Kompas.com - 29/05/2020, 17:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Jumat (15/5/2020). Tangkapan layar dari akun Youtube Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Jumat (15/5/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya menerima 50 persen dari total tunjangan kinerja daerah (TKD) sejak April 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, 25 persen dari TKD para PNS dipangkas dan dialihkan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19.

Sementara pembayaran TKD sebesar 25 persen lainnya ditunda.

"25 persen direalokasi untuk mengamankan anggaran bansos dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19," ujar Anies dalam video yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Politisi PSI Sayangkan THR TGUPP Tak Dipangkas seperti Tunjangan PNS Pemprov DKI

Perubahan TKD yang diterima PNS DKI Jakarta tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dalam Pergub itu disebutkan, TKD PNS DKI Jakarta dipangkas dan ditunda sejak April 2020 sampai Desember 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

TKD PNS DKI yang ditunda akan dibayarkan pada 2021, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Pelaksanaan pembayaran penundaan penghasilan dilakukan dengan memerhatikan alokasi, siklus, dan kemampuan APBD pada tahun anggaran berikutnya," demikian bunyi Pasal 6 Ayat 2 Pergub tersebut.

Baca juga: THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Gubernur Anies mengingatkan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) untuk memprioritaskan dan menomorsatukan rakyat, terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Saya perintahkan kepada semua ASN di Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap sebagai penyelenggara negara yang kesatria, yang tangguh, yang tabah, yang tak lunglai menghadapi cobaan," ujar Anies.

"Kita berada di garis terdepan. Kita harus beri contoh sikap tangguh. Perhatikan ini semua, jangan ada yang lemah, lembek, mudah mengeluh menghadapi situasi seperti ini," lanjut dia.

Menurut Anies, bukan hanya para PNS yang terkena dampak pandemi ini. Namun, semua warga Jakarta, termasuk para tenaga medis juga terkena imbasnya.

Bahkan, ribuan pegawai dan karyawan perusahaan yang juga kehilangan pendapatan dan harus menutup usaha.

"Ribuan orang kehilangan pendapatan secara total, ada yang kehilangan pekerjaan dan tidak sedikit yang usahanya berhenti sama sekali," kata Anies.

"Jadi bukan hanya kita di Pemprov DKI Jakarta yang terdampak, semua terdampak. Tapi, harus kita ingat bahwa semua yang terdampak itu, mereka bukanlah penyelanggara negara. Berbeda dengan kita," lanjut dia.

Baca juga: THR TGUPP Tidak Disunat, Ini Penjelasan BKD DKI Jakarta

Anies menyebut bahwa sikap dan tindakan para PNS harus bisa lebih besar dari sekadar urusan gaji dan tunjangan.

Ia mengingatkan, meski anggaran dan pendapatan PNS berkurang, tetapi harus berkomitmen untuk melayani rakyat.

"Tunjukkan bahwa pikiran, ucapan, tindakan kita jauh lebih besar dari sekadar urusan gaji, tunjangan, atau urusan fasilitas lain. Kita harus ingat, di sisi depan baju seragam kita di sini ada simbol abdi negara," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir menjelaskan, TKD PNS dibayarkan 75 persen dengan rincian 50 persen dibayarkan, 25 persen sisanya ditunda.

"Kalau mampunyai 50 persen, ya sesuaikan 50 persen. Namun, kebijakan kita hanya diberi 75 persen, 25 persen rasionalisasi, hanya yang dibayarkan 50 persen, 25 persen sisanya ditunda," kata Chaidir.

"Nanti ketika stabil entah di triwulan tiga atau empat, maka akan dibayarkan dan dikembalikan normal kembali plus yang ditunda karena itu adalah piutang daerah pada PNS," lanjut dia.

Adapun pendapatan pajak DKI turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, atau tersisa 45 persen.

Anggaran pun turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun atau 53 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Megapolitan
Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Kucurkan 'Uang Lelah' Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Pemkot Depok Kucurkan "Uang Lelah" Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

Megapolitan
Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Megapolitan
Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Megapolitan
Pengakuan Pengemudi Taksi Online yang Tabrak 2 Jambret hingga Tewas: “Saya Kejar, Tabrak, Dia Mental”

Pengakuan Pengemudi Taksi Online yang Tabrak 2 Jambret hingga Tewas: “Saya Kejar, Tabrak, Dia Mental”

Megapolitan
Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Megapolitan
Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Megapolitan
Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Megapolitan
Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.