Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPDB DKI 2020 Jalur Prestasi, Penggunaan Akreditasi Sekolah Disebut Tidak Adil

Kompas.com - 01/07/2020, 19:36 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah orangtua menilai penggunaan akreditasi sekolah sebagai salah satu dasar pertimbangan penilaian penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 jalur prestasi akademik tidak adil dan memberatkan calon pendaftar.

Perbedaan nilai akreditasi sekolah negeri dan swasta mengakibatkan calon siswa dari sekolah negeri tersingkir.

"Adanya perkalian akreditasi yang mengakibatkan (siswa sekolah negeri) kalah bersaing dengan nilai akreditasi yang besar," kata orangtua siswa, Yulianti Sundari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Menurut dia, kuota jalur prestasi akademik sebesar 20 persen harus diperebutkan oleh siswa dari Jakarta dan luar Jakarta.

Baca juga: PPDB DKI 2020 Jalur Bina RW, KPAI Sebut Kebijakan Win-Win Solution

PPDB melalui jalur prestasi akademik dibuka untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK.

Adapun dasar seleksi PPDB DKI Jakarta jalur prestasi akademik dinilai dari rerata nilai (mapel Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan IPS) rapor SMP/MTs kelas 7, 8, dan 9 semester 1 yang telah divalidasi dikali nilai akreditasi sekolah bagi calon peserta didik baru SMA / SMK.

Setiap sekolah memiliki nilai akreditasi yang beragam.

Sejumlah sekolah swasta memiliki nilai akreditasi 100 seperti SMP Labschool Jakarta, SMP Al-Azhar Jakarta, dan lainnya.

Baca juga: Orangtua Keluhkan Kuota Jalur Prestasi PPDB DKI 2020 yang Terlalu Sedikit

Orangtua siswa lainnya, Andri Ayu mengatakan cara pengalian antara rerata nilai raport dengan akreditasi disebut tidak adil lantaran harus bersaing dengan akreditasi sekolah swasta yang sempurna.

Sekolah negeri seperti SMP 115 Jakarta disebut memiliki akreditasi lima tahun yang lalu.

Sementara, SMP Labschool Jakarta menggunakan akreditasi yang baru yakni tahun 2019.

"Akreditasi ini lebih banyak hubungannya dengan fasilitas sekolah. Jadi rasanya kurang adil kalau angka ini yg digunakan. Sekolah negeri mana bisa bersaing sama sekolah swasta. Apalagi dengan kuota yang cuma 20 persen," ujar Reno, orangtua lain yang dihubungi Kompas.com.

Orangtua murid lainnya, Irawati mengatakan anak dari sekolah swasta yang punya nilai rapor dan akreditas tinggi punya peluang masuk sekolah negeri.

Sementara, anak-anak dari sekolah negeri meskipun memiliki nilai tinggi tetapi nilai akreditasi rendah memiliki peluang yang kecil untuk masuk ke sekolah negeri.

Penilaian akreditasi sekolah dinilai dari standar isi kurikulum, standar proses belajar mengajar, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Orangtua pesimistis

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com