Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dede Yusuf Kritik Pemprov DKI yang Alokasikan Kuota Jalur Zonasi PPDB Sebesar 40 Persen

Kompas.com - 30/06/2020, 15:39 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya mengalokasikan kuota jalur zonasi sebesar 40 persen pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Menurut Dede, kuota tersebut seharusnya dilebihkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB yang mengalokasikan kuota jalur zonasi sebesar 50 persen.

Hal ini disampaikan Dede saat audiensi orangtua calon peserta didik baru (CPDB) dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.

Baca juga: Kisruh Jalur Zonasi PPDB DKI, Putra Nababan Sebut Anies Menambah Beban Masyarakat

"Kami melihat ada kesalahan dalam mendahulukan faktor usia. Yang harus didahulukan dalam Permendibud itu jarak. Zonasi itu 50 bahkan bisa 60 persen bukan 40 persen," ucap Dede di ruang rapat Nusantara II, DPR RI, Selasa (30/6/2020).

Dede menuturkan, ke depannya Komisi X bakal meminta jalur zonasi bukan lagi hanya bergantung pada jarak dan usia melainkan nilai.

"Ke depan kami dorong bukan hanya jarak tapi nilai. Walaupun bukan jalur prestasi," kata dia.

Baca juga: Seorang Calon Siswa Menangis di Komisi X DPR karena Tak Diterima Lewat Jalur Zonasi PPDB DKI

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini khawatir dengan peraturan Pemprov DKI yang mementingkan usia tertua dalam jalur zonasi bakal diikuti wilayah lainnya.

"Kami takut ada provinsi lain mengambil sikap yang sama. Kami minta kemendikbud dan pemprov bahwa ini harus menjadi atensi," tuturnya.

Diketahui, jalur zonasi PPDB tahun ini menuai polemik karena dianggap memprioritaskan anak berusia tua.

Baca juga: Sistem PPDB DKI Dikecam, Orangtua Murid Minta Pembatalan dan Adukan Kadisdik ke Ombudsman

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

Apabila jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

Kadisdik Nahdiana mengklaim bahwa PPDB jalur zonasi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Jalur zonasi ditetapkan berdasarkan kelurahan, bukan jarak rumah calon siswa ke sekolah.

Alasan dia, Jakarta memiliki demografi yang unik, mulai dari tingkat kepadatan penduduk yang berbeda tiap kelurahan, sebaran sekolah tak merata, hingga banyak hunian vertikal di Ibu Kota.

"Penetapan zonasi berbasis kelurahan dan irisan kelurahan dengan mempertimbangkan keunikan demografi Kota Jakarta," kata Nahdiana.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Sudah Terima 52 'Amicus Curiae', Hanya 14 yang Didalami

MK Sudah Terima 52 "Amicus Curiae", Hanya 14 yang Didalami

Megapolitan
Sosok Sella Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang, Dikenal Bertanggung Jawab

Sosok Sella Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang, Dikenal Bertanggung Jawab

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas di Ruko Kelapa Gading Baru Bekerja Dua Hari

Wanita Hamil yang Tewas di Ruko Kelapa Gading Baru Bekerja Dua Hari

Megapolitan
Sebelum Toko Bingkai Saudara Frame Terbakar, Ibunda Sella Sempat Tak Beri Izin Anaknya Bekerja di Sana

Sebelum Toko Bingkai Saudara Frame Terbakar, Ibunda Sella Sempat Tak Beri Izin Anaknya Bekerja di Sana

Megapolitan
Satu Korban Kebakaran Toko Bingkai Saudara Frame adalah Warga Bogor, Baru Bekerja 5 Hari

Satu Korban Kebakaran Toko Bingkai Saudara Frame adalah Warga Bogor, Baru Bekerja 5 Hari

Megapolitan
Tabrak Trotoar di Dekat Stasiun MRT Blok A, Pengendara Motor Tewas

Tabrak Trotoar di Dekat Stasiun MRT Blok A, Pengendara Motor Tewas

Megapolitan
Suasana Ruko Tempat Tewasnya Wanita Hamil di Kelapa Gading, Kosong dan Tak Ada Garis Polisi

Suasana Ruko Tempat Tewasnya Wanita Hamil di Kelapa Gading, Kosong dan Tak Ada Garis Polisi

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Diduga Pembunuh Wanita Hamil di Kelapa Gading

Polisi Kantongi Identitas Diduga Pembunuh Wanita Hamil di Kelapa Gading

Megapolitan
Pendaftaran Ditutup, Berikut Daftar 13 Bakal Calon Wali Kota Bogor dari PDIP

Pendaftaran Ditutup, Berikut Daftar 13 Bakal Calon Wali Kota Bogor dari PDIP

Megapolitan
Perempuan Diduga Hamil Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading

Perempuan Diduga Hamil Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading

Megapolitan
Mantan Wakil Wali Kota Bogor dan Sespri Iriana Jokowi Ikut Penjaringan Pilwakot Bogor Lewat PDIP

Mantan Wakil Wali Kota Bogor dan Sespri Iriana Jokowi Ikut Penjaringan Pilwakot Bogor Lewat PDIP

Megapolitan
Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Megapolitan
Rute KA Pangrango dan Tarifnya 2024

Rute KA Pangrango dan Tarifnya 2024

Megapolitan
Benyamin-Pilar Saga Akan Kembali Maju di Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Saga Akan Kembali Maju di Pilkada Tangsel

Megapolitan
Jakarta Lebaran Fair Jadi Hiburan Warga yang Tak Mudik

Jakarta Lebaran Fair Jadi Hiburan Warga yang Tak Mudik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com