Alif, Jumat (15/5/2020).

Baca juga: Depok Krisis VTM, Warga Positif Covid-19 Versi Rapid Test Belum Bisa Swab

Depok, termasuk Jabodetabek secara keseluruhan, telah lama ditetapkan sebagai zona merah persebaran Covid-19.

Kapasitas tes yang rendah masih menjadi sorotan hingga saat ini. Depok kemungkinan akan melipatgandakan kemampuan tes itu dengan memperbanyak laboratorium pemeriksaan Covid-19 berbasis PCR dalam waktu dekat.

Akan tetapi, banyaknya laboratorium dan mesin PCR tanpa diimbangi pasokan VTM yang memadai tak akan banyak gunanya.

"Oke kita punya mesin PCR 2 unit di RS Brimob. Ya kasih dong 3.000 VTM. Labkesda akan punya 2 unit mesin PCR, kasih 3.000 VTM. Lumayan toh?" ujar Alif.

"Saya dapat kabar dari beberapa rumah sakit swasta, mereka kekurangan bahkan ada yang enggak punya VTM," lanjut dia.

Sebagai solusi, Alif menyarankan agar pemerintah memanfaatkan kampus-kampus besar yang ada di Kota Depok untuk bantu memperbanyak produksi VTM.

Universitas Indonesia sampai Institut Teknologi Bandung, menurut Alif, seharusnya dikerahkan untuk memproduksi VTM dalam jumlah besar.

Baca juga: IDI: Kasus Covid-19 di Depok Masih Fluktuatif, Bukan Melandai

"Kan kita ada ITB deket Depok, ada UI, kenapa harus ke Eijkman? Sekarang kan juga banyak perusahaan swasta yang punya laboratorium. Jadi, pemerintah perbanyaklah tempat-tempat yang di-approve untuk membuat VTM. Itu penting," ungkap dia.

"Harus ada sarana dan prasarana. Sarananya ada, tapi prasarananya kurang. Ini PR besar bagaimana agar bisa dilengkapi," ujar Alif.

Data hingga Kamis kemarin, Kota Depok mencatat 369 warganya positif Covid-19, sebanyak 67 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 21 lainnya meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com