Kompas.com - 19/05/2020, 06:24 WIB
Warga menunjukkan masker kain yang didesain dengan tulisan Jangan Mudik sebelum dibagikan kepada masyarakat di Pekanbaru, Riau, Senin (11/5/2020). Kegiatan ini sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan atau mudik pada tahun 2020 ini dalam upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj. ANTARA FOTO/Rony MuharrmanWarga menunjukkan masker kain yang didesain dengan tulisan Jangan Mudik sebelum dibagikan kepada masyarakat di Pekanbaru, Riau, Senin (11/5/2020). Kegiatan ini sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan atau mudik pada tahun 2020 ini dalam upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj.
Penulis Cynthia Lova
|

“Nah itulah makanya masyarakat tambah bingung lagi ‘kenapa saya enggak boleh sama sekali (mudik). Ini kan semuanya bus itu diizinkan lalu buat apa? kalau penumpangnya dilarang kan sama aja bohong, itu kan jadi kebohongan publik,” ujar Trubus.

“Menurut saya arahan Bapak Presiden ini sudah benar tapi berbeda-berbeda aturan dari yang di bawahnya, jadi masyarakat dan Pemda sama-sama bingung,” ujar Trubus.

Baca juga: Duduk Perkara Kesimpangsiuran Mudik Lokal, Boleh atau Dilarang?

Menurut dia, bahkan setelah dibukanya transportasi dengan berbagai syarat untuk mudik membuat masyarakat banyak yang tidak lagi patuh dengan PSBB.

Hal itu dibuktikan dengan ramainya penumpang Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu yang tidak bisa dipastikan apakah hendak mudik atau ada urusan bisnis maupun keluarga.

Peristiwa itu pun dinilai tak bisa dikendalikan seluruhnya oleh aparat lantaran kurangnya personel.

“Karena informasi yang simpang siur dari kebijakan Pemerintah yang tumpang tindih, akhirnya masyarakat bingung enggak karuan. Buat surat izin, namun kita enggak tahu apakah itu original atau tidak. Bagaimana mau dicek aparat dengan personel terbatas, makanya bandara itu ramai dari Pukul 02.00 WIB hingga 20.00 WIB,” ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain ramai di Bandara Soekarno Hatta, Trubus juga melihat bus-bus di Terminal Pulo Gebang yang jadi satu-satunya bus Antar Kota Antar Provinsi beroperasi mulai ramai.

Beberapa penumpang pun ada yang tak diperbolehkan mudik meski sudah ada izin dan membawa surat keterangan dari RT dan RW.

Baca juga: Larang Warga Mudik Lokal, Anies Sebut Virus Corona Tidak Kenal Lebaran

“Surat keterangan RT RW pada awalnya dibolehkan jalan, tapi setelah ada surat edaran dari gugas tugas enggak boleh. Jadi kelihatannya jalur darat enggak boleh mudik tapi malah di jalur terbang dilonggarkan,” tutur dia.

Sebelumnya, Pengoperasionalan kembali moda transportasi antarkota antarprovinsi bukan berarti pemerintah telah mencabut larangan mudik.

Hal itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas ihwal percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui telekonferensi, Senin (18/5/2020).

"Perlu diingat juga yang dilarang itu mudiknya, bukan (penggunaan) transportasinya," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah tetap melarang masyarakat mudik demi mencegah penyebaran Covid-19 di daerah.

Adapun moda transportasi jarak jauh diizinkan kembali beroperasi demi kelancaran distribusi logistik dan alat kesehatan.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Remaja Tenggelam di Kali Teluk Gong

Seorang Remaja Tenggelam di Kali Teluk Gong

Megapolitan
Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan, Modusnya Menggantikan PNS yang Dipecat dan Meninggal karena Covid-19

Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan, Modusnya Menggantikan PNS yang Dipecat dan Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
BPN Kota Bogor Siapkan Layanan Berbasis Digital untuk Permudah Masyarakat Urus Sertifikat Tanah

BPN Kota Bogor Siapkan Layanan Berbasis Digital untuk Permudah Masyarakat Urus Sertifikat Tanah

Megapolitan
Perluas Pangsa Pasar, Pemkot Bekasi Permudah Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM

Perluas Pangsa Pasar, Pemkot Bekasi Permudah Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM

Megapolitan
Catat, Ini Titik Rawan Ranjau Paku di Jakarta Selatan

Catat, Ini Titik Rawan Ranjau Paku di Jakarta Selatan

Megapolitan
RPTRA di Jakarta Pusat Kurang Perawatan akibat Anggaran Dipangkas untuk Penanganan Covid-19

RPTRA di Jakarta Pusat Kurang Perawatan akibat Anggaran Dipangkas untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Panel Tiang Listrik di Jalan WR Supratman Ciputat Terbakar

Panel Tiang Listrik di Jalan WR Supratman Ciputat Terbakar

Megapolitan
Video Dugaan Pungli di Pasar Kramatjati Viral, Pengelola Pasang Imbauan

Video Dugaan Pungli di Pasar Kramatjati Viral, Pengelola Pasang Imbauan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Segera Pindahkan Makam yang Tertimbun Sampah

Pemkot Bekasi Segera Pindahkan Makam yang Tertimbun Sampah

Megapolitan
Tebar Ranjau Paku di Jalan Gatot Soebroto, Penambal Ban Manfaatkan Situasi PPKM Level 3

Tebar Ranjau Paku di Jalan Gatot Soebroto, Penambal Ban Manfaatkan Situasi PPKM Level 3

Megapolitan
Ratusan Makam di Bekasi Hilang Tertimbun Sampah

Ratusan Makam di Bekasi Hilang Tertimbun Sampah

Megapolitan
Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan Modus Penerimaan PNS, Para Korban Rugi Rp 9,7 M

Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan Modus Penerimaan PNS, Para Korban Rugi Rp 9,7 M

Megapolitan
Dari Berbagi Seporsi Nasi, Berujung Gerakan yang Menginspirasi

Dari Berbagi Seporsi Nasi, Berujung Gerakan yang Menginspirasi

Megapolitan
Akan Ada 148 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Pekan Depan

Akan Ada 148 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Pekan Depan

Megapolitan
PTM Jenjang SD di Kota Tangerang Dibatalkan, Dindik: Jangan Sampai Ada Klaster Covid-19

PTM Jenjang SD di Kota Tangerang Dibatalkan, Dindik: Jangan Sampai Ada Klaster Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.