New Normal Bukan Hanya Urusan Cuci Tangan seperti Penjelasan Yurianto

Kompas.com - 18/05/2020, 11:56 WIB
Warga memanfaatkan fasilitas tempat cuci tangan atau wastafel portabel di jalan Bata, Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3/2020). Pemerintah Kota Bogor menerima bantuan berupa tempat cuci tangan portable dari Ikatan Alumni Teknik dan Alumni Ekonomi UI tersebut selain sebagai upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga mencegah penyebaran pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHWarga memanfaatkan fasilitas tempat cuci tangan atau wastafel portabel di jalan Bata, Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3/2020). Pemerintah Kota Bogor menerima bantuan berupa tempat cuci tangan portable dari Ikatan Alumni Teknik dan Alumni Ekonomi UI tersebut selain sebagai upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga mencegah penyebaran pandemi virus Corona (COVID-19).


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia belakangan mulai menggaungkan “hidup berdamai” dengan pandemi Covid-19, yang belum kunjung mampu ditaklukkan.

Ditambah dengan fakta bahwa penemuan vaksin Covid-19 masih lama, “hidup berdamai” seakan menjadi jalan pintas untuk keluar dari masalah.

Dengan menggaungkan istilah baru “the new normal alias pola hidup baru bersama virus corona, pemerintah mengklaim hal ini tidak serta-merta berarti pelonggaran PSBB.

Baca juga: Indonesia Dipaksa Sambut New Normal saat Kematian akibat Covid-19 Diperkirakan 3 Kali Lipat Data Pemerintah

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Indonesia Achmad Yurianto dua hari lalu menyampaikan, dalam konteks new normal, masyarakat diminta mengubah perilaku agar dapat menyesuaikan diri di tengah-tengah sebaran virus corona.

"Bukan menyerah. Berdamai, bukan menyerah. Tetapi kita harus beradaptasi untuk mengubah pola hidup kita, dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, yang benar, yang berdisiplin. Ini yang kita sebut sebagai pola kehidupan yang baru," ujar Yuri dalam keterangan pers daring di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

Baca juga: Pemerintah: Berdamai Bukan Menyerah, tapi Beradaptasi dengan Pola Hidup Baru

"Inilah cara hidup kita yang baru. Cara hidup kita yang selalu membiasakan untuk menjaga kebersihan diri. Selalu membiasakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan kemudian kalau tidak perlu tidak keluar dari rumah," jelasnya.

Masalahnya, pola hidup bersih dan sehat terlalu sederhana untuk sebuah negara beralih ke fase new normal.

Badan Kesehatan Dunia alias WHO merilis enam panduan bagi negara-negara yang ingin beralih ke fase new normal. Keenamnya menitikberatkan pada tanggung jawab penuh pemerintah, bukan semata kesadaran masyarakat.

Baca juga: Sering Disebut-sebut, Apa Itu New Normal?

Pertama, negara tersebut harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 dapat dikendalikan.

Kedua, kapasitas sistem layanan kesehatan termasuk rumah sakit dipastikan sanggup mendeteksi, mengisolasi, memeriksa, dan melacak serta mengarantina orang-orang yang kemungkinan berhubungan dengan pasien Covid-19.

Ketiga, risiko merebaknya wabah sanggup ditekan di lingkungan yang berisiko tinggi, seperti rumah-rumah para lansia hingga tempat-tempat berkerumun.

Keempat, sistem pencegahan di tempat-tempat kerja dapat diukur secara pasti, melalui physical distancing, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan etika batuk/bersin.

Baca juga: Simak, Panduan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 untuk Sambut New Normal

Kelima, risiko penularan kasus impor dapat ditangani.

Keenam, komunitas-komunitas/warga bisa “bersuara” (soal pandemi) dan dilibatkan dalam transisi menuju new normal.

Di samping itu, panduan tersebut sebetulnya ditujukan untuk negara-negara Eropa, karena beberapa negara di sana mulai menunjukkan tanda-tanda membaik berdasarkan kajian ilmiah, seperti Spanyol, Italia, Jerman, Perancis, dan Swiss.

Sementara itu, Indonesia masih bergelut dengan kenaikan kasus Covid-19 setiap hari dengan masalah minimnya pemeriksaan.

Baca juga: Baru Mengetes 52 Orang Per 1 Juta Penduduk, Bagaimana Tes Virus Corona di Indonesia?

Perwakilan Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19, Irma Hidayana mengungkapkan, pola hidup bersih dan sehat seperti yang disampaikan Yurianto hanya “pelengkap” dari langkah-langkah yang mestinya ditempuh pemerintah sebelum beralih ke fase new normal.

“Pola hidup seperti cuci tangan dan memakai masker, menjadi bagian komplementer dari syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan data yang akurat dan transparan bahwa wabah bisa dikendalikan,” jelas Irma melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (18/5/2020).

“Selain itu, yang sangat penting adalah negara tersebut memiliki kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk ketersediaan rumah sakit, menekan risiko wabah, serta memastikan penerapan langkah-langkah pencegahan di tempat kerja, selain juga memastikan komunitas memiliki suara dan terlibat dalam transisi,” imbuh dia.

