Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Kompas.com - 05/07/2020, 13:26 WIB
Sudut area penjual daging ayam di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Pedagang basah seperti daging-daging masih terlihat menggunakan kantong plastik sekali pakai. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOSudut area penjual daging ayam di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Pedagang basah seperti daging-daging masih terlihat menggunakan kantong plastik sekali pakai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerjunkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk memantau 14 area pasar di DKI Jakarta.

Menurut August, kebijakan tersebut merupakan kebijakan tambal sulam, bukan solusi permanen yang diberikan Pemprov DKI.

Kebijakan tersebut justru berisiko menularkan Covid-19 kepada para ASN, padahal vaksin Covid-19 belum tersedia hingga kini.

"Vaksin Covid-19 diperkirakan baru tersedia 1-2 tahun lagi, sehingga pemerintah harus terus waspada. Saya menilai pengerahan ribuan PNS itu adalah keputusan reaktif yang berisiko tinggi," kata August dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2020).

Baca juga: 5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

Menurut August, Pemprov DKI seharusnya mengoptimalkan ASN yang telah diterjunkan ke lapangan seperti petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Apabila Pemprov DKI kekurangan personel untuk memantau pasar, August menyarankan mengajak TNI dan Polri guna membantu pengawasan di pasar.

"Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, sebaiknya PNS non-lapangan jangan diturunkan untuk menjaga pasar. Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan," ungkap August.

Baca juga: ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Oleh karena itu, August meminta Pemprov DKI segera mencairkan dana Formula E sebesar Rp 560 miliar guna menutupi kebutuhan anggaran apabila meminta pihak eksternal turut mengawasi aktivitas di pasar.

"Untuk melibatkan pihak dari luar memang membutuhkan anggaran ekstra. Sementara, APBD 2020 diprediksi menyusut 53 persen, dari Rp 87,9 triliun menjadi hanya Rp 47 triliun," ujar August.

"Itulah mengapa sejak awal kita minta Pemprov DKI segera mencairkan uang Formula E sebesar Rp 560 miliar. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19, termasuk untuk pengawasan pasar," lanjutnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Megapolitan
Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Megapolitan
Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Megapolitan
Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Megapolitan
Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Megapolitan
Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari di Bintaro Menyerahkan Diri ke Polisi

Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari di Bintaro Menyerahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Megapolitan
Mohammed bin Zayed, Pemimpin Arab Paling Berpengaruh yang Namanya Dipakai untuk Tol Layang Japek

Mohammed bin Zayed, Pemimpin Arab Paling Berpengaruh yang Namanya Dipakai untuk Tol Layang Japek

Megapolitan
Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi Covid-19, Warga: Gue Pilih secara Online

Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi Covid-19, Warga: Gue Pilih secara Online

Megapolitan
Mudik Dilarang, AP II Tata Personel, Operasional Bandara, dan Sistem Penerbangan

Mudik Dilarang, AP II Tata Personel, Operasional Bandara, dan Sistem Penerbangan

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, 2 Kafe di Jakpus dan Jakut Dilarang Buka 3x24 Jam

Langgar Aturan PPKM, 2 Kafe di Jakpus dan Jakut Dilarang Buka 3x24 Jam

Megapolitan
Besok Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Ini Ruas Jalan yang Ditutup

Besok Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Ini Ruas Jalan yang Ditutup

Megapolitan
UPDATE 10 April: Tambah 22 Kasus di Kota Tangerang, 236 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 10 April: Tambah 22 Kasus di Kota Tangerang, 236 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Geger Benda Mencurigakan di Masjid di Pondok Aren, Ditinggalkan karena Alasan Berat

Geger Benda Mencurigakan di Masjid di Pondok Aren, Ditinggalkan karena Alasan Berat

Megapolitan
Jakarta Catat 977 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate 9,3 Persen

Jakarta Catat 977 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate 9,3 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X