APPBI Sebut Sanksi Pencabutan Izin dalam Kebijakan Larangan Plastik Membebani Pengusaha

Kompas.com - 02/07/2020, 09:05 WIB
Ilustrasi kantong plastik. Ilustrasi kantong plastik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI meninjau kembali aturan sanksi pencabutan izin pengelola pusat perbelanjaan apabila ditemukan tenant yang tetap memakai kantong plastik sekali pakai.

"Masalah sanksi perlu ditinjau kembali dan tidak disasarkan kepada pusat belanja. Padahal pengelola seharusnya dijadikan mitra kerja bersama Dinas lingkungan hidup untuk membantu mengawasi para tenant," kata Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat dalam keterangannya, Kamis (2/7/2020).

Menurut Ellen, sanksi pencabutan izin itu membebani pihak pengelola pusat perbelanjaan dan para pelaku usaha.

Baca juga: Penggunaan Kantong Plastik Kini Dilarang, Pedagang Bisa Jual Kantong Ramah Lingkungan

Pasalnya, mereka baru mulai memperbaiki kondisi perekonomian usai berhenti beroperasi selama pandemi Covid-19.

"Sanksi yang menyatakan pencabutan izin di saat sedang lesunya daya beli masyarakat menjadi tidak tepat, di mana karyawan juga membutuhkan lapangan pekerjaan," ungkap Ellen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat mulai hari ini, 1 Juli 2020.

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Baca juga: Kantong Plastik Sekali Pakai Dilarang di Jakarta, Apa Penggantinya?

Ada beberapa tahapan sanksi bagi pengelola pusat perbelanjaan apabila ditemukan tenant yang menggunakan kantong plastik sekali pakai, sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Untuk sanksi administratif ada tiga kali teguran tertulis yaitu teguran pertama berlaku 14x24 jam atau 14 hari. Terguran kedua berlaku 7x24 jam atau 7 hari. Dan yang terakhir adalah 3x 24 jam atau 3 hari.

Sanksi selanjutnya adalah pembekuan izin yang berlaku jika tidak melaksanakan sanksi administratif uang paksa dalam kurun waktu lima minggu.

Terakhir adalah pencabutan izin yang dilakukan oleh Dinas LH jika pelaku usaha tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tewas, Terseret Arus hingga 5 Km

Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tewas, Terseret Arus hingga 5 Km

Megapolitan
1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

Megapolitan
Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang, Polisi Tes Darah Sopir

Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang, Polisi Tes Darah Sopir

Megapolitan
LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Warga Dengar Dentuman

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Warga Dengar Dentuman

Megapolitan
Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Megapolitan
Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Megapolitan
Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

Megapolitan
Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Megapolitan
Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Megapolitan
Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Megapolitan
Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Megapolitan
PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.