Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Kompas.com - 05/07/2020, 13:26 WIB
Sudut area penjual daging ayam di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Pedagang basah seperti daging-daging masih terlihat menggunakan kantong plastik sekali pakai. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOSudut area penjual daging ayam di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Pedagang basah seperti daging-daging masih terlihat menggunakan kantong plastik sekali pakai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerjunkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk memantau 14 area pasar di DKI Jakarta.

Menurut August, kebijakan tersebut merupakan kebijakan tambal sulam, bukan solusi permanen yang diberikan Pemprov DKI.

Kebijakan tersebut justru berisiko menularkan Covid-19 kepada para ASN, padahal vaksin Covid-19 belum tersedia hingga kini.

"Vaksin Covid-19 diperkirakan baru tersedia 1-2 tahun lagi, sehingga pemerintah harus terus waspada. Saya menilai pengerahan ribuan PNS itu adalah keputusan reaktif yang berisiko tinggi," kata August dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2020).

Baca juga: 5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

Menurut August, Pemprov DKI seharusnya mengoptimalkan ASN yang telah diterjunkan ke lapangan seperti petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila Pemprov DKI kekurangan personel untuk memantau pasar, August menyarankan mengajak TNI dan Polri guna membantu pengawasan di pasar.

"Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, sebaiknya PNS non-lapangan jangan diturunkan untuk menjaga pasar. Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan," ungkap August.

Baca juga: ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Oleh karena itu, August meminta Pemprov DKI segera mencairkan dana Formula E sebesar Rp 560 miliar guna menutupi kebutuhan anggaran apabila meminta pihak eksternal turut mengawasi aktivitas di pasar.

"Untuk melibatkan pihak dari luar memang membutuhkan anggaran ekstra. Sementara, APBD 2020 diprediksi menyusut 53 persen, dari Rp 87,9 triliun menjadi hanya Rp 47 triliun," ujar August.

"Itulah mengapa sejak awal kita minta Pemprov DKI segera mencairkan uang Formula E sebesar Rp 560 miliar. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19, termasuk untuk pengawasan pasar," lanjutnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Targetkan Jakarta Capai Imunitas Kolektif Saat Hari Kemerdekaan

Anies Targetkan Jakarta Capai Imunitas Kolektif Saat Hari Kemerdekaan

Megapolitan
Tenteng Celurit Sambil 'Live' Instagram, Dua Anggota Geng Motor Ditangkap

Tenteng Celurit Sambil "Live" Instagram, Dua Anggota Geng Motor Ditangkap

Megapolitan
Pemprov DKI Diusulkan Atur Lintasan Road Bike di JLNT Casablanca dalam Pergub CFD

Pemprov DKI Diusulkan Atur Lintasan Road Bike di JLNT Casablanca dalam Pergub CFD

Megapolitan
Musisi Berinisial AN Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

Musisi Berinisial AN Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

Megapolitan
Anies Baswedan: DKI Jakarta Paling Transparan soal Penanganan Kasus Covid-19

Anies Baswedan: DKI Jakarta Paling Transparan soal Penanganan Kasus Covid-19

Megapolitan
Petugas PJLP Pertamanan DKI Ditangkap Polisi karena Menjambret

Petugas PJLP Pertamanan DKI Ditangkap Polisi karena Menjambret

Megapolitan
Meningkat Setiap Pekan, Dishub DKI Sebut Ada 4.005 Pesepeda Melintas di JLNT Casablanca

Meningkat Setiap Pekan, Dishub DKI Sebut Ada 4.005 Pesepeda Melintas di JLNT Casablanca

Megapolitan
Janjian lewat Medsos, Dua Kelompok Pemuda Tawuran di Pulogadung, Satu Nyawa Melayang

Janjian lewat Medsos, Dua Kelompok Pemuda Tawuran di Pulogadung, Satu Nyawa Melayang

Megapolitan
Dishub DKI Sebut Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT Casablanca Masih Berlanjut

Dishub DKI Sebut Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT Casablanca Masih Berlanjut

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Ganjil Genap di Jakarta Belum Diberlakukan dalam Waktu Dekat

Kasus Covid-19 Melonjak, Ganjil Genap di Jakarta Belum Diberlakukan dalam Waktu Dekat

Megapolitan
Road Bike Diminta Tak Diistimewakan, Pesepeda: Semua Ingin Olahraga, Kenapa Dibedakan?

Road Bike Diminta Tak Diistimewakan, Pesepeda: Semua Ingin Olahraga, Kenapa Dibedakan?

Megapolitan
Dishub Copot Rambu Uji Coba Road Bike Melintas di JLNT Casablanca

Dishub Copot Rambu Uji Coba Road Bike Melintas di JLNT Casablanca

Megapolitan
Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Megapolitan
Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Megapolitan
Tata Cara Lapor Diri PPDB DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi

Tata Cara Lapor Diri PPDB DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X