Anies Sebut Krisis Ekonomi Mulai Terasa di Jakarta Dampak Covid-19

Kompas.com - 30/05/2020, 05:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj. ANTARAFOTO/Deka Wira SGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj.

Realokasi anggaran

Dampak pandemi Covid-19, Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya menerima 50 persen dari total tunjangan kinerja daerah (TKD) sejak April 2020.

Sebanyak 25 persen dari TKD para PNS dipangkas dan dialihkan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19.

Sementara pembayaran TKD sebesar 25 persen lainnya ditunda.

Baca juga: 25 Persen TKD PNS DKI Dipangkas, 25 Persen Lagi Ditunda

Perubahan TKD yang diterima PNS DKI Jakarta tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dalam Pergub itu disebutkan, TKD PNS DKI Jakarta dipangkas dan ditunda sejak April 2020 sampai Desember 2020.

TKD PNS DKI yang ditunda akan dibayarkan pada 2021, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun, ada beberapa golongan PNS yang tetap menerima TKD penuh, yakni PNS yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, Pemprov DKI juga memangkas insentif pemungutan pajak daerah. Insentif itu adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam memungut pajak daerah.

Pemprov DKI juga mencoret tunjangan transportasi bagi pejabat DKI.

Baca juga: Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolres Metro Jaksel Harap Pedemo Sampaikan Pendapat dengan Santun

Kapolres Metro Jaksel Harap Pedemo Sampaikan Pendapat dengan Santun

Megapolitan
Cegah Pelajar Ikut Demo, TNI-Polri Jaga Perbatasan Cikupa dan Curug Tangerang

Cegah Pelajar Ikut Demo, TNI-Polri Jaga Perbatasan Cikupa dan Curug Tangerang

Megapolitan
8 Polisi Bekasi yang Terpapar Covid-19 Usai Amankan Demo Mulai Membaik

8 Polisi Bekasi yang Terpapar Covid-19 Usai Amankan Demo Mulai Membaik

Megapolitan
Jelang Unjuk Rasa, 1.200 Personel Amankan Obyek Vital dan Sentra Perekonomian di Jaksel

Jelang Unjuk Rasa, 1.200 Personel Amankan Obyek Vital dan Sentra Perekonomian di Jaksel

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Orang yang Diduga Gerakkan Pelajar Saat Demo Rusuh di Jakarta

Polisi Tangkap 3 Orang yang Diduga Gerakkan Pelajar Saat Demo Rusuh di Jakarta

Megapolitan
Ada Demonstrasi di Jakarta Hari Ini, Begini Kondisi Lalin Bekasi

Ada Demonstrasi di Jakarta Hari Ini, Begini Kondisi Lalin Bekasi

Megapolitan
Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Jalan Medan Merdaka Barat Ditutup Selasa Pagi

Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Jalan Medan Merdaka Barat Ditutup Selasa Pagi

Megapolitan
Pukul 09.10 WIB, Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja Mulai Padati Patung Kuda

Pukul 09.10 WIB, Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja Mulai Padati Patung Kuda

Megapolitan
Cara Anarko Susupi Aksi Massa, Ganti Pedemo dengan Anggota Perusuh

Cara Anarko Susupi Aksi Massa, Ganti Pedemo dengan Anggota Perusuh

Megapolitan
Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi 4 Rute Layanan Bus Transjakarta

Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi 4 Rute Layanan Bus Transjakarta

Megapolitan
Kota Tangerang Buka Pendaftaran Online untuk Stimulus UMKM

Kota Tangerang Buka Pendaftaran Online untuk Stimulus UMKM

Megapolitan
DPRD DKI: Perda Penanganan Covid-19 Memperkuat Jaminan Sosial Masyarakat

DPRD DKI: Perda Penanganan Covid-19 Memperkuat Jaminan Sosial Masyarakat

Megapolitan
PSBB Jilid Ke-12 Berakhir Hari Ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Tangsel?

PSBB Jilid Ke-12 Berakhir Hari Ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Tangsel?

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Perda Jakarta: Warga Tolak Swab Test dan Vaksin Didenda Rp 5 juta

[POPULER JABODETABEK] Perda Jakarta: Warga Tolak Swab Test dan Vaksin Didenda Rp 5 juta

Megapolitan
Lima Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Dewi Sartika, Truk hingga Taksi Ringsek

Lima Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Dewi Sartika, Truk hingga Taksi Ringsek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X