Baca juga: Epidemiolog: PSBB Bisa Dilonggarkan jika Kasus Covid-19 Menurun dan Kapasitas Tes Meningkat

Ditilik dari ketersediaan data, minimnya tes Covid-19 yang dilakukan Indonesia membuat data yang dirilis pemerintah tidak 100 persen mencerminkan situasi di lapangan.

Jumlah kasus kematian, misalnya, diperkirakan 3 kali lebih besar dibandingkan data yang dirilis pemerintah.

Selain itu, pemerintah pun belum bisa memastikan bahwa peluang penularan Covid-19 di tempat-tempat berkerumun dapat dicegah, sekalipun mengklaim tidak ada pelonggaran PSBB.

Belakangan, tempat-tempat publik seperti jalan raya, pasar, hingga bandara kembali dipadati oleh warga.

“Laporan yang dikumpulkan LaporCovid-19 dari chatbot laporan warga juga menunjukkan bahwa keramaian masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama PSBB. Mulai dari kegiatan berkumpul di ruang-ruang publik dan jalan, aktivitas ekonomi, hingga kegiatan ibadah yang mengabaikan penerapan pembatasan fisik,” jelas Irma.

Irma, bersama dokter emergensi Tri Maharani dan epidemiolog Beben Benyamin beranggapan, pemerintah harus lebih dulu memastikan data Covid-19 betul-betul transparan sebelum memutuskan beralih ke fase new normal.

Baca juga: Remehkan Virus Corona, Epidemiolog Sebut Bisa Jadi Bumerang

“Pemerintah dituntut menekan penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia dengan menjalankan tugasnya melalui memperbanyak tes PCR dan mempercepat proses pelaporan, penelusuran kontak dengan pasien positif, dan penegakan karantina selama minimal 14 hari terhadap mereka yang diduga telah terinfeksi,” ujar mereka.

“Pemerintah dituntut mengikuti panduan WHO dalam melaporkan korban Covid-19 dengan memasukkan ODP/PDP yang meninggal. Keputusan untuk transisi menuju ‘new normal; dengan membuka kembali aktivitas ekonomi harus didasari pada indikator yang terukur dengan data-data yang bisa dipercaya secara ilmiah dan transparan.”



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembali Langgar PPKM, Tiga Restoran di Bekasi Timur Disegel

Kembali Langgar PPKM, Tiga Restoran di Bekasi Timur Disegel

Megapolitan
Tim DVI Pakai Data CCTV di Bandara untuk Identifikasi Korban Sriwijaya Air

Tim DVI Pakai Data CCTV di Bandara untuk Identifikasi Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
PPKM di Bekasi, 120 Orang Ditegur karena Tak Pakai Masker, Tempat Hiburan Ditutup Sementara

PPKM di Bekasi, 120 Orang Ditegur karena Tak Pakai Masker, Tempat Hiburan Ditutup Sementara

Megapolitan
UPDATE 18 Januari: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Hampir Tembus 5000 Orang

UPDATE 18 Januari: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Hampir Tembus 5000 Orang

Megapolitan
Update Identifikasi Korban Sriwijaya Air, Tim DVI Terima 438 Sampel DNA dan 308 Kantong Jenazah

Update Identifikasi Korban Sriwijaya Air, Tim DVI Terima 438 Sampel DNA dan 308 Kantong Jenazah

Megapolitan
Penghuni Indekos di Cipete Utara Ditemukan Meninggal

Penghuni Indekos di Cipete Utara Ditemukan Meninggal

Megapolitan
Sepekan PSBB, Lalu Lintas Pesepeda di Jakarta Meningkat, Kendaraan Bermotor Menurun

Sepekan PSBB, Lalu Lintas Pesepeda di Jakarta Meningkat, Kendaraan Bermotor Menurun

Megapolitan
Kerumunan di Camden Bar Menteng, Polisi Periksa 9 Saksi dan Segera Tentukan Tersangka

Kerumunan di Camden Bar Menteng, Polisi Periksa 9 Saksi dan Segera Tentukan Tersangka

Megapolitan
Tim SAR Persempit Wilayah Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Laut

Tim SAR Persempit Wilayah Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Laut

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemprov DKI Diminta Waspadai Kerumunan Saat Pembagian BST

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemprov DKI Diminta Waspadai Kerumunan Saat Pembagian BST

Megapolitan
Geng 'Gemtas' dan 'Tuyul' Saling Lempar Batu di Manggarai, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Geng "Gemtas" dan "Tuyul" Saling Lempar Batu di Manggarai, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Megapolitan
Daftar 29 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Diidentifikasi, Salah Satunya Bayi Berusia 11 Bulan

Daftar 29 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Diidentifikasi, Salah Satunya Bayi Berusia 11 Bulan

Megapolitan
Daftar Temuan Penting Selama 10 Hari Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Daftar Temuan Penting Selama 10 Hari Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Hari-10, Kelanjutan Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Ditentukan Senin Ini

Hari-10, Kelanjutan Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Ditentukan Senin Ini

Megapolitan
Tambah 48 Kasus Covid-19 di Tangsel, 562 Pasien Masih Dirawat

Tambah 48 Kasus Covid-19 di Tangsel, 562 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X