Disebut Belum Maksimal Atur Jam Kerja oleh Bima Arya, Ini Jawaban Pemprov DKI Jakarta

Kompas.com - 06/07/2020, 17:54 WIB
Penumpang KRL Commuter Line tiba di Stasiun Bogor, Jumat (26/6/2020). Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Jawa Barat melakukan rapid test dan tes usap pada penumpang KRL Commuter Line yang tiba di Stasiun Bogor untuk memetakan sebaran Covid-19. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPenumpang KRL Commuter Line tiba di Stasiun Bogor, Jumat (26/6/2020). Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Jawa Barat melakukan rapid test dan tes usap pada penumpang KRL Commuter Line yang tiba di Stasiun Bogor untuk memetakan sebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengklaim bahwa rata-rata perusahaan di DKI Jakarta telah menerapkan sif jam kerja dengan jarak tiga jam.

Bahkan sebagian besar juga masih menerapkan 50 persen bekerja dari rumah dan 50 persen bekerja dari kantor.

Menurut Andri, hanya sebagian kecil perusahaan yang belum menerapkan jarak jam kerja dan 50 persen dari rumah maupun kantor.

Hal ini untuk menjawab pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto soal jumlah penumpang kereta rel listrik ( KRL) di Stasiun Bogor pada Senin pagi (6/7/2020) yang meningkat sebanyak dua kali lipat dari biasanya selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Penumpang KRL Menumpuk di Stasiun Bogor, Bima Arya Sebut Jakarta Belum Maksimal Atur Jam Kerja

"Memang pada dasarnya rata-rata kalau masalah pembatasan Insya Allah perusahaan sudah membatasi. Hanya beberapa perusahaan saja yang mempekerjakan 45-55 persen," ucap Andri saat dihubungi, Senin.

Andri berujar, saat ini pun ada 170 personel dari Disnaker yang mengawasi kegiatan perusahaan.

Mereka dibagi dalam 35 tim. Satu tim terdiri dari empat sampai lima orang dan mengawasi tiga perusahaan.

"Jadi kalau lihat tingkat kepatuhannya Alhamdulillah. Tapi masih ada kajian mendalam, ini yang mendorong masyarakat tidak melakukan sif satu dan dua," kata dia.

Meski demikian Andri mengaku bakal kembali membahas tentang pengaturan jam kerja pengawai. 

Baca juga: KCI: Komitmen pada Aturan Jam Kerja Solusi Urai Antrean Penumpang KRL

"Semuanya memang harus ada duduk bareng terkait Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, BUMN, PAN RB. Karena memang yang masuk Jakarta kan enggak hanya perkantoran swasta. Nah itu dia kita makanya agak, kita belum bisa men-declare itu perkantoran," jelasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik Bangunan di Jaksel Diminta Tak Parkir Kendaraan di Trotoar

Pemilik Bangunan di Jaksel Diminta Tak Parkir Kendaraan di Trotoar

Megapolitan
Operasi Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182 Resmi Berakhir, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Operasi Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182 Resmi Berakhir, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Megapolitan
Setahun Covid-19, Kebijakan PSBB Dikenalkan Sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus Lockdown

Setahun Covid-19, Kebijakan PSBB Dikenalkan Sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus Lockdown

Megapolitan
Akui Lecehkan Dua Karyawati di Kantornya, Pelaku: Saya Sedang Mabuk

Akui Lecehkan Dua Karyawati di Kantornya, Pelaku: Saya Sedang Mabuk

Megapolitan
59 dari 62 Korban Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 Telah Teridentifikasi

59 dari 62 Korban Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 Telah Teridentifikasi

Megapolitan
Pengakuan Korban Pelecehan Seksual oleh Mantan Bosnya di Ancol, Pelaku Sering Bawa Keris

Pengakuan Korban Pelecehan Seksual oleh Mantan Bosnya di Ancol, Pelaku Sering Bawa Keris

Megapolitan
Setahun Covid-19, Jakarta Jadi Provinsi Pertama yang Tutup Sekolah dan WFH

Setahun Covid-19, Jakarta Jadi Provinsi Pertama yang Tutup Sekolah dan WFH

Megapolitan
2 Karyawati Korban Pelecehan Tak Berani Melawan karena Tersangka Punya Senjata Tajam

2 Karyawati Korban Pelecehan Tak Berani Melawan karena Tersangka Punya Senjata Tajam

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Terpenting Kepatuhan Masyarakat

Setahun Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Terpenting Kepatuhan Masyarakat

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Orang Nomor 1 Jadi Pasien Pertama Covid-19 di Kota Bogor

Setahun Pandemi Covid-19, Orang Nomor 1 Jadi Pasien Pertama Covid-19 di Kota Bogor

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Wali Kota Bekasi Bilang Capek Juga Biayanya

Setahun Pandemi Covid-19, Wali Kota Bekasi Bilang Capek Juga Biayanya

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Kawasan Ancol Bermodus Bisa Meramal

Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Kawasan Ancol Bermodus Bisa Meramal

Megapolitan
Vaksinasi Lansia di Depok Dibuka,  Bisa Daftar di Puskesmas atau Lewat Situs Ini

Vaksinasi Lansia di Depok Dibuka, Bisa Daftar di Puskesmas atau Lewat Situs Ini

Megapolitan
Kelapa Dua, Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Kebon Jeruk Jadi Lokasi Vaksinasi Dinamis

Kelapa Dua, Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Kebon Jeruk Jadi Lokasi Vaksinasi Dinamis

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X