Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Kompas.com - 03/06/2020, 12:43 WIB
Ilustrasi cegah Covid-19 di transportasi umum. FreepikIlustrasi cegah Covid-19 di transportasi umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan tatanan kenormalan baru atau new normal dikhawatirkan menimbulkan kepadatan penumpang di transportasi umum.

Padahal, selama new normal berlaku, tetap harus menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik untuk mencegah penularan Covid-19.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menjelaskan, implementasi kenormalan baru harus diperhatikan lebih dari sekadar persiapan protokol kesehatannya.

Baca juga: Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Tetapi juga bagaimana mengatur aktivitas masyarakat atau jadwal kerja perkantoran agar jumlah penumpang bisa disesuaikan dengan kapasitas angkutan umum di ibu kota.

"Kalau kebiasaan baru diterjemahkan sebagai semuanya masuk kerja dan jadwal seperti sebelum pandemi bisa dipastikan angkutan umum massal di Jabodetabek tidak dapat menjamin jaga jarak fisik," ujar Djoko ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (3/6/2020).

Menurut dia, upaya mendorong penerapan jaga jarak fisik dengan penambahan kapasitas angkutan umum pada jam-jam sibuk sulit diterapkan.

Djoko mencotohkan, penambahan kereta rel listrik (KRL) yang sudah cukup maksimal dan tidak mungkin ditambahkan kembali.

"Nambah kapasitas lagi agak berat kalau KRL karena sudah maksimal, jalur Jakarta-Bogor itu jadwal headaway sudah maksimal, rangkaiannya sudah maksimal," kata dia.

Penambahan kapasitas bus Transjakarta, lanjut dia, sebenarnya bisa dilakukan dan dapat menjadi solusi agar kepadatan penumpang bisa terurai.

Namun, tidak semua penumpang mau langsung beralih ke angkutan seperti bus karena karena waktu tempuh yang lebih lama.

"Artinya jangan hanya melihat dari sisi transportasinya tetapi kita melihat dari sisi kegiatan. Mengatur kegiatannya," kata Djoko.

Untuk itu, kata Djoko, pada masa new normal aktivitas masyarakat harus tetap dikendalikan.

Tidak semuanya harus kembali bekerja di kantor dan perlu diatur ulang jadwal kerja agar pergerakan orang bervariasi.

"Sebab sumber permasalahan bukan di sektor transportasinya, namun pada bagaimana pengaturan kegiatan manusianya," kata Djoko.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei

Megapolitan
Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Megapolitan
Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Megapolitan
KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Megapolitan
Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

Megapolitan
Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Megapolitan
Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Megapolitan
Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X