Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Wali Murid yang Anaknya Tak Lolos Jalur Afirmasi dan Zonasi PPDB Jakarta

Kompas.com - 25/06/2020, 20:26 WIB
Tria Sutrisna,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di DKI Jakarta menuai kritikan dan mendapat keluhan para orangtua.

Sistem PPDB yang diberlakukan tahun ini dinilai tidak adil sebab mengutamakan calon murid yang berusia lebih tua.

Sejumlah orangtua murid merasa nilai rapor bukan menjadi suatu hal yang berguna untuk menentukan siswa bisa masuk ke sekolah negeri.

Savira Maulidia (22), warga Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat, yang sedang mengurus pendaftaran adiknya yang baru lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) misalnya. Dia menceritakan, adiknya berkali-kali tidak lolos PPDB di semua Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dipilihnya.

Baca juga: PPDB Jakarta dan Polemik soal Prioritas Siswa Berusia Lebih Tua...

Pada awalnya sang adik ikut serta dalam PPDB jalur afirmasi. Namun adinya itu tidak lolos.

"Kalau belum keterima di manapun masih bisa coba ikut seleksi lagi. Ya sudah diajuin lagi. Pilih sekolah yang masih satu kelurahan, tapi tetap kalah sama yang umurnya tua," tutur Savira, Kamis (25/6/2020).

Ketika jalur zonasi dibuka Kamis ini, Savira kembali mendaftar sang adik ke sekolah negeri seiring dengan pembukaan PPDB jalur zonasi itu.

Hasilnya, sang adik kembali terlempar dari daftar calon siswa dan tidak lolos karena usianya yang lebih muda dari peserta lain.

"Bertahan cuma sampai siang, mental lagi di semua sekolah. Umur adik saya 15 tahun 4 bulan, tetapi sekarang zonasi umur terendahnya 15 tahun 7 bulan," lanjut dia.

Savira berpendapat, sistem PPDB yang mengedepankan siswa berusia lebih tua tidak tepat. Para calon peserta didik sudah berusaha mengejar nilai sebaik mungkin agar bisa masuk ke sekolah negeri.

"Enggak diterima sekolah negeri karena nilai itu masih masuk akal dan bisa diterima. Tapi kalau karena umur kurang itu enggak adil," kata Savira.

Kendati tidak lolos di dua jalur PPDB, Savira mengaku masih belum menyiapkan sekolah swasta untuk menjadi cadangan jika adiknya pada akhirnya tidak diterima sekolah negeri.

"Swasta masih bingung di mana. Lagi Covid gini enggak bisa survei sekolah juga. Terus masih mau coba lagi, ada jalur selanjutnya lewat prestasi dan itu baru dilihat nilainya," kata Savira.

Kondisi serupa dikeluhkan Astuti (33), warga Kelurahan Srengseng Sawah. Dia mendaftarkan anaknya yang baru lulus sekolah dasar (SD) ke sejumlah SMP negeri melalui jalur PPDB zonasi.

Namun, Astuti harus menerima hasil yang mengecewakan karena sang anak langsung tergeser dari daftar penerima calon siswa baru di sekolah yang ditujunya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com