SIKM Diusulkan Dihapuskan, Dishub DKI Bilang Berpegang pada Keppres

Kompas.com - 03/07/2020, 12:24 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota, Balairung, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITAKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota, Balairung, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan surat izin keluar masuk (SIKM) untuk DKI Jakarta masih akan berlaku hingga status bencana nasional Covid-19 berakhir.

Syafrin mengemukakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memberi masukan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 agar mencabut keharusan punya SIKM bagi orang yang ingin ke dan pergi dari Jakarta.

Syafrin mengatakan, dasar memberlakukan SIKM adalah aturan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Baca juga: Menhub Usul SIKM Dihapuskan

"SIKM tetap berlaku sampai penetapan status bencana nasional non alam berakhir sebagaimana diatur dalam Keppres 12/2020," kata Syafrin saat dikonfirmasi Jumat (3/7/2020).

Untuk itu, warga yang tak memiliki SIKM tetap tidak diperkenankan masuk atau keluar Jakarta karena Peraturan Gubernur (Pergub) 60 Tahun 2020 tentang pengendalian kegiatan berpergian di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam upaya pencegahan Covid-19 masih berlaku.

Ia menjelaskan, sampai saat ini pengecekan SIKM di sejumlah ruas jalan di daerah perbatasan Jakarta terutama di ruas jalan umum yang ramai lalu lalang warga masih diterapkan.

"Untuk penyekatan tetap dilaksanakan pada ruas jalan arteri," kata dia.

Menteri Budi Karya, Rabu lalu mengatakan, sudah memberi masukan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk mencabut kewajiban mengantongi SIKM bagi masyarakat yang ingin ke dan pergi dari Jakarta.

"Tentang SIKM ini memang kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Saya sudah memberikan catatan di Gugus Tugas agar itu sekalian ditiadakan saja," ungkap Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu lalu.

Menurut dia, aturan tersebut percuma diberlakukan karena hanya diwajibkan bagi penumpang yang menggunakan moda transportasi pesawat, kereta api, dan bus.

"Karena memang percuma. Transportasi udara, kereta api, bus (diwajibkan) tapi darat tidak dilakukan (kewajiban SIKM)," kata dia.

Baca juga: Pedagang Hewan Kurban dari Luar Jakarta Wajib Punya SIKM dan Ajukan Perizinan



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengiriman 404 Kg Ganja dari Aceh Dikendalikan Napi

Pengiriman 404 Kg Ganja dari Aceh Dikendalikan Napi

Megapolitan
Rektor UMJ Positif Covid-19, Penerimaan Mahasiswa Baru Tetap Berjalan

Rektor UMJ Positif Covid-19, Penerimaan Mahasiswa Baru Tetap Berjalan

Megapolitan
Truk Asal Aceh yang Dihentikan BNN di Bekasi Total Bawa 404 Kg Ganja

Truk Asal Aceh yang Dihentikan BNN di Bekasi Total Bawa 404 Kg Ganja

Megapolitan
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kampus UMJ Ditutup

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kampus UMJ Ditutup

Megapolitan
Sakit, Hadi Pranoto Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Wawancara dengan Anji

Sakit, Hadi Pranoto Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Wawancara dengan Anji

Megapolitan
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kondisinya Membaik

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kondisinya Membaik

Megapolitan
Cerita Jurnalis Foto, Kerja Berdampingan dengan Covid-19...

Cerita Jurnalis Foto, Kerja Berdampingan dengan Covid-19...

Megapolitan
Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok

Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok

Megapolitan
Pegawai Puskesmas di Bogor yang Positif Covid-19 Kini 30 Orang

Pegawai Puskesmas di Bogor yang Positif Covid-19 Kini 30 Orang

Megapolitan
Hasil Rapid Test, 1.355 Karyawan Mal Aeon BSD Non-reaktif Covid-19

Hasil Rapid Test, 1.355 Karyawan Mal Aeon BSD Non-reaktif Covid-19

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pengusaha Taiwan, Pelaku Rencanakan di 4 Lokasi

Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pengusaha Taiwan, Pelaku Rencanakan di 4 Lokasi

Megapolitan
Mal Aeon BSD Kembali Beroperasi Usai Ditutup Sepekan karena Kasus Covid-19

Mal Aeon BSD Kembali Beroperasi Usai Ditutup Sepekan karena Kasus Covid-19

Megapolitan
PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

Megapolitan
4 Pedagang Positif Covid-19, Pujasera Blok S Ditutup hingga Sabtu

4 Pedagang Positif Covid-19, Pujasera Blok S Ditutup hingga Sabtu

Megapolitan
Persiapan Paskibraka Upacara HUT RI di Jakarta Utara, Mulai Pembagian Tim hingga Rapid Test

Persiapan Paskibraka Upacara HUT RI di Jakarta Utara, Mulai Pembagian Tim hingga Rapid Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X