Ini Alasan Pemprov DKI Belum Terapkan Ganjil Genap Selama PSBB Transisi

Kompas.com - 23/07/2020, 10:56 WIB
Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menginstruksikan pengendara mobil berputar balik karena melanggar ganjil genap di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (9/9/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIPetugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menginstruksikan pengendara mobil berputar balik karena melanggar ganjil genap di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (9/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Pemprov DKI belum memberlakukan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap pada perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Alasannya, kata Syafrin kapasitas transportasi umum saat ini belum dapat menampung pengguna kendaraan pribadi yang beralih menggunakan transportasi umum.

Untuk diketahui, pencabutan kebijakan ganjil genap diterapkan sejak penerapan PSBB pada Maret 2020 lalu.

Baca juga: Kapolda Metro: Ada 4.708 Kecelakaan dan 484.305 Pelanggaran Sejak Januari 2020

"Kita juga mempertimbangkan suplai ataupun kapasitas dari angkutan umum yang ada sekarang. Itu belum mampu untuk menampung shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum jika dilakukan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap," kata Syafrin di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2020).

Syafrin menjelaskan, saat ini Pemprov DKI masih memberlakukan protokol kesehatan pada penggunaan transportasi umum seperti pembatasan penumpang dan saling menjaga jarak.

Dia khawatir penerapan sistem ganjil genap bisa menyebabkan penumpukan penumpang pada transportasi umum.

Baca juga: Ada Operasi Patuh Jaya, Puluhan Motor Kena Tilang karena Masuk Jalur Bus Transjakarta

"Jadi begitu dibatasi lalu lintas, kendaraan pribadi, tentu ada shifting ke public transport dan itu yang tentu kita hindari penumpukan di angkutan umum," ucap Syafrin.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa transisi fase pertama. PSBB transisi diperpanjang selama dua pekan, terhitung mulai 17 sampai 30 Juli 2020.

Pada masa perpanjangan PSBB transisi, Pemprov DKI menunda sejumlah kegiatan yang seharusnya mulai diizinkan beroperasi, salah satunya tempat hiburan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Megapolitan
UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

Megapolitan
Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Megapolitan
Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Megapolitan
Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Megapolitan
Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Megapolitan
Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Megapolitan
12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Megapolitan
BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

Megapolitan
Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Megapolitan
Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Megapolitan
Fraksi PSI Cari 'Teman' untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Fraksi PSI Cari "Teman" untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X