Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD PDI-P DKI Laporkan Aksi Pembakaran Bendera ke Polda Metro

Kompas.com - 26/06/2020, 19:09 WIB
Rindi Nuris Velarosdela,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta, Jumat (26/6/2020), melaporkan ke Polda Metro Jaya aksi pembakaran bendera partai itu oleh sejumlah orang pada Rabu lalu.

Aksi pembakaran bendera PDI-P itu terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu lalu.

Dalam laporan ke Polda Metro Jaya itu, pihak pelapor adalah pengacara PDI-P, Ronny Berty Talapessy, sementara pihak terlapor masih dalam proses penyelidikan.

"Kami telah resmi melaporkan terkait dengan perusakan bendera partai PDI-Perjuangan," kata Ronny saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat.

Baca juga: Bendera PDI-P Dibakar, Kader di Surabaya Diminta Menahan Diri

Menurut Ronny, pembakaran bendera partai itu berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dan atau penghasutan untuk menyatakan permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap golongan partai politik.

Dalam laporannya, Ronny melampirkan barang bukti, di antaranya print-out pemberitaan dan video pembakaran di media sosial.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Wiliam Yani mengatakan, pihaknya melaporkan peristiwa pembakaran bendera itu berdasarkan perintah pimpinan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Kami meminta kepada pihak kepolisian, selain pembakar itu tolong dicek, juga ada enggak dalangnya, ada enggak orang di belakangnya yang membuat suasana ini jadi panas," ujar Wiliam.

Pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut adalah Pasal 160 KUHP dan atau 170 KUHP dan atau pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Kekerasan atau Pengrusakan terhadap barang dan atau Penghasutan untuk Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Penghinaan terhadap Golongan Partai Politik.

Baca juga: Soal Peristiwa Pembakaran Bendera PDI-P, Polri Janji Profesional

Peristiwa pembakaran bendera itu menjadi perhatian serius Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kamis kemarin, Megawati mengeluarkan surat perintah harian kepada semua kader PDI-P di seluruh Indonesia. Melalui surat tersebut, ia meminta aksi pembakaran bendera itu diproses secara hukum.

Setiap kader PDI-P yang mengetahuinya harus mengawal proses hukum tersebut. Megawati juga menegaskan, partainya tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tampung dan Bantu Jual Jam Tangan Mewah, Tiga Orang Ditangkap Terkait Perampokan di PIK 2

Tampung dan Bantu Jual Jam Tangan Mewah, Tiga Orang Ditangkap Terkait Perampokan di PIK 2

Megapolitan
Firli Bahuri Tak Juga Ditahan Setelah 7 Bulan Tersangka, Pengamat: Sangat Mungkin Ada Intervensi

Firli Bahuri Tak Juga Ditahan Setelah 7 Bulan Tersangka, Pengamat: Sangat Mungkin Ada Intervensi

Megapolitan
Rayakan HUT Ke-497 Jakarta, PAM Jaya Gelar Khitanan Massal Gratis untuk 497 Anak

Rayakan HUT Ke-497 Jakarta, PAM Jaya Gelar Khitanan Massal Gratis untuk 497 Anak

Megapolitan
Usai Disoroti Bima Arya, Pemkot Bogor Bersihkan Tumpukan Sampah di Jalan Merdeka

Usai Disoroti Bima Arya, Pemkot Bogor Bersihkan Tumpukan Sampah di Jalan Merdeka

Megapolitan
Perampok Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2 Jadi Tersangka, Terancam Hukuman Mati

Perampok Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2 Jadi Tersangka, Terancam Hukuman Mati

Megapolitan
Penampakan Jam Tangan Mewah Miliaran Rupiah yang Digasak Perampok di PIK 2, dari Rolex sampai Audemars Piguet

Penampakan Jam Tangan Mewah Miliaran Rupiah yang Digasak Perampok di PIK 2, dari Rolex sampai Audemars Piguet

Megapolitan
Buntut Guyonan Siswi SMP Jakarta Soal Palestina : Tuai Kecaman, Minta Maaf hingga Wajib Lapor

Buntut Guyonan Siswi SMP Jakarta Soal Palestina : Tuai Kecaman, Minta Maaf hingga Wajib Lapor

Megapolitan
Hendak Maju Pilkada Bogor 2024, Aji Jaya Bintara Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo

Hendak Maju Pilkada Bogor 2024, Aji Jaya Bintara Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo

Megapolitan
Disnaker DKI Belum Terima Laporan Terkait Kabar 450 Karyawan Tokopedia Di-PHK

Disnaker DKI Belum Terima Laporan Terkait Kabar 450 Karyawan Tokopedia Di-PHK

Megapolitan
Lift JPO Pinisi Sudirman 40 Hari Tak Beroperasi, Wali Kota Jakpus: Kewenangan Pemprov

Lift JPO Pinisi Sudirman 40 Hari Tak Beroperasi, Wali Kota Jakpus: Kewenangan Pemprov

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Distribusi Daging Kurban Pakai Besek Bambu dan Daun Pisang, Bukan Kantong Plastik

Pemprov DKI Imbau Distribusi Daging Kurban Pakai Besek Bambu dan Daun Pisang, Bukan Kantong Plastik

Megapolitan
Polres Jaktim Kirim Personel ke Pati, Tangani Kasus Bos Rental yang Tewas Dikeroyok

Polres Jaktim Kirim Personel ke Pati, Tangani Kasus Bos Rental yang Tewas Dikeroyok

Megapolitan
Sampah Menggunung di Pasar Merdeka Bogor, DLH Sebut Truk Pengangkut Sedang Diperbaiki

Sampah Menggunung di Pasar Merdeka Bogor, DLH Sebut Truk Pengangkut Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Waspada, Ini Ciri-ciri Makanan Mengandung Formalin dan Boraks

Waspada, Ini Ciri-ciri Makanan Mengandung Formalin dan Boraks

Megapolitan
Rampok Gasak 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2, Ada Rolex, Audemars Piguet, dan Patek Philippe

Rampok Gasak 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2, Ada Rolex, Audemars Piguet, dan Patek Philippe

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com