Dede Yusuf Kritik Pemprov DKI yang Alokasikan Kuota Jalur Zonasi PPDB Sebesar 40 Persen

Kompas.com - 30/06/2020, 15:39 WIB
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf usai acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Komisi IX DPR Dede Yusuf usai acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya mengalokasikan kuota jalur zonasi sebesar 40 persen pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Menurut Dede, kuota tersebut seharusnya dilebihkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB yang mengalokasikan kuota jalur zonasi sebesar 50 persen.

Hal ini disampaikan Dede saat audiensi orangtua calon peserta didik baru (CPDB) dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.

Baca juga: Kisruh Jalur Zonasi PPDB DKI, Putra Nababan Sebut Anies Menambah Beban Masyarakat

"Kami melihat ada kesalahan dalam mendahulukan faktor usia. Yang harus didahulukan dalam Permendibud itu jarak. Zonasi itu 50 bahkan bisa 60 persen bukan 40 persen," ucap Dede di ruang rapat Nusantara II, DPR RI, Selasa (30/6/2020).

Dede menuturkan, ke depannya Komisi X bakal meminta jalur zonasi bukan lagi hanya bergantung pada jarak dan usia melainkan nilai.

"Ke depan kami dorong bukan hanya jarak tapi nilai. Walaupun bukan jalur prestasi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Seorang Calon Siswa Menangis di Komisi X DPR karena Tak Diterima Lewat Jalur Zonasi PPDB DKI

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini khawatir dengan peraturan Pemprov DKI yang mementingkan usia tertua dalam jalur zonasi bakal diikuti wilayah lainnya.

"Kami takut ada provinsi lain mengambil sikap yang sama. Kami minta kemendikbud dan pemprov bahwa ini harus menjadi atensi," tuturnya.

Diketahui, jalur zonasi PPDB tahun ini menuai polemik karena dianggap memprioritaskan anak berusia tua.

Baca juga: Sistem PPDB DKI Dikecam, Orangtua Murid Minta Pembatalan dan Adukan Kadisdik ke Ombudsman

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Duta Besar dari Uni Eropa Tanam Pohon di Taman Wisata Mangrove Angke

6 Duta Besar dari Uni Eropa Tanam Pohon di Taman Wisata Mangrove Angke

Megapolitan
Bakal Ikuti PTM Terbatas, Murid SD Berusia 12 Tahun di Kota Tangerang Divaksinasi Covid-19

Bakal Ikuti PTM Terbatas, Murid SD Berusia 12 Tahun di Kota Tangerang Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Kejar 4 Pengeroyok yang Sebabkan Seorang Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang

Polisi Kejar 4 Pengeroyok yang Sebabkan Seorang Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang

Megapolitan
Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang, Polisi: Habis Main Tak Mau Bayar lalu Dikeroyok

Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang, Polisi: Habis Main Tak Mau Bayar lalu Dikeroyok

Megapolitan
Mengenal Mustafa Kemal Ataturk, Namanya Akan Digunakan di Jalan Jakarta tapi Diprotes MUI dan PKS

Mengenal Mustafa Kemal Ataturk, Namanya Akan Digunakan di Jalan Jakarta tapi Diprotes MUI dan PKS

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Tabrak Lari di Kemayoran

Polisi Selidiki Kasus Tabrak Lari di Kemayoran

Megapolitan
Kontroversi Penggunaan Nama Mustafa Kemal Ataturk di Jalan Jakarta, Disebut Diktator

Kontroversi Penggunaan Nama Mustafa Kemal Ataturk di Jalan Jakarta, Disebut Diktator

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Capai 50,2 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Capai 50,2 Persen dari Target

Megapolitan
75 Polisi Disiagakan untuk Tilang Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta

75 Polisi Disiagakan untuk Tilang Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Strawberry Cafe di Duri Kepa Gunakan Konsep 'Squid Game', Pengunjung Meningkat 4 Kali Lipat

Strawberry Cafe di Duri Kepa Gunakan Konsep "Squid Game", Pengunjung Meningkat 4 Kali Lipat

Megapolitan
5 Terduga Pelaku Penggelapan Mobil Ditangkap Para Korbannya Saat Buat KTP Palsu

5 Terduga Pelaku Penggelapan Mobil Ditangkap Para Korbannya Saat Buat KTP Palsu

Megapolitan
Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Tabrak Lari di Tol Sedyatmo untuk Tentukan Status Terduga Pelaku

Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Tabrak Lari di Tol Sedyatmo untuk Tentukan Status Terduga Pelaku

Megapolitan
Penggerebekan Ruko Pinjol di Cengkareng Berujung 6 Orang Jadi Tersangka

Penggerebekan Ruko Pinjol di Cengkareng Berujung 6 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Kebakaran Rumah di Duri Kepa, Akses Jalan Sempit Sulitkan Petugas Damkar

Kebakaran Rumah di Duri Kepa, Akses Jalan Sempit Sulitkan Petugas Damkar

Megapolitan
Dukung Interpelasi Formula E Tetap Jalan, Ketua DPRD DKI: Sudah Semestinya Anies Jelaskan di Forum Resmi

Dukung Interpelasi Formula E Tetap Jalan, Ketua DPRD DKI: Sudah Semestinya Anies Jelaskan di Forum Resmi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.