Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/07/2020, 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI meninjau kembali aturan sanksi pencabutan izin pengelola pusat perbelanjaan apabila ditemukan tenant yang tetap memakai kantong plastik sekali pakai.

"Masalah sanksi perlu ditinjau kembali dan tidak disasarkan kepada pusat belanja. Padahal pengelola seharusnya dijadikan mitra kerja bersama Dinas lingkungan hidup untuk membantu mengawasi para tenant," kata Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat dalam keterangannya, Kamis (2/7/2020).

Menurut Ellen, sanksi pencabutan izin itu membebani pihak pengelola pusat perbelanjaan dan para pelaku usaha.

Baca juga: Penggunaan Kantong Plastik Kini Dilarang, Pedagang Bisa Jual Kantong Ramah Lingkungan

Pasalnya, mereka baru mulai memperbaiki kondisi perekonomian usai berhenti beroperasi selama pandemi Covid-19.

"Sanksi yang menyatakan pencabutan izin di saat sedang lesunya daya beli masyarakat menjadi tidak tepat, di mana karyawan juga membutuhkan lapangan pekerjaan," ungkap Ellen.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat mulai hari ini, 1 Juli 2020.

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Baca juga: Kantong Plastik Sekali Pakai Dilarang di Jakarta, Apa Penggantinya?

Ada beberapa tahapan sanksi bagi pengelola pusat perbelanjaan apabila ditemukan tenant yang menggunakan kantong plastik sekali pakai, sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Untuk sanksi administratif ada tiga kali teguran tertulis yaitu teguran pertama berlaku 14x24 jam atau 14 hari. Terguran kedua berlaku 7x24 jam atau 7 hari. Dan yang terakhir adalah 3x 24 jam atau 3 hari.

Sanksi selanjutnya adalah pembekuan izin yang berlaku jika tidak melaksanakan sanksi administratif uang paksa dalam kurun waktu lima minggu.

Terakhir adalah pencabutan izin yang dilakukan oleh Dinas LH jika pelaku usaha tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Megapolitan
BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

Megapolitan
Minyak Goreng Subsidi Minyakita Langka, Harganya Naik di Pasar Anyar Tangerang

Minyak Goreng Subsidi Minyakita Langka, Harganya Naik di Pasar Anyar Tangerang

Megapolitan
Karyawan Pabrik Jadi Korban Begal di Tambun Utara, Kepala Dibacok dan Motor Dirampas

Karyawan Pabrik Jadi Korban Begal di Tambun Utara, Kepala Dibacok dan Motor Dirampas

Megapolitan
Berujung Damai, Kasus Penganiayaan Perempuan di Pesanggrahan Dihentikan

Berujung Damai, Kasus Penganiayaan Perempuan di Pesanggrahan Dihentikan

Megapolitan
Rian Ernest Sebut Golkar Bakal Jadi Partai Politik Terakhirnya

Rian Ernest Sebut Golkar Bakal Jadi Partai Politik Terakhirnya

Megapolitan
Ucapkan Selamat HUT Ke-8 PSI, Rian Ernest: Hari Ini Mungkin Beda Wadah, tapi 'All The Best'

Ucapkan Selamat HUT Ke-8 PSI, Rian Ernest: Hari Ini Mungkin Beda Wadah, tapi "All The Best"

Megapolitan
7 Bangunan Ludes Terbakar di Pulogadung, Diduga karena Kebocoran Gas

7 Bangunan Ludes Terbakar di Pulogadung, Diduga karena Kebocoran Gas

Megapolitan
Anak Perusahaan Jakpro Ikut 97 Tender tapi Cuma Lolos 2 Gegara Ekuitas Minus Rp 34 Miliar

Anak Perusahaan Jakpro Ikut 97 Tender tapi Cuma Lolos 2 Gegara Ekuitas Minus Rp 34 Miliar

Megapolitan
Ungkap Alasannya Masuk Golkar, Rian Ernest: Partai Ini Tak Bergantung pada Sosok Tertentu

Ungkap Alasannya Masuk Golkar, Rian Ernest: Partai Ini Tak Bergantung pada Sosok Tertentu

Megapolitan
Mantan Guru Sekolah Hasya: Sudah Meninggal Kok Jadi Tersangka? Apa yang Dituntut?

Mantan Guru Sekolah Hasya: Sudah Meninggal Kok Jadi Tersangka? Apa yang Dituntut?

Megapolitan
PT Jakkon Mengaku Punya Utang Pajak 7 Tahun, Nilainya Rp 4 Miliar

PT Jakkon Mengaku Punya Utang Pajak 7 Tahun, Nilainya Rp 4 Miliar

Megapolitan
Kompolnas Sarankan Polisi Analisis Kondisi Hasya jika Langsung Ditolong Usai Kecelakaan

Kompolnas Sarankan Polisi Analisis Kondisi Hasya jika Langsung Ditolong Usai Kecelakaan

Megapolitan
Polda Metro Diminta Tak Monoton Saat Selidiki Kecelakaan Hasya Atallah

Polda Metro Diminta Tak Monoton Saat Selidiki Kecelakaan Hasya Atallah

Megapolitan
Diduga Miliki Mobil Audi A6, Berapa Gaji Polisi Berpangkat Kompol?

Diduga Miliki Mobil Audi A6, Berapa Gaji Polisi Berpangkat Kompol?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.