Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Kompas.com - 05/07/2020, 13:26 WIB
Sudut area penjual daging ayam di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Pedagang basah seperti daging-daging masih terlihat menggunakan kantong plastik sekali pakai. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOSudut area penjual daging ayam di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Pedagang basah seperti daging-daging masih terlihat menggunakan kantong plastik sekali pakai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerjunkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk memantau 14 area pasar di DKI Jakarta.

Menurut August, kebijakan tersebut merupakan kebijakan tambal sulam, bukan solusi permanen yang diberikan Pemprov DKI.

Kebijakan tersebut justru berisiko menularkan Covid-19 kepada para ASN, padahal vaksin Covid-19 belum tersedia hingga kini.

"Vaksin Covid-19 diperkirakan baru tersedia 1-2 tahun lagi, sehingga pemerintah harus terus waspada. Saya menilai pengerahan ribuan PNS itu adalah keputusan reaktif yang berisiko tinggi," kata August dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2020).

Baca juga: 5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

Menurut August, Pemprov DKI seharusnya mengoptimalkan ASN yang telah diterjunkan ke lapangan seperti petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Apabila Pemprov DKI kekurangan personel untuk memantau pasar, August menyarankan mengajak TNI dan Polri guna membantu pengawasan di pasar.

"Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, sebaiknya PNS non-lapangan jangan diturunkan untuk menjaga pasar. Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan," ungkap August.

Baca juga: ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Oleh karena itu, August meminta Pemprov DKI segera mencairkan dana Formula E sebesar Rp 560 miliar guna menutupi kebutuhan anggaran apabila meminta pihak eksternal turut mengawasi aktivitas di pasar.

"Untuk melibatkan pihak dari luar memang membutuhkan anggaran ekstra. Sementara, APBD 2020 diprediksi menyusut 53 persen, dari Rp 87,9 triliun menjadi hanya Rp 47 triliun," ujar August.

"Itulah mengapa sejak awal kita minta Pemprov DKI segera mencairkan uang Formula E sebesar Rp 560 miliar. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19, termasuk untuk pengawasan pasar," lanjutnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Megapolitan
Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Megapolitan
Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Megapolitan
FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

Megapolitan
Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Megapolitan
MER-C Sebut Rizieq Shihab Dapat Perlakuan Tak Beretika dari Bima Arya

MER-C Sebut Rizieq Shihab Dapat Perlakuan Tak Beretika dari Bima Arya

Megapolitan
Kasus Meningkat, Pusat Karantina Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Hampir Penuh

Kasus Meningkat, Pusat Karantina Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Hampir Penuh

Megapolitan
RS Ummi Dapat Teguran Keras, MER-C: Seharusnya Bima Arya Percaya Penuh pada RS

RS Ummi Dapat Teguran Keras, MER-C: Seharusnya Bima Arya Percaya Penuh pada RS

Megapolitan
Di Tengah Polemik Tes Swab, Rizieq Shihab Pergi Tinggalkan RS Ummi

Di Tengah Polemik Tes Swab, Rizieq Shihab Pergi Tinggalkan RS Ummi

Megapolitan
Kontroversi Tes Swab Diam-diam Rizieq Shihab yang Berbuntut Kasus Hukum...

Kontroversi Tes Swab Diam-diam Rizieq Shihab yang Berbuntut Kasus Hukum...

Megapolitan
Modus Pencabulan Bocah di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi hingga Imingi Bertemu Artis

Modus Pencabulan Bocah di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi hingga Imingi Bertemu Artis

Megapolitan
Terus Bertambah, Ini Sederet Pejabat yang Dicopot Akibat Kerumunan Massa Rizieq

Terus Bertambah, Ini Sederet Pejabat yang Dicopot Akibat Kerumunan Massa Rizieq

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakut, Jaktim, dan Jaksel Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakut, Jaktim, dan Jaksel Hujan Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X