Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Kompas.com - 05/07/2020, 13:26 WIB
Sudut area penjual daging ayam di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Pedagang basah seperti daging-daging masih terlihat menggunakan kantong plastik sekali pakai. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOSudut area penjual daging ayam di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Pedagang basah seperti daging-daging masih terlihat menggunakan kantong plastik sekali pakai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerjunkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk memantau 14 area pasar di DKI Jakarta.

Menurut August, kebijakan tersebut merupakan kebijakan tambal sulam, bukan solusi permanen yang diberikan Pemprov DKI.

Kebijakan tersebut justru berisiko menularkan Covid-19 kepada para ASN, padahal vaksin Covid-19 belum tersedia hingga kini.

"Vaksin Covid-19 diperkirakan baru tersedia 1-2 tahun lagi, sehingga pemerintah harus terus waspada. Saya menilai pengerahan ribuan PNS itu adalah keputusan reaktif yang berisiko tinggi," kata August dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2020).

Baca juga: 5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

Menurut August, Pemprov DKI seharusnya mengoptimalkan ASN yang telah diterjunkan ke lapangan seperti petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Apabila Pemprov DKI kekurangan personel untuk memantau pasar, August menyarankan mengajak TNI dan Polri guna membantu pengawasan di pasar.

"Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, sebaiknya PNS non-lapangan jangan diturunkan untuk menjaga pasar. Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan," ungkap August.

Baca juga: ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Oleh karena itu, August meminta Pemprov DKI segera mencairkan dana Formula E sebesar Rp 560 miliar guna menutupi kebutuhan anggaran apabila meminta pihak eksternal turut mengawasi aktivitas di pasar.

"Untuk melibatkan pihak dari luar memang membutuhkan anggaran ekstra. Sementara, APBD 2020 diprediksi menyusut 53 persen, dari Rp 87,9 triliun menjadi hanya Rp 47 triliun," ujar August.

"Itulah mengapa sejak awal kita minta Pemprov DKI segera mencairkan uang Formula E sebesar Rp 560 miliar. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19, termasuk untuk pengawasan pasar," lanjutnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nonton 'Layar Tancap' dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Nonton "Layar Tancap" dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Susun Tahap Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi

Disdik Kota Tangerang Susun Tahap Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang: Anak-anak Mulai Jenuh Belajar di Rumah

Disdik Kota Tangerang: Anak-anak Mulai Jenuh Belajar di Rumah

Megapolitan
Netizen Anteng Nonton Admin Grab Berbalas Pantun di Twitter

Netizen Anteng Nonton Admin Grab Berbalas Pantun di Twitter

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Warga Tak Gelar Lomba Panjat Pinang Saat 17 Agustus

Pemprov DKI Minta Warga Tak Gelar Lomba Panjat Pinang Saat 17 Agustus

Megapolitan
Walkot Rahmat Effendy Perkirakan Alat Tes Covid-19 di Bekasi Cukup hingga Desember

Walkot Rahmat Effendy Perkirakan Alat Tes Covid-19 di Bekasi Cukup hingga Desember

Megapolitan
[UPDATE] Grafik 7 Agustus: Depok Zona Merah Nasional dengan 1.383 Kasus Covid-19

[UPDATE] Grafik 7 Agustus: Depok Zona Merah Nasional dengan 1.383 Kasus Covid-19

Megapolitan
Paskibra Upacara HUT Ke-75 RI di Jakarta Utara Hanya Tiga Orang

Paskibra Upacara HUT Ke-75 RI di Jakarta Utara Hanya Tiga Orang

Megapolitan
Ombudsman: Banyak Murid Titipan Setelah PPDB Depok Ditutup karena Kepsek Dapat Tekanan

Ombudsman: Banyak Murid Titipan Setelah PPDB Depok Ditutup karena Kepsek Dapat Tekanan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Penjual Bendera Merah Putih Keluhkan Omzet Turun 50 Persen

Pandemi Covid-19, Penjual Bendera Merah Putih Keluhkan Omzet Turun 50 Persen

Megapolitan
Kaget Pemprov DKI Tak Punya Alat Pengukur Hujan, Anies Minta Anak Buahnya Beli Banyak meski Murah

Kaget Pemprov DKI Tak Punya Alat Pengukur Hujan, Anies Minta Anak Buahnya Beli Banyak meski Murah

Megapolitan
Tetangga Terpapar Covid-19, Puluhan Warga Meruya Utara Swab Test

Tetangga Terpapar Covid-19, Puluhan Warga Meruya Utara Swab Test

Megapolitan
Pembakar Rumah di Ciputat Ditangkap, Motifnya karena Urusan Asmara

Pembakar Rumah di Ciputat Ditangkap, Motifnya karena Urusan Asmara

Megapolitan
Bekasi Deflasi 0,01 Persen, Walkot Gencarkan Program Hidroponik dan Ternak Lele

Bekasi Deflasi 0,01 Persen, Walkot Gencarkan Program Hidroponik dan Ternak Lele

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X