Dana Tak Cukup karena Covid-19, Pemprov DKI Gandeng Pihak Ketiga untuk Revitalisasi Terminal Rawamangun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggandeng pihak ketiga guna membantu proses revitalisasi Terminal Rawamangun, Jakarta Timur.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau akrab disapa Ariza menilai penggunaan Terminal Rawamangun belum maksimal pascarevitalisasi pada tahun 2015.

Kala itu, Terminal Rawamangun direvitalisasi di bawah pimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Revitalisasi saat ini masih tahap diinventarisir. Nanti kita akan kerja sama dengan pihak ketiga, karena ada Covid-19, kita tidak memiliki dana yang cukup. Tapi, kita tidak akan menyerah, kita akan terus mencari terobosan dan solusi, sehingga terminal ini bisa digunakan lebih baik lagi," kata Ariza dalam keterangannya, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Perum PPD Kirim 50 Bus Gratis untuk Antisipasi Penumpukan Penumpang KRL di Stasiun Bogor

Untuk diketahui, Terminal Rawamangun merupakan terminal lintasan. Karena bukan terminal utama, tidak ada pul bus di Terminal Rawamangun. Bus-bus yang masuk ke dalam terminal juga hanya singgah "mengambil" penumpang.

Bus-bus yang masuk ke Terminal Rawamangun ini merupakan bus tujuan Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, bus-bus tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah dipindahkan ke Terminal Pulogebang sejak 16 Agustus 2016 lalu.

Nantinya, lanjut Ariza, revitalisasi Terminal Rawamangun diharapkan dapat selaras dengan program Pemprov DKI untuk integrasi antarmoda transportasi.

Baca juga: Pemprov DKI Revisi Perda Tata Ruang untuk Akomodasi Reklamasi Ancol

"Kita harus memastikan bahwa kota Jakarta bisa sejajar dengan kota-kota di dunia. Tidak hanya aman, bersih, dan rapi, tapi juga memiliki transportasi yang terintegrasi dengan baik," ujar Ariza.

"Sehingga bisa memberikan kenyamanan serta memastikan bahwa pengguna moda transportasi dapat berpindah antar moda yang lain dan tetap tepat waktu," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Pemprov DKI Jakarta telah membentuk perusahaan patungan integrasi ticketing.

Perusahaan integrasi ticketing tersebut diberi nama JakLingko Indonesia yang melibatkan empat perusahaan di dalamnya yakni PT MRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT LRT Jakarta, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Nantinya tiket berbagai macam moda transportasi seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, hingga angkutan kota bisa dibayar dengan menggunakan satu kartu atau satu jenis pembayaran.