Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI: Kasus Covid-19 di Depok Masih Fluktuatif, Bukan Melandai

Kompas.com - 15/05/2020, 12:45 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok, Alif Noeriyanto menganggap bahwa tren kasus Covid-19 di Depok, Jawa Barat, terlalu prematur jika disebut melandai.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengumumkan bahwa pada PSBB tahap II, rata-rata pertambahan kasus Covid-19 per hari berkurang ketimbang saat PSBB tahap I maupun sebelum PSBB.

Menurut Alif, berkurangnya pertambahan harian itu bisa jadi hanya tren sementara.

"Menurun bisa karena memang menurun, tapi juga bisa karena pemeriksaan belum banyak, sehingga hasilnya masih segitu-segitu saja," tutur dia ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (15/5/2020) pagi.

"Kalau kita pantau di Depok, beberapa RS memang mengalami penurunan okupansi pasien. Tapi, tidak bisa dilihat begitu saja. Bisa karena sekarang banyak rumah sakit yang handle, jadi sudah tidak sepadat dulu. Menurut kami, ini masih fluktuatif," jelas Alif.

Baca juga: Gubernur Banten Menyesalkan Penumpukan Calon Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Agar angka kasus yang didapat bisa lebih tepercaya, ia menganggap, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok mestinya memperbanyak pemeriksaan.

Idealnya, lanjut Alif, pemeriksaan dilakukan terhadap 10 persen jumlah penduduk. Itu berarti, ada sekitar 240.000 warga Depok yang harus dites.

Masalahnya, hingga saat ini, Kota Depok masih mengandalkan satu-satunya laboratorium rujukan pemeriksaan Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).

Sampai sekarang, baru laboratorium RSUI yang telah ditetapkan pemerintah sebagai laboratorium rujukan resmi pemeriksaan Covid-19 berbasis PCR.

Baca juga: Kronologi Polisi Gadungan Diduga Culik 2 Anak di Depok, Pura-pura Tindak Pelanggaran PSBB

Beberapa rumah sakit lain sebetulnya sudah memiliki mesin PCR, namun hingga sekarang masih dalam proses perizinan.

"Progresnya akan membaik karena kita akan punya sedikitnya 5 mesin PCR yang masuk ke sistem Gugus Tugas. RS Brimob 2, RSUI 1, dan Labkesda 2. Yang di RS Brimob sudah datang tapi belum ditetapkan karena masih izin provinsi segala macam. Kalau yang di Labkesda tinggal menunggu alatnya datang," jelas Alif.

"Di RS Arafik, Citra Medika Cisalak juga sudah ada tapi belum ditetapkan juga. Kalau mau jumlah total, kita bisa punya 8 mesin PCR ditambah RSUD Kota Depok," tambah dia.

Seandainya seluruh potensi pemeriksaan laboratorium berbasis PCR di Depok dikerahkan, jumlah kasus Covid-19 justru diprediksi naik.

Baca juga: Remaja Pembunuh Bocah di Sawah Besar adalah Korban Pelecehan Seksual, Kini Hamil 3,5 Bulan

Angka kasus bisa semakin besar karena akan ada banyak tambahan kasus baru dalam waktu singkat -- kasus-kasus yang selama ini lama terdeteksi karena minimnya kapasitas tes.

Data terbaru per Kamis (14/5/2020), Kota Depok mencatat 369 warganya positif Covid-19, 67 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 21 orang lainnya meninggal dunia.

Angka kematian tersebut belum menghitung 66 kematian suspect/pasien dalam pengawasan (PDP) yang tak kunjung dikonfirmasi Kementerian Kesehatan RI sejak medio Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com