SIKM Diusulkan Dihapuskan, Dishub DKI Bilang Berpegang pada Keppres

Kompas.com - 03/07/2020, 12:24 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota, Balairung, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITAKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota, Balairung, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan surat izin keluar masuk (SIKM) untuk DKI Jakarta masih akan berlaku hingga status bencana nasional Covid-19 berakhir.

Syafrin mengemukakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memberi masukan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 agar mencabut keharusan punya SIKM bagi orang yang ingin ke dan pergi dari Jakarta.

Syafrin mengatakan, dasar memberlakukan SIKM adalah aturan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Baca juga: Menhub Usul SIKM Dihapuskan

"SIKM tetap berlaku sampai penetapan status bencana nasional non alam berakhir sebagaimana diatur dalam Keppres 12/2020," kata Syafrin saat dikonfirmasi Jumat (3/7/2020).

Untuk itu, warga yang tak memiliki SIKM tetap tidak diperkenankan masuk atau keluar Jakarta karena Peraturan Gubernur (Pergub) 60 Tahun 2020 tentang pengendalian kegiatan berpergian di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam upaya pencegahan Covid-19 masih berlaku.

Ia menjelaskan, sampai saat ini pengecekan SIKM di sejumlah ruas jalan di daerah perbatasan Jakarta terutama di ruas jalan umum yang ramai lalu lalang warga masih diterapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk penyekatan tetap dilaksanakan pada ruas jalan arteri," kata dia.

Menteri Budi Karya, Rabu lalu mengatakan, sudah memberi masukan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk mencabut kewajiban mengantongi SIKM bagi masyarakat yang ingin ke dan pergi dari Jakarta.

"Tentang SIKM ini memang kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Saya sudah memberikan catatan di Gugus Tugas agar itu sekalian ditiadakan saja," ungkap Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu lalu.

Menurut dia, aturan tersebut percuma diberlakukan karena hanya diwajibkan bagi penumpang yang menggunakan moda transportasi pesawat, kereta api, dan bus.

"Karena memang percuma. Transportasi udara, kereta api, bus (diwajibkan) tapi darat tidak dilakukan (kewajiban SIKM)," kata dia.

Baca juga: Pedagang Hewan Kurban dari Luar Jakarta Wajib Punya SIKM dan Ajukan Perizinan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangkap 3 Pengedar, Polres Tangsel Amankan Barang Bukti Ganja 31,76 Kilogram

Tangkap 3 Pengedar, Polres Tangsel Amankan Barang Bukti Ganja 31,76 Kilogram

Megapolitan
Turap Sepanjang 150 Meter di Aliran Kali Pulo Nangka Kayu Putih Longsor

Turap Sepanjang 150 Meter di Aliran Kali Pulo Nangka Kayu Putih Longsor

Megapolitan
Seorang Pemuda Ditemukan Gantung Diri di Ruko Bekasi

Seorang Pemuda Ditemukan Gantung Diri di Ruko Bekasi

Megapolitan
Ludes Terbakar, 16 Kios Pedagang Pasar Kayu Jati Rawamangun Dipindahkan

Ludes Terbakar, 16 Kios Pedagang Pasar Kayu Jati Rawamangun Dipindahkan

Megapolitan
32 Program Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang, Bangun Tanggul Sungai hingga Pasang Pompa Listrik

32 Program Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang, Bangun Tanggul Sungai hingga Pasang Pompa Listrik

Megapolitan
Klarifikasi Dishub DKI: Motor Tidak Kena Ganjil Genap Kawasan Tempat Wisata

Klarifikasi Dishub DKI: Motor Tidak Kena Ganjil Genap Kawasan Tempat Wisata

Megapolitan
Dinas PUPR Kota Tangerang Bangun Tanggul di Kali Ledug

Dinas PUPR Kota Tangerang Bangun Tanggul di Kali Ledug

Megapolitan
Taman Sari Jadi Satu-satunya Kecamatan Zona Hijau Covid-19 di Jakarta Barat

Taman Sari Jadi Satu-satunya Kecamatan Zona Hijau Covid-19 di Jakarta Barat

Megapolitan
Petugas PJU di Warakas Tewas Tersengat Aliran Listrik Saat Lakukan Pemeliharaan Kabel

Petugas PJU di Warakas Tewas Tersengat Aliran Listrik Saat Lakukan Pemeliharaan Kabel

Megapolitan
Satu Lagi Anggota TNI Dinonaktifkan akibat Bantu Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet

Satu Lagi Anggota TNI Dinonaktifkan akibat Bantu Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet

Megapolitan
Temuan 46 Kasus Covid-19, Semua Penghuni Pesantren Babussalam Depok Sudah Di-swab

Temuan 46 Kasus Covid-19, Semua Penghuni Pesantren Babussalam Depok Sudah Di-swab

Megapolitan
Ikut Bangun Kota hingga Percepat Vaksinasi DKI Jakarta, Siapa Kader Dasawisma?

Ikut Bangun Kota hingga Percepat Vaksinasi DKI Jakarta, Siapa Kader Dasawisma?

Megapolitan
46 Penghuni Pesantren Babussalam Depok Positif Covid-19, Semua Tanpa Gejala dan Isolasi di Ponpes

46 Penghuni Pesantren Babussalam Depok Positif Covid-19, Semua Tanpa Gejala dan Isolasi di Ponpes

Megapolitan
Ada 2 Anggota TNI yang Bantu Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet Pademangan

Ada 2 Anggota TNI yang Bantu Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet Pademangan

Megapolitan
Saat Banjir Terjadi di Periuk, BPBD Juga Akan Evakuasi Barang Berharga Milik Korban

Saat Banjir Terjadi di Periuk, BPBD Juga Akan Evakuasi Barang Berharga Milik Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.