APPBI Sebut Sanksi Pencabutan Izin dalam Kebijakan Larangan Plastik Membebani Pengusaha

Kompas.com - 02/07/2020, 09:05 WIB
Ilustrasi kantong plastik. Ilustrasi kantong plastik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI meninjau kembali aturan sanksi pencabutan izin pengelola pusat perbelanjaan apabila ditemukan tenant yang tetap memakai kantong plastik sekali pakai.

"Masalah sanksi perlu ditinjau kembali dan tidak disasarkan kepada pusat belanja. Padahal pengelola seharusnya dijadikan mitra kerja bersama Dinas lingkungan hidup untuk membantu mengawasi para tenant," kata Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat dalam keterangannya, Kamis (2/7/2020).

Menurut Ellen, sanksi pencabutan izin itu membebani pihak pengelola pusat perbelanjaan dan para pelaku usaha.

Baca juga: Penggunaan Kantong Plastik Kini Dilarang, Pedagang Bisa Jual Kantong Ramah Lingkungan

Pasalnya, mereka baru mulai memperbaiki kondisi perekonomian usai berhenti beroperasi selama pandemi Covid-19.

"Sanksi yang menyatakan pencabutan izin di saat sedang lesunya daya beli masyarakat menjadi tidak tepat, di mana karyawan juga membutuhkan lapangan pekerjaan," ungkap Ellen.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat mulai hari ini, 1 Juli 2020.

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Baca juga: Kantong Plastik Sekali Pakai Dilarang di Jakarta, Apa Penggantinya?

Ada beberapa tahapan sanksi bagi pengelola pusat perbelanjaan apabila ditemukan tenant yang menggunakan kantong plastik sekali pakai, sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Untuk sanksi administratif ada tiga kali teguran tertulis yaitu teguran pertama berlaku 14x24 jam atau 14 hari. Terguran kedua berlaku 7x24 jam atau 7 hari. Dan yang terakhir adalah 3x 24 jam atau 3 hari.

Sanksi selanjutnya adalah pembekuan izin yang berlaku jika tidak melaksanakan sanksi administratif uang paksa dalam kurun waktu lima minggu.

Terakhir adalah pencabutan izin yang dilakukan oleh Dinas LH jika pelaku usaha tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Velodrome Kembali Dibuka untuk Publik, Ini Syarat Berolahraga di Sana

Jakarta Velodrome Kembali Dibuka untuk Publik, Ini Syarat Berolahraga di Sana

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Dukun Cabul Mengaku Bisa Sembuhkan Covid-19 di Tangerang

Polisi Periksa Kejiwaan Dukun Cabul Mengaku Bisa Sembuhkan Covid-19 di Tangerang

Megapolitan
Kasus Positif di Tangsel Disebut Melonjak karena Jumlah Tes Covid-19 Meningkat

Kasus Positif di Tangsel Disebut Melonjak karena Jumlah Tes Covid-19 Meningkat

Megapolitan
Akan Jadi Kota Prioritas, Depok Berencana Gelar Simulasi Vaksinasi Covid-19

Akan Jadi Kota Prioritas, Depok Berencana Gelar Simulasi Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Kepatuhan Protokol Kesehatan Diklaim Membaik

Meski Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Kepatuhan Protokol Kesehatan Diklaim Membaik

Megapolitan
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Polisi dalam Penanganan Pascademo di Jakarta

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Polisi dalam Penanganan Pascademo di Jakarta

Megapolitan
Polres Jaksel Akan Bentuk Satgas Khusus Tangani Kasus Begal Sepeda

Polres Jaksel Akan Bentuk Satgas Khusus Tangani Kasus Begal Sepeda

Megapolitan
Polisi Usut Kasus Ribut Satpam dan Pengontrak Rumah yang Jual Mobil di Green Lake Cipondoh

Polisi Usut Kasus Ribut Satpam dan Pengontrak Rumah yang Jual Mobil di Green Lake Cipondoh

Megapolitan
Anak Kecil Jadi Korban Penjambretan di Kebayoran Lama, Polisi Wanti-wanti Orangtua

Anak Kecil Jadi Korban Penjambretan di Kebayoran Lama, Polisi Wanti-wanti Orangtua

Megapolitan
Penjambret Ponsel Anak Kecil di Kebayoran Lama Terekam CCTV, Polisi Kejar Pelaku

Penjambret Ponsel Anak Kecil di Kebayoran Lama Terekam CCTV, Polisi Kejar Pelaku

Megapolitan
Viral, Anak Kecil Main Ponsel Disambar Penjambret di Kebayoran Lama

Viral, Anak Kecil Main Ponsel Disambar Penjambret di Kebayoran Lama

Megapolitan
Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 Kota Bekasi Masih Tersisa 392 Unit

Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 Kota Bekasi Masih Tersisa 392 Unit

Megapolitan
Hingga 21 Oktober, 28 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Patriot Bekasi, 21 OTG Isolasi di Hotel

Hingga 21 Oktober, 28 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Patriot Bekasi, 21 OTG Isolasi di Hotel

Megapolitan
Imbas Hujan Deras, Turap di Perumahan Kawasan Ciracas Longsor

Imbas Hujan Deras, Turap di Perumahan Kawasan Ciracas Longsor

Megapolitan
Akibat Pandemi Covid-19, Himpunan Pengusaha Perkirakan UMP Jakarta 2021 Tidak Naik

Akibat Pandemi Covid-19, Himpunan Pengusaha Perkirakan UMP Jakarta 2021 Tidak Naik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X