Dede Yusuf Kritik Pemprov DKI yang Alokasikan Kuota Jalur Zonasi PPDB Sebesar 40 Persen

Kompas.com - 30/06/2020, 15:39 WIB
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf usai acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Komisi IX DPR Dede Yusuf usai acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya mengalokasikan kuota jalur zonasi sebesar 40 persen pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Menurut Dede, kuota tersebut seharusnya dilebihkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB yang mengalokasikan kuota jalur zonasi sebesar 50 persen.

Hal ini disampaikan Dede saat audiensi orangtua calon peserta didik baru (CPDB) dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.

Baca juga: Kisruh Jalur Zonasi PPDB DKI, Putra Nababan Sebut Anies Menambah Beban Masyarakat

"Kami melihat ada kesalahan dalam mendahulukan faktor usia. Yang harus didahulukan dalam Permendibud itu jarak. Zonasi itu 50 bahkan bisa 60 persen bukan 40 persen," ucap Dede di ruang rapat Nusantara II, DPR RI, Selasa (30/6/2020).

Dede menuturkan, ke depannya Komisi X bakal meminta jalur zonasi bukan lagi hanya bergantung pada jarak dan usia melainkan nilai.

"Ke depan kami dorong bukan hanya jarak tapi nilai. Walaupun bukan jalur prestasi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Seorang Calon Siswa Menangis di Komisi X DPR karena Tak Diterima Lewat Jalur Zonasi PPDB DKI

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini khawatir dengan peraturan Pemprov DKI yang mementingkan usia tertua dalam jalur zonasi bakal diikuti wilayah lainnya.

"Kami takut ada provinsi lain mengambil sikap yang sama. Kami minta kemendikbud dan pemprov bahwa ini harus menjadi atensi," tuturnya.

Diketahui, jalur zonasi PPDB tahun ini menuai polemik karena dianggap memprioritaskan anak berusia tua.

Baca juga: Sistem PPDB DKI Dikecam, Orangtua Murid Minta Pembatalan dan Adukan Kadisdik ke Ombudsman

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Megapolitan
Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Megapolitan
Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Megapolitan
Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Megapolitan
Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Megapolitan
LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

Megapolitan
Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Megapolitan
UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Megapolitan
Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Megapolitan
Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Megapolitan
Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Megapolitan
Pemkot Jakbar Andalkan Sumur Resapan untuk Atasi Banjir di Jalan Haji Briti Kembangan

Pemkot Jakbar Andalkan Sumur Resapan untuk Atasi Banjir di Jalan Haji Briti Kembangan

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Rel Dekat Stasiun UI, Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

Mayat Pria Ditemukan di Rel Dekat Stasiun UI, Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

Megapolitan
Cari Anggota yang Keroyok Polisi, Pemuda Pancasila: Kalau Ketemu, Kami Serahkan Langsung

Cari Anggota yang Keroyok Polisi, Pemuda Pancasila: Kalau Ketemu, Kami Serahkan Langsung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.