Kompas.com - 01/07/2020, 09:10 WIB
Ilustrasi kantong plastik. Ilustrasi kantong plastik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Andono Warih mengatakan pelaku usaha yang tetap memakai kantong plastik sekali pakai bakal dikenakan sanksi.

Hal ini menyusul adanya larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang berlaku mulai Rabu (1/7/2020) hari ini.

Andono menyebutkan, ada beberapa tahapan sanksi mulai dari teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Baca juga: Perumda Pasar Jaya Pantau Penerapan Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar

"Pemberian sanksi dilakukan berjenjang, dimulai dari pengelola yang menerbitkan surat teguran apabila ditemukan pelaku usaha di pusat perbelanjaan yang mereka kelola tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan," ucap Andono dalam keterangannya, Rabu.

Untuk sanksi administratif ada tiga kali teguran tertulis yaitu teguran pertama berlaku 14x24 jam atau 14 hari. Terguran kedua berlaku 7x24 jam atau 7 hari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dan yang terakhir adalah 3x 24 jam atau 3 hari.

"Uang paksa berlaku jika tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga dalam waktu 3 kali 24 jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, terhadap pengelola dikenakan uang paksa secara bertahap dari Rp 5 juta sampai dengan Rp 25 juta," jelasnya.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Dilarang di Jakarta

Sanksi selanjutnya adalah pembekuan izin yang berlaku jika tidak melaksanakan sanksi administratif uang paksa dalam kurun waktu lima minggu.

Terakhir adalah pencabutan izin yang dilakukan oleh Dinas LH jika pelaku usaha tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa.

"Selain sanksi, pemerintah juga memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk mendapatkan insentif fiskal pada tahun depan (1 tahun setelah pergub mulai berlaku)," kata Andono.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat mulai hari ini.

Larangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong

Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta PPKM Level 2, Polisi Bahas Penerapan Ganjil Genap di 25 Lokasi

Jakarta PPKM Level 2, Polisi Bahas Penerapan Ganjil Genap di 25 Lokasi

Megapolitan
Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Manggarai

Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Manggarai

Megapolitan
Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Megapolitan
Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Megapolitan
Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Megapolitan
Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Ini Sektor yang Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Ini Sektor yang Dapat Kelonggaran

Megapolitan
6.796 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksin Booster

6.796 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksin Booster

Megapolitan
Pengakuan Debt Collector Pinjol Edit Foto Nasabah Jadi Pornografi Saat Tagih Utang

Pengakuan Debt Collector Pinjol Edit Foto Nasabah Jadi Pornografi Saat Tagih Utang

Megapolitan
Alasan Polisi Jerat 6 Pegawai Pinjol Ilegal di Cengkareng Pakai UU ITE dan Pornografi

Alasan Polisi Jerat 6 Pegawai Pinjol Ilegal di Cengkareng Pakai UU ITE dan Pornografi

Megapolitan
20 Kios Pasar Kayu Jati Rawamangun Terbakar

20 Kios Pasar Kayu Jati Rawamangun Terbakar

Megapolitan
Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.