Sanksi untuk Pengusaha yang Pakai Kantong Plastik, Denda Maksimal Rp 25 Juta hingga Cabut Izin

Kompas.com - 01/07/2020, 09:10 WIB
Ilustrasi kantong plastik. Ilustrasi kantong plastik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Andono Warih mengatakan pelaku usaha yang tetap memakai kantong plastik sekali pakai bakal dikenakan sanksi.

Hal ini menyusul adanya larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang berlaku mulai Rabu (1/7/2020) hari ini.

Andono menyebutkan, ada beberapa tahapan sanksi mulai dari teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Baca juga: Perumda Pasar Jaya Pantau Penerapan Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar

"Pemberian sanksi dilakukan berjenjang, dimulai dari pengelola yang menerbitkan surat teguran apabila ditemukan pelaku usaha di pusat perbelanjaan yang mereka kelola tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan," ucap Andono dalam keterangannya, Rabu.

Untuk sanksi administratif ada tiga kali teguran tertulis yaitu teguran pertama berlaku 14x24 jam atau 14 hari. Terguran kedua berlaku 7x24 jam atau 7 hari.

Dan yang terakhir adalah 3x 24 jam atau 3 hari.

"Uang paksa berlaku jika tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga dalam waktu 3 kali 24 jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, terhadap pengelola dikenakan uang paksa secara bertahap dari Rp 5 juta sampai dengan Rp 25 juta," jelasnya.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Dilarang di Jakarta

Sanksi selanjutnya adalah pembekuan izin yang berlaku jika tidak melaksanakan sanksi administratif uang paksa dalam kurun waktu lima minggu.

Terakhir adalah pencabutan izin yang dilakukan oleh Dinas LH jika pelaku usaha tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa.

"Selain sanksi, pemerintah juga memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk mendapatkan insentif fiskal pada tahun depan (1 tahun setelah pergub mulai berlaku)," kata Andono.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat mulai hari ini.

Larangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong

Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Megapolitan
30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

Megapolitan
Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Megapolitan
Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Megapolitan
Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Megapolitan
Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Megapolitan
Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Megapolitan
Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Megapolitan
Klaim Biaya Penanganan Covid-19 Sulit, Asosiasi Bekasi Sebut Tak Mungkin RS 'Meng-covid-kan' Pasien

Klaim Biaya Penanganan Covid-19 Sulit, Asosiasi Bekasi Sebut Tak Mungkin RS "Meng-covid-kan" Pasien

Megapolitan
Warga Muara Angke Tak Mengungsi meski Terendam Banjir Rob, Lurah: Mereka Sudah Biasa

Warga Muara Angke Tak Mengungsi meski Terendam Banjir Rob, Lurah: Mereka Sudah Biasa

Megapolitan
Hendak Dibawa ke Wisma Atlet, Pemilik Panti Pijat Positif Covid-19 Kabur dari Ambulans dan Berbaur dengan Massa Aksi

Hendak Dibawa ke Wisma Atlet, Pemilik Panti Pijat Positif Covid-19 Kabur dari Ambulans dan Berbaur dengan Massa Aksi

Megapolitan
Polisi: Tiga Admin Medsos yang Provokasi Demo Rusuh Juga Berstatus Pelajar

Polisi: Tiga Admin Medsos yang Provokasi Demo Rusuh Juga Berstatus Pelajar

Megapolitan
Pemkot Bekasi Mulai Data Penerima Vaksin Covid-19, Siapa Saja yang Jadi Prioritas Menurut Ahli?

Pemkot Bekasi Mulai Data Penerima Vaksin Covid-19, Siapa Saja yang Jadi Prioritas Menurut Ahli?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X