Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPDB DKI 2020 Jalur Prestasi, Penggunaan Akreditasi Sekolah Disebut Tidak Adil

Kompas.com - 01/07/2020, 19:36 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah orangtua menilai penggunaan akreditasi sekolah sebagai salah satu dasar pertimbangan penilaian penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 jalur prestasi akademik tidak adil dan memberatkan calon pendaftar.

Perbedaan nilai akreditasi sekolah negeri dan swasta mengakibatkan calon siswa dari sekolah negeri tersingkir.

"Adanya perkalian akreditasi yang mengakibatkan (siswa sekolah negeri) kalah bersaing dengan nilai akreditasi yang besar," kata orangtua siswa, Yulianti Sundari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Menurut dia, kuota jalur prestasi akademik sebesar 20 persen harus diperebutkan oleh siswa dari Jakarta dan luar Jakarta.

Baca juga: PPDB DKI 2020 Jalur Bina RW, KPAI Sebut Kebijakan Win-Win Solution

PPDB melalui jalur prestasi akademik dibuka untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK.

Adapun dasar seleksi PPDB DKI Jakarta jalur prestasi akademik dinilai dari rerata nilai (mapel Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan IPS) rapor SMP/MTs kelas 7, 8, dan 9 semester 1 yang telah divalidasi dikali nilai akreditasi sekolah bagi calon peserta didik baru SMA / SMK.

Setiap sekolah memiliki nilai akreditasi yang beragam.

Sejumlah sekolah swasta memiliki nilai akreditasi 100 seperti SMP Labschool Jakarta, SMP Al-Azhar Jakarta, dan lainnya.

Baca juga: Orangtua Keluhkan Kuota Jalur Prestasi PPDB DKI 2020 yang Terlalu Sedikit

Orangtua siswa lainnya, Andri Ayu mengatakan cara pengalian antara rerata nilai raport dengan akreditasi disebut tidak adil lantaran harus bersaing dengan akreditasi sekolah swasta yang sempurna.

Sekolah negeri seperti SMP 115 Jakarta disebut memiliki akreditasi lima tahun yang lalu.

Sementara, SMP Labschool Jakarta menggunakan akreditasi yang baru yakni tahun 2019.

"Akreditasi ini lebih banyak hubungannya dengan fasilitas sekolah. Jadi rasanya kurang adil kalau angka ini yg digunakan. Sekolah negeri mana bisa bersaing sama sekolah swasta. Apalagi dengan kuota yang cuma 20 persen," ujar Reno, orangtua lain yang dihubungi Kompas.com.

Orangtua murid lainnya, Irawati mengatakan anak dari sekolah swasta yang punya nilai rapor dan akreditas tinggi punya peluang masuk sekolah negeri.

Sementara, anak-anak dari sekolah negeri meskipun memiliki nilai tinggi tetapi nilai akreditasi rendah memiliki peluang yang kecil untuk masuk ke sekolah negeri.

Penilaian akreditasi sekolah dinilai dari standar isi kurikulum, standar proses belajar mengajar, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Orangtua pesimistis

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